Polemik impor beras, Agustus 2018, membuat perseturan antara petani dengan impor beras hingga menjadi suatu keraguan bagi seluruh elemen masyarakat, terhadap situasi pangan nasional yang sebenarnya. Tak bisa dipungkiri, ancaman krisis pangan sangat berbahaya bagi suatu negara.
Dikutip dari hasil kesimpulan Diskusi Publik yang pernah diadakan media ini tahun 2016 silam, di Kabupaten Subang, Jawa Barat, menyikapi persoalan pangan yang bertemakan “Memperkuat Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan dan Keamanan Pangan Nasional” ternyata tidak jauh berbeda situasinya dengan saat ini, Indonesia tetap mengimpor beras.
Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol. (purn) Susno Duadji yang juga adalah Ketua Komite Pemantau Pengawas Pertanian, sebagai pembicara pada waktu itu menceritakan kondisi dan situasi petani saat ini, yang mana Susno dari seorang petinggi Polri menjadi petani.
Susno dengan tegas langsung mengatakan, dimasa reformasi justru kondisi nasib petani diberbagai desa semakin kurang diperhatikan, khususnya oleh pemerintah. Hal itu terlihat, ketika semakin tahun semakin banyak petani di desa yang berganti profesi.
“Petani kita sudah banyak meninggalkan desa. Mereka mengadu nasib ke kota-kota besar, tapi sayangnya nasib mereka bukannya berubah, justru kebanyakan justru menjadi kuli kasar, karena tak punya keahlian selain menjadi petani,” ungkap Susno dihadapan wartawan SPB dan tamu undangan lainnya.
Susno mencontohkan keprihatinannya dengan kondisi lahan pertanian diberbagai daerah banyak yang berganti fungsi. Contohnya, seperti di daerah Jawa Barat, seperti daerah Kabupaten Bekasi dan Karawang. Dulunya dua wilayah itu merupakan salah satu program pemerintah untuk menjadi wilayah “Lumbung Padi”.
Pasalnya, kondisi tanah di pulau Jawa sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam padi. Tapi apa, wilayah Bekasi dan Karawang sudah beralih fungsi menjadi kota Industri. Lahan pertanian milik petani sudah disulap menjadi kawasan lahan industri. Nasib para petani pun semakin dimiskinkan, akibat praktik para “tengkulak” yang memonopoli harga padi.
“Saya harap Bupati, elit politik dan tokoh masyarakat harus mempertahankan wilayahnya menjadi kota lumbung padi, mengingat keadaan alam Indonesia tanahnya subur,” tandasnya.
Untuk itulah Susno menegaskan Indonesia harus segera melakukan agenda “Revolusi Politik Pangan”. Hal itu disebabkan karena kondisi pertanian di Indonesia sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan industri dan pertambangan.
Dampaknya, kondisi kebutuhan dan stok pangan di Indonesia terus menipis. Akhirnya, mau tak mau pemerintah melakukan kebijakan impor beras dari negara Vietnam, padahal dulu Vietnam belajar pertanian dari Indonesia.
“Kalau kondisi yang memprihatinkan ini dibiarkan saja, maka tak lama lagi Indonesia terjebak dalam ancaman krisis pangan. Harus diingat, krisis pangan lebih berbahaya dari Narkoba. Sudahlah, Indonesia memang butuh revolusi politik pangan”, tegas Susno yang hingga saat ini menjadi petani dan berbisnis pertanian di Kabupaten Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Susno juga menyarankan agar pemerintah mengembalikan fungsi Perum Bulog, seperti dimasa pemerintahan Orde Baru (Orba). Selain itu pemerintah harus segera menghentikan ijin lahan pertanian menjadi lahan industri dan pertambangan, menghentikan kebijakan impor pangan. Pihak kementerian yang terkait menangani masalah pertanian juga harus saling bersinergitas untuk meningkatkan kualitas pertanian.
“Jangan lupa, juga harus menggalakkan generasi muda untuk berminat menekuni pendidikan dan menekuni wirausahawan dalam dunia pertanian, karena kondisi geografis alam negara kita ini sangat subur dan cocok untuk bercocok tanam,” ucapnya.
Pada diskusi yang diadakan media cetak Sinar Pagi Baru pada tahun 2016 tersebut, turut dihadiri Tri Wahyudi Saleh dari Perum Bulog yang menjabat sebagai Direktur Operasi Pelayanan Publik mendampingi Sekretaris Perum Bulog tahun 2016.
Turut hadir, Ir. Ramal Sihombing mewakilkan Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabat sebagai Asisten Deputi Bidang Pertanian dan Perkebunan, Komarudin dari Kementerian Pertanian yang menjabat sebagai Kabid Harga Pangan, dan dari Mabes Polri yang diwakilkan oleh Brigjen Pol. Agus Riyanto (Karo Penmas Mabes Polri) sekaligus pembuka acara Diskusi Nasional pada waktu itu.
Irjen Pol. Benny Mokalu, yang pada tahun itu menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri sebagai pembina media ini juga datang ke Kabupaten Subang, kemudian Ketua DPRD Kab. Subang Beni Rudiono turut memberikan saran atas perpanganan nasional. Sebagai moderator adalah DR. Rohani Budi Prihatin.
PERAN BULOG SUDAH BERUBAH
Pada acara dua tahun silam itu, Direktur Operasi Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi menjelaskan kondisi Perum Bulog saat ini sudah berbeda dijaman pemerintahan Orba. Artinya, jika pada pemerintahan Orba, peran Perum Bulog sangat strategis untuk mensukseskan program swasembada pangan. Pasalnya, posisi Perum Bulog langsung dibawah kendali presiden, tidak seperti sekarang ini posisi Perum Bulog dibawah kendali 7 Kementerian, sehingga sulit membuat kebijakan yang strategis terkait persoalan pangan.
Terkait fungsi Perum Bulog masalah pengadaan, pengolahan, pemerataan stock, distribusi, impor pangan dan kualitas pangan, dia menegaskan Perum Bulog sudah berupaya semaksimal mungkin untuk merawat kondisi beras terjaga dengan baik dalam penyimpan di gudang. “Termasuk juga salah satunya agenda beras Raskin tetap dirawat dengan baik,” tandasnya.
Menyikapi saran Susno, supaya pemerintah menghentikan kebijakan impor pangan, Tri hanya mengatakan Perum Bulog hanya berfungsi sebagai pelaksana dari kebijakan regulator. Jadi, inti dari tugas Perum Bulog hanya melaksanakan kebijakan impor pangan setelah ada kebijakan dari regulator sebagai penentu kebijakan, bukan atas kemauan sendiri dari Perum Bulog.
Menyangkut persoalan harga gabah sering jatuh saat panen raya yang dilakukan para oknum tengkulak, saat ini Perum Bulog juga sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas). Fungsinya untuk melakukan penyerapan pembelian harga gabah. Dimana, tujuan semua itu memang untuk menaikan minat petani agar terus meningkatkan produksi pertanian.
“Tugas Perum Bulog tetap konsisten untuk melakukan stabilisasi harga dari ditingkat produsen dan konsumen. Maksudnya, dengan cara penyerapan, pengadaan, dan harga konsumen melalui operasi pasar, sehingga keseimbangan pangan di negri ini tetap terjaga,” paparnya.
Ketika salah satu wartawan yang menanyakan kapan pemerintah membentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan, sesuai dalam pasal 126 sampai pasal 128 dalam UU No.18 Tahun 2012, Tentang Pangan, Tri hanya menjawab semoga pemerintah segera merealisasikannya supaya Indonesia bisa terlepas dari ancaman krisis pangan.
Sumber : SPB
