Esensinews.com – Pada harus bebas dari praktek korupsi hal ini ditegaskan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta NKRI, Hendrik Yance Udam dalam pertemuannya dengan Wantanas di Jakarta, Jum’at (24/8/2018).
Selanjutnya kata dia, mereka memberikan apresiasi kepada Presiden RI Joko widodo melalui Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas RI) yang sudah menggelar Sarasehan Nasional dengan thema “Merawat Perdamaian Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur” beberapa bulan yang lalu di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan
“Kegiatan ini sangat positif sehingga dapat melahirkan konsep konsep yang brilian dalam rangka membangun bangsa dan Negara yang berdaulat adil dan makmur,” ujarnya.
“Untuk itu kami juga meminta kepada Presiden RI melalui Wantanas RI agar sedianya dapat melakukan sarasehan nasional dalam rangka mengangkat isu-isu strategis Papua untuk membangun Papua yang merdeka dalam bingkai Negara kesatuan republik Indonesia ( NKRI ) sebab persoalan- persoalan papua akhir- akhir ini begitu akut dan kompleks sehingga mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI kedepan,” tegas Hendrik.
“Kami juga memberikan apresiasi kepada Sekjend Wantanas RI, Letjend TNI. Doni Monardo yang memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah-daerah konflik di Indonesia terlebih khusus di Maluku dan Maluku utara,” jelasnya.
Persoalan-persoalan di Papua bukan lagi menjadi isu lokal dan nasional melainkan sudah menjadi isu Internasional yang di eksploitasi oleh kelompok kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi NKRI di mata dunia Internasional. Seolah – olah NKRI tidak membangun papua dengan baik.
Untuk itu, perlu di adakan Sarasehan Nasional guna mencari solusi-solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Papua selama ini , sehingga pembangunan lokal maupun nasional dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya rakyat Papua menjadi sejahtera dalam bingkai NKRI.
“Dalam Sarasehan tersebut, nanti kita kumpulkan semua tokoh-tokoh Papua yang berkompeten dalam dan luar negeri untuk duduk bersama – sama memikirkan masa depan Papua dan berdialog membangun Papua yang merdeka dalam NKRI,” tegas Hendrik.
Dia pun berharapita konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tanah papua disa diakhiri, sebab dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut membuat rakyat jelata yang ada di gunung-gunung dan di lembah-lembah pesisir- pesisir pantai, ngarai dan sungai menderita dan miskin padahal di tanah Papua dianugerahkan Tuhan tanah yang subur dan gunung-gunung yang mengandung emas.
“Untuk itu saya mengajak semua elemen masyarakat yang ada di Papua untuk bersama- sama mengelola isu-isu Papua dalam bingkai NKRI sehingga pembangunan lokal maupun nasional terus berjalan dengan baik,” imbuhnya.
“Saya melihat daerah lain di Indonesia sibuk untuk membangun daerahnya dengan baik sementara kita di Papua hanya sibuk mengurus konflik vertikal dan horisontal sesama kita orang asli papua.
Faktor-faktor penghambat pembangunan di Papua adalah isu korupsi,” ungkap dia.
Menurutnya, korupsi tumbuh subur di Papua bersamaan tumbuh suburnya gerakan-gerakan saparatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
“Isu Papua merdeka gencar didengungkan untuk melindungi para koruptor dari jeratan hukum oleh sebab itu, kami dengan tegas meminta kepada KPK untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana pemerintah yang bersumber dari Dana Otsus. APBD dan APBN yang turun ke papua selama ini,” tegasnya.
Untuk itu KPK harus berkerja keras menyelamatkan uang negara yang digelontorkan ke Papua.
Rakyat di papua sudah bosan dengan janji-janji manis KPK RI yang akan turun ke papua untuk mengungkapkan kasus- kasus korupsi yang ada di papua namun hingga saat ini belum terealisasi,” pungkas Hendrik.
Penulis : Rizal
