Esensinews.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta dan Buku Kemajuan Infrastruktur Nasional di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/12/2018) pagi. Presiden Jokowi berharap Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) ini, bisa menyelesaikan soal tumpang tindih lahan di Indonesia.
Presiden mengatakan, semakin sering dirinya ke lapangan, semakin dirinya tahu dan sadar, bahwa di Indonesia terlalu banyak tumpang tindih pemanfaatan lahan, bahkan sampai urusan tumpang tindih di batasan-batasan desa atau kecamatan.
“Kebijakan Satu Peta ini sudah lama disiapkan, karena itu saya sangat menghargai dan sangat mengapresiasi upaya-upaya dalam mempercepat kebijakan ini,” ujar Presiden Jokowi.
Selain bisa menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan lahan, menurut Presiden, dengan Kebijakan Satu Peta akan membuat perencanaan pembangunan bisa lebih akurat, bukan hanya berdasarkan data tetapi juga berdasarkan peta yang detail.
“Membangun irigasi misalnya, bendungannya ada di mana, irigasinya harus lewat mana, akan ketahuan semuanya. Begitu juga kepemilikan konsesi-konsesi akan kelihatan semuanya,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden menambahkan, ke depan juga dengan adanya peta digital ini, tidak perlu lagi ada izin lokasi.
Presiden menegaskan, pemerintah sudah berkomitmen Kebijakan Satu Peta ini harus jalan. Ia mengaku malu, kalau di era big data seperti sekarang ini, belum ada Kebijakan Satu Peta.
Kebijakan Satu Peta pada sistem PANADA (Simpuljaringan Pemkot Manado – Kantor ATR/BPN Kota Manado)
Kini dengan adanya Kebijakan Satu Peta, Presiden Jokowi menginginkan akan ada satu standar, satu referensi. Tidak seperti sekarang ini , satu kementerian punya peta sendiri.
“Satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal, yang intinya agar tidak ada tumpang tindih, agar ada kepastian, agar ada kejelasan, dan ada konsistensi kita dalam membangun negara ini,” tegas Presiden Jokowi.
Terkait Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) oleh Presiden Jokowi, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Manado Patrick Adlay A Ekel A.Pthn, MSi mengapresiasi langkah Kepala Negara demi mewujudkan Peta Tunggal di tanah air.
Patrick Ekel mengatakan Kebijakan Satu Peta ini telah dan sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah pelayanan Kantor ATR/BPN Kota Manado.
Dia menjelaskan, program Pendaftaran Tanah Sertipikat Lengkap (PTSL) yang kini sedang berlangsung dan peta bidang tanah yang sudah bersertipikat yang terdata pada sistem portal milik Kantor ATR/BPN Kota Manado, telah tersambung pada satu bentuk simpuljaringan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang disebut Portal Analisis Data Berbasis Peta atau PANADA.
“Jadi, kita sudah membentuk simpul jaringan bersama Pemkot Manado dengan nama Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA). Di situ, secara horisontal kita saling sharring data dengan stakeholder terkait seperti BAPELITBANGDA, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD), Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kantor ATR/BPN dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Manado,” ungkap Patrick Ekel dikuutip MediaManado, Selasa (11/12/2018) sore.
Menurut Kepala Kantor ATR/BPN Kota Manado ini, simpuljaringan tersebut nantinya juga dapat terintegrasi secara vertikal dengan adanya format dan skala peta yang menjadi rujukan bersama. Salah satunya peta bidang tanah hasil PTSL tahun 2017 di Kelurahan Tumumpa Satu dan Tumumpa Dua yang sudah terintegrasi dalam sistem PANADA Pemkot Manado.
“Jadi ada satu standar, satu referensi, satu basis data dan satu geoportal, yang membentuk satu kesatuan data yang valid dan akurat, pada satu peta atau one map policy di Kota Manado,” ujar Patrick Ekel.
Diapun membeberkan sejumlah manfaat yang diperoleh dari sharring data pada One Map Policy diantaranya tersedianya peta kerja PTSL (bagi BPN), tersedianya ukuran persil (bidang tanah dengan ukuran tertentu) bagi Pemkot Manado. Kejelasan Batas Kelurahan (bagi BPN), luas persil untuk penentuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Pemkot. Selain itu, adanya kepastian nilai NJOP dan mendapat informasi soal nilai pasar tanah, kepastian NJOP dengan obyek lokasi dan penentuan perencanaan pola ruang.
Dengan begitu terlihat jelas bagi BPN mana peta bidang tanah (sertipikat), peta zona nilai tanah, peta penggunaan tanah. Di sisi lain Pemkot Manado bisa melihat secara jelas peta batas administrasi, peta PBB dan peta pola ruang (RTRW).
“Sehingga dalam Satu Peta, terdapat satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Hal ini justru akan menyelesaikan masalah yang dilatarbelakangi oleh peta setiap instansi yang dibuat berdasar kebutuhan masing-masing, adanya tumpang tindih informasi geospasial dan mempengaruhi penentuan keputusan, kebijakan strategis yang berdampak timbulnya masalah baik antara pemerintah dengan pengusaha, pemerintah dengan masyarakat, pengusaha dengan masyarakat maupun instansi dengan instansi,” terang Patrick Ekel.
Maka dengan adanya integrasi data spasial Kantor ATR/BPN Kota Manado dengan Pemkot Manado, terwujudlah Kebijakan Satu Peta yang berdampak baik dalam menyusun arah kebijakan pembangunan strategis di daerah dan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya terpolanya perencanaan yang baik dalam memajukan daerah.
Editor : Divon
