Esensinews.com – Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk memotong lebih dari Rp2,9 triliun bantuan dimaksudkan untuk memaksa Palestina untuk mengakhiri klaim mereka atas Yerusalam. Hal itu dikatakan oleh juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Nabil Abu Rdeneh mengatakan langkah itu merupakan bagian dari tekanan politik dan keuangan yang berkelanjutan terhadap kepemimpinan Palestina. Ia mengatakan AS harus sepenuhnya sadar bahwa tidak akan ada perdamaian tanpa Yerusalem timur sebagai Ibu Kota negara Palestina seperti dikutip dari AP, Minggu (26/8/2018).
Orang-orang Palestina marah oleh pengakuan Presiden Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan pemindahan kedutaan AS di bulan Mei.
Pemerintahan Trump mengatakan memotong bantuan bilateral ke Palestina setelah melakukan peninjauan dana untuk proyek-proyek di Tepi Barat dan Gaza. Dana itu nantinya akan dialihkan ke proyek prioritas tinggi di tempat lain.
Departemen Luar Negeri memberi tahu Kongres tentang keputusan itu dalam pemberitahuan singkat, tiga paragraf yang dikirim terlebih dahulu kepada anggota parlemen dan kemudian kepada wartawan pada hari Jumat. Langkah ini muncul ketika Trump dan staf para penasihat Timur Tengahnya, Jared Kushner dan Jason Greenblatt, di kantor mereka untuk mempersiapkan peluncuran rencana perdamaian yang jauh lebih jelas bagi Israel dan Palestina.
Satu masalah utama yang dimiliki AS dengan dukungan untuk Otoritas Palestina adalah tunjangan yang dibayarkan kepada keluarga warga Palestina yang terbunuh, terluka atau dipenjara karena serangan terhadap Israel.
Israel dan pemerintahan Trump, telah berulang kali menuntut agar pembayaran-pembayaran dari apa yang disebut “dana para martir” dihentikan karena mereka mendorong terorisme. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak untuk melakukannya.
Namun, beberapa mantan pejabat AS mengatakan bahwa mengurangi dana bantuan ke Palestina hanya akan memperkuat rival Abbas yang lebih radikal dalam gerakan militan Hamas yang memerintah Gaza.
“AS sedang menyerahkan ruang kepada Hamas di Gaza,” tweet Dave Harden, direktur USAID di wilayah Palestina baru-baru ini.
“Tidak ada profesional keamanan yang merekomendasikan bantuan yang dihentikan di Gaza. Tidak ada,” imbuhnya.
Berbagai sumber
