Saat itulah, Basarah menyinggung pemerintahan Soeharto yag dinilai penuh dengan KKN.
TAP MPR Nomor 11 tahun 1998 itu adalah untuk melakukan penegakan hukum terhadap terduga pidana korupsi oleh mantan Presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto. Dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo,” ucap Basarah di Megawati Institute, Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Rabu (28/11/2018).
Mendengar hal itu, putra Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto langsung memerintahkan Laskar Berkarya untuk melaporkan Ahmad Basarah ke pihak berwajib.
“Saya minta Laskar Berkarya sebagai sayap partai untuk menuntut. Karena faktanya tidak demikian,” kata Tommy.
Menurut Tommy, korupsi justru secara masif terjadi di era reformasi hingga sekarang ini. Hal itu dibuktikan dengan banyak para pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara akibat terjerat kasus korupsi.
“Bahwa Orba dinyatakan KKN, biangnya KKN dan sebagainya. Tapi nyatanya, fakta hukumnya itu membuktikan bahwa selama reformasi ini sudah ratusan orang kena OTT (operasi tangkap tangan),” terang Tommy.
Singgung Partai Golkar?
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengklarifikasi ucapannya soal Soeharto guru korupsi. Pernyataan tersebut bukan bermaksud menyinggung organisasi, atau partai manapun, termasuk Partai Golkar yang identik dengan Soeharto.
“Saya tidak menyebut nama partai kecuali ada reaksi parpol yang menggugat saya. Dan saya pun menyebut posisi Pak Harto sebagai mantan presiden, pejabat publik. Tidak dalam posisi pribadi,” kata Basarah saat konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).
Basarah mengatakan, kritik terhadap presiden adalah wajar dan dilindungi oleh undang-undang. Begitu juga dengan posisinya berbicara sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf.
“Jadi marilah kita berkontestasi dengan koridor hukum yang sudah disiapkan oleh negara. Semua tidak perlu terjadi aksi dan reaksi yang berlebihan,” ucap dia.
Simbol KKN
Belum usai polemik soal guru korupsi, kini Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menyebut rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai simbol KKN. Indikatornya adalah aktivis menurunkan dia karena praktik KKN oleh Soeharto dan kroninya pada zaman itu.
“98 kita turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN Korupsi Kolusi Nepotisme, dan ini secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto. Dan Pak Prabowo ada di sana mempertahankan Pak Harto,” ujar Antoni di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018).
Kembali meradang, Ketua DPP Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengatakan Antoni bakal masuk daftar bersama Wasekjen PDIP Ahmad Basarah yang akan dilaporkan ke polisi.
“Biar bertambah daftar yang akan dilaporkan. Mereka tidak takut dosa. Agamanya apa ya? Jangan-jangan ideologinya sama dengan PKI. Kok mantan presiden kita dihina begitu,” kata Andi ketika dikonfirmasi, Jumat (30/11/2018).
Partai Berkarya sendiri erat dengan Cendana. Partai itu dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Putri Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan. Soeharto dan Orde Baru kerap menjadi jualan kampanye Pemilu 2019 ini.
Andi mengklaim masih banyak yang mengidolakan Soeharto. Dia pun mengakui KKN menjadi alasan Soeharto diturunkan, namun bukan jadi alasan untuk menyudutkan.
“Pak Harto memang diturunkan salah satunya karena KKN mau dikurangi, tapi samimawon juga sampai kini. Toh KKN merajalela di mana-mana. Jangan terlalu suka menyudutkan dan mencap Pak Harto dengan berbagai istilah yang tidak senonoh,” ujarnya.
Dia membantah ucapan Antoni bahwa Soeharto adalah simbol KKN. Andi menuding orang yang antitesis dengan Soeharto adalah PKI.
“Bisa jadi yang antitesis dari itu yang menyatakannya yang suka korup dan pemuja ideologi PKI,” pungkasnya.
