Esensinews.com – Direktur Eksekutif Central Budget Analysis (CBA) Uchok Khaddafy mendesak KPK mengusut potensi kerugian negara di kementerian BUMN, Ketenagakerjaan dan Perhubungan.
Menurut Uchok, pada tahun 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin oleh Hanif Dhaikiri ini, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp.340.1 juta untuk belanja perjalanan dinas, dan pengadaan BBM.
Uchok pun membeberkan dugaan penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp106.5 juta. Dan potensi kerugian negara sebesar Rp.106.5 juta ini disebabkan bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi riil sebenarnya.
Selain itu kata dia, ditemukan juga pengadaan Bahan Bakar minyak (BBM) yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp.233.6 juta. Potensi kerugian negara ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau, dan bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap.
Sementara tegas dia, pada tahun sama yaitu, tahun 2017, di Kementerian BUMN ada dua proyek yang di duga mengalami penyimpangan anggaran. Yang pertama, dua pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.965.4 juta dan kedua pengadaan CCTV Gedung terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 miliar.
Dari dua proyek ini ujarnya, selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negaranya sebesar Rp.1 miliar. Dimana potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor sebesar Rp.171.1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp.854.6 juta.
“Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang dari perusahaan yang menawarkan harga yang kemudian, pada tahun 2018, Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan juga ditemukan potensi kerugian sebesar Rp.422.1 juta dari proyek perbaikan atap/dek membran meseum Transportasi TMII dengan Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp.2 miliar.
Modus dari potensi kerugian negara ini dikatakan Uchok, adalah diimana pihak kementerian perhubungan “bermain” dalan pengadan lelang, yang mana perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi sekali.
Maka dari ketiga kementerian ini, kami dari CBA (Center For Budget Analysis) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek-proyek seperti di tiga kementerian tersebut. Hal ini perlu ini dilakukan agar tiga kementerian bisa bersih dan dugaan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi atau pilpres 2019.
Untuk itu jelas dia, KPK segera memanggil Menteri Hanif Dhakiri dan dari Kementerian BUMN. Lantaran dia menyebut, orang yang bertanggungjawab adalah Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian BUMN, dan juga menjabat Wakil Komisaris Utama Bank Mandiri. Begitu pula, Hambra Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis dan juga menjabat sebagai Komisaris PT. Semen Indonesia.
“Dua orang kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro dan Hambra ini terlalu sibuk jadi komisaris sehingga pekerjaan utama mereka di kementerian BUMN jadi terlupakan sehingga menimbulkan potensi kerugian negara di kementerian BUMN,” ucap dia.
Uchok pun meminta KPK segera memanggil Mentari Budi Karya Sumadi. sekaligus beliau harus diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan.
Editor : Divon
