Oleh : Jamhari (Dekan Fakultas Pertanian UGM Jogjakarta)
Pertama, soal perbedaan data FAO dan BPS tentang data perberasan di Indonesia. Persoalannya saat ini tidak ada seorangpun yang mengetahui dengan persis tingkat akurasi data yang ada sampai 100 persen. Kemudian BPS melaporkan data 52 juta ton beras itu barangkali adalah bentuk koreksi dari over estimate data tahun sebelumnya yang jangkauan datanya panjang ke belakang. Bukan di era yang sekarang, tapi “sinyalemen” data produksi yang over estimate itu dimulai sejak akhir 90 an atau akhir reformasi.
Oleh karena itu maka kita tidak bisa menggunakan data ini untuk menilai kinerja pak Jokowi di dalam swasembada pangan. Sebab, koreksinya itu harus dibawa ke belakang sampai tahun 1997. Itu kalau mau fair.
Jadi kalau sekarang BPS cuma mencatat 52 juta ton, maka harus dipertanyakan data pada 2017 berapa angkanya. Juga angka pada 2016, 2015, 2010, 2000 misalnya. Jadi angka itu tidak mungkin dilakukan dengan koreksi mundur. Harus pada tahun ini saja. Sehingga, sekarang kalau menggunakan ukuran keberhasilan kabinet Jokowi maka itu menjadi tidak mudah. Oleh karena itu pedomannya kemudian bisa dilihat dari bagaimana upaya dari kementerian terkait dalam rangka meningkatkan produksi pangan. Hal itu bisa dilihat dari alokasi anggaran. Di era Jokowi ini sebetulnya alokasi anggarannya meningkat hampir dua kali lipat lebih dari semula Rp15 triliun menjadi Rp35 triliun.
Jadi artinya, komitmen untuk meningkatkan produksi pangan itu sebetulnya sudah tinggi yang diwujudkan dalam bentuk anggaran.
Kemudian jika kita lihat faktanya apakah sudah sesuai dengan komitmen, maka yang bisa digunakan untuk melihat itu pada data yang overestimate itu tadi. Data yang 72 juta ton dari FAO. Dilihat juga berapa data produksi beras di era Jokowi sejak 2014 sampai 2018. Jadi sebetulnya sama-sama data yang over estimate. Kalau BPS saat ini merevisi hal tersebut bisa saja karena kita juga tidak menguasai data tersebut. Kami tidak membandingkan dengan penelitian-penelitian kami tetapi penelitian yang sifatnya masif seperti Biotec itu yang punya kekuatan hanya pemerintah.
Kalau peneliti ahli di kampus, sekalipun mungkin dari penelitian yang lingkupnya kecil lalu dibawa ke skala yang lebih luas. Yang hal itu bisa saja dibantah oleh pemerintah yang punya sumber daya lebih untuk menangkap data.
Saat ini yang kita gunakan sekali lagi adalah data-data yang sama-sama tidak akurat. Sebetulnya kalau menyelesaikan masalah sinkronisasi data itu tidak sulit jika memanfaatkan teknologi yang ada. Kemudian semua bebas kepentingan, maka itu tidak sulit. Hanya lalu sinkronisasi yang harus dilakukan antar kementerian yang ada di pusat. Karena kita lihat memang sinkronisasi itu yang kurang berjalan dengan baik. Dan hal itu sejak dulu terjadi.
Sehingga harus ada yang berperan untuk mengkordinasikan semua dalam hal ini sebetulnya tugas Menko Perekonomian. Menko belum berhasil untuk mensinkronkan berbagai kebutuhan untuk data produksi maupun kebutuhan impor. Mestinya kalau tidak ada Menteri Pangan atau Badan Pangan maka tugas diperankan oleh Menko Perekonomian. Amanat Undang-undang Pangan sudah mengusulkan supaya ada badan khusus pangan di bawah presiden.
Akibat tidak adanya sinkronisasi data maupun tidak adanya koordinasi Menko atau Badan pangan maka pada ujungnya yang dirugikan itu adalah petani. Jika ada Badan Pangan yang langsung di bawah presiden maka polemik ini akan terselesaikan. Polemik ini tidak akan terselesaikan kalau Menko tidak berfungsi sebagai Badan Pangan. Untuk itu saat ini Badan Pangan harus dirangkap oleh Menko. Bisa saja itu diturunkan kepada Deputy di bawahnya, tetapi persoalannya siapa yang bisa berperan sebagai Badan Pangan.
Menurut kami sekarang struktur organisasi yang ada tidak berjalan semestinya di Menko Perekonomian. Kitapun akhirnya berada pada kebijakan yang tidak stabil.
Ihwal keberhasilan program swasembada pangan, menurut pandangan kami memang banyak hal yang tidak sinkron. Hal itu dikarenakan tidak adanya badan yang mengurusi pangan. Kalau dari penelitian kami memang indeks ketahanan pangan (IKP) Indonesia dibanding Negara-negara lain yang relatif tinggi maka Indonesia tergolong masih moderat. Tetapi dengan jumlah penduduk yang tinggi seharusnya IKP Indonesia meningkat lebih tinggi. Tetapi di sisi lain struktur konsumsi pangan kita sudah didominasi oleh beras. Sehingga IKP juga didominasi oleh beras.
Oleh karenanya kemudian muncul upaya diversifikasi pangan bahkan ada slogan yang kami sendiri kurang setuju yakni “one day no rice” dari kementerian. Tetapi yang lebih membahayakan lagi akibat one day no rice itu kemudian harus ganti ke terigu atau gandum maka itu akan lebih berbahaya karena berarti akan kembali meningkatkan impor pangan.
Jadi slogan itu kurang pas. Semestinya slogan itu one day with local food. Concern kami sebetulnya pada diversifikasi pangan kita yang memang belum tertib.
Mestinya IKP itu diciptakan dengan keragaman konsumsi pangan. Namun, kalau kita lihat memang hal itu tidak sinkron dengan upaya peningkatan produksi karena masih fokus pada pajale. Kalau saja focus nya ke padi atau beras lagi, maka berasnya saja sudah berlebih di dalam konsumsi.Jadi semestinya Indeks Ketahanan Pangan non Beras sudah harus ditingkatkan. Karena Indeks Ketahanan beras saja kalau dari sisi konsumsi, saat ini bahkan sudah disuruh mengurangi. Jadi memang agak aneh.
Mestinya Indeks Ketahanan Pangan kita sudah harus kita bangun dengan meningkatan indeks ketahanan non beras. Tetapi yang ditingkatkan produksinya justru melulu beras.
Untuk krisis lahan pertanian pangan, yang harus dilakukan adalah meningkatkan produktivitas tanaman, lalu harus ada rasionalisasi penggunaan lahan yang harus proporsional antara yang digunakan untuk industri dan pertanian.
