Oleh : Anthony Budiawan – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Menjelang Perang Dunia II berakhir, PBB menyelenggarakan konferensi moneter dan finansial di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat (AS), Juli 1944. Pertemuan yang juga dikenal dengan Bretton Woods Conference bertujuan mencari solusi mempercepat pembangunan ekonomi dunia, khususnya Eropa (Barat), dari kehancuran akibat perang.
Bretton Woods Conference yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Inggris sepakat mendirikan dua institusi dunia dalam bidang moneter dan finansial: 1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) atau yang dikenal dengan World Bank, dan (2) International Monetary Funds (IMF).
Tugas utama World Bank untuk mempercepat pembangunan ekonomi global, sedangkan tugas utama IMF untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia dan nilai tukar, yang sebelumnya sangat bergejolak akibat banyak negara melakukan “manipulasi” mata uangnya dengan cara devaluasi, alias currency war.
Sistem moneter Bretton Woods disepakati kembali berbasis gold standard dengan nilai tukar tetap. Dolar AS di-pegged, dan dapat dikonversi, ke emas dengan nilai 35 dolar AS per ounce (sekitar 28,35 gram). Mata uang lainnya kemudian di-fixed terhadap dolar AS. Deutsche Mark Jerman, misalnya, ditetapkan 4,2 DM; Jepang Yen 360 yen, Frank Perancis 3,5 FF, Pound Inggris 0,3571 pound per dolar AS, dan seterusnya. Setiap negara hanya boleh merubah nilai kurs tetap ini dalam rentang 10 persen saja. Kalau lebih dari 10 persen harus minta persetujuan IMF.
Jadi, tugas IMF ketika itu lebih bersifat supervisi saja. Selama sistem Bretton Woods berjalan kondisi moneter dunia sangat stabil: krisis finansial atau perbankan hampir tidak pernah terjadi. Lihat gambar di bawah.
Namun, sistem Bretton Woods tidak bertahan lama. Pemulihan ekonomi Eropa Barat dan Jepang, di tambah pengeluaran AS untuk membiayai militernya di seluruh dunia yang sangat besar, termasuk membiayai berbagai perang seperti perang Vietnam, menyebabkan neraca pembayaran AS defisit berkepanjangan sejak 1958. Defisit ini membuat cadangan emas AS turun tajam selama periode 1958-1971, turun hampir 60 persen, akibat defisit tersebut dikonversi menjadi emas.
Anjloknya cadangan emas ini membuat Presiden AS ketika itu, Richard Nixon, menghentikan konversi dolar ke emas pada Maret 1971, yang mana menandai berakhirnya sistem moneter Bretton Woods.
Pasca runtuhnya Bretton Woods, sistem moneter dunia menjadi liar. Dolar AS, termasuk Eurodollar dan Petrodollar, mengalir deras keluar masuk negara-negara berkembang (emerging markets) secara bebas, yang mana menjadi pemicu utama krisis finansial. Pada 1980-an, hampir semua negara Amerika Latin mengalami krisis finansial karena dolar yang masuk pada akhir 1970-an dan awal 1980-an tiba-tiba ditarik keluar, membuat neraca pembayaran defisit, menyebabkan kurs mata uangnya anjlok. Dalam kondisi seperti itu, tidak ada jalan lagi kecuali harus minta bantuan “dana talangan” IMF.
Peran IMF pun berubah dari supervisi sistem moneter menjadi aktor utama dalam mentransformasi ekonomi global menjadi semakin liberal, atau yang dikenal neoliberalism, alias neolib. IMF akan mengenakan prasyarat yang “mematikan” kepada negara yang memerlukan pinjaman dari IMF, yang dikenal dengan LPG: Liberalisasi, Privatisasi, Globalisasi, untuk menciptakan pasar bebas: free trade, free financial market, free capital market.
Tetapi, sayangnya pasar tenaga kerja yang menjadi comparative dan competitive advantage dari negara-negara berkembang tidak ikut dipasar-bebaskan menjadi free labor market. Setiap orang seharusnya boleh bekerja di negara manapun.
Borderless world seharusnya tidak hanya berlaku untuk capital saja tetapi juga untuk tenaga kerja, seperti yang terjadi di Uni Eropa. Jadi, pasar bebas pun dipilih-pilih yang mana yang bermanfaat bagi negara maju.
Akibat LPG, sistem moneter global menjadi sangat tidak stabil. Pertengahan tahun ini Argentina harus menghadap tuan besar IMF lagi karena terjadi cash outflow dolar besar-besaran yang membuat mata uangnya anjlok dan inflasi tinggi. Sebelumnya Argentina sudah mengalami tiga kali krisis keuangan dan krisis mata uang pada 1982, 1989, 2001.
Pergerakan keuangan global yang sangat bebas juga terjadi di Indonesia dan mengakibatkan krisis moneter tahun 1997/1998 akibat terjadi penarikan dolar yang besar pada pertengahan kedua 1997 yang menyebabkan krisis neraca pembayaran dan krisis mata uang.
Kurs rupiah yang ketika itu menggunakan fixed exchange rate terhadap dolar AS menjadi kemahalan, kemudian rupiah diserang dan anjlok. Krisis moneter yang menjalar ke sektor perbankan membuat pemerintah terpaksa mem-bailout perbankan nasional, dan menanggung utang swasta menjadi utang negara. Untuk mengatasi masalah likuiditas ini, pemerintah akhirnya minta bantuan IMF. Sejak itu, sistem ekonomi Indonesia menjadi sangat liberal: transaksi pasar modal (saham dan obligasi) dikuasai asing.
Awal Oktober 2018 kurs rupiah melemah lagi dan sempat menyentuh Rp 15.200 per dolar AS. Neraca pembayaran dari Januari hingga September 2018 (8 bulan) mengalami rekor defisit sebesar 17 miliar dolar AS.
Yang lebih memprihatinkan lagi, tekanan terhadap rupiah masih belum reda. Kalau dolar outflow terus berlanjut seperti sekarang, bukan tidak mungkin Indonesia akan terjadi krisis neraca pembayaran lagi, dan kurs rupiah akan semakin terpuruk. Akankah kita menghadap IMF lagi?
Tujuan utama didirikan IMF dan World Bank adalah untuk menjaga stabilitas sistem moneter dunia. Tetapi, faktanya sangat berlawanan. Sistem moneter dunia kini semakin tidak stabil. Krisis finansial semakin sering terjadi terutama di negara berkembang yang menjadi sasaran keluar masuk dolar untuk mencari imbal hasil yang lebih besar.
Oleh karena itu, pada pertemuan di Bali 12-14 Oktober ini, Indonesia dan negara berkembang harus berani mengusulkan reformasi terhadap institusi IMF dan World Bank kembali kepada misinya: menjaga stabilitas moneter dunia. Atau sebaiknya kedua institusi tersebut dibubarkan saja dan sistem moneter dunia kembali ke era sebelum Bretton Woods 1944?
