Esensinews.com – Utang Luar Negeri Indonesia terus tumbuh di akhir kuartal III-2018. Posisi ULN Indonesia pada akhir kuartal III-2018 tercatat US$ 359,8 miliar atau Rp 5.397 triliun (Asumsi Kurs US$ 1 = Rp 15.000).
Utang tersebut terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 179,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 180,6 miliar.
“ULN Indonesia pada akhir kuartal III-2018 tersebut tumbuh 4,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,7% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari melambatnya pertumbuhan ULN pemerintah, di tengah meningkatnya pertumbuhan ULN swasta,” ungkap Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya, Jumat (16/11/2018).
 Foto: Bank Indonesia – CNBC Indonesia |
Sementara, posisi ULN pemerintah pada akhir Kuartal III-2018 tercatat US$ 176,1 miliar (Rp 2.641,5 triliun) atau tumbuh 2,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 6,1% (yoy).
Sementara, BI menjelaskan posisi ULN swasta pada akhir kuartal III-2018 tumbuh 6,7% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,8% (yoy). ULN swasta tersebut terutama dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian.
“Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 72,7%, sedikit meningkat dibandingkan dengan pangsa pada triwulan sebelumnya,” tulis BI.
BI memandang, perkembangan ULN Indonesia tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir kuartal III-2018 yang tercatat stabil di kisaran 34%.
“Rasio tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,8% dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, tanpa menimbulkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tutup BI dalam keterangannya.
