Apa kabar Charta Politika, lembaga milik Yunarto Wijaya yang selama ini melakukan laporan terhadap kliennya. Seberapa besar anggaran dari pihak ke III tersebut? Yunarto rupanya menjalankan bisnis ini dibantu oleh istrinya Ivone Kurniawan yang kebetulan sebagai komisaris di Asumsi.co
Agar tidak terlalu mencolok di publik, Yunarto cukup pintar menutupi dengan dia aktif di charta politika dan istrinya aktif dalam operasi media melalui Asumsi.co yang juga sebagai media partisan GP. Bahkan result survey nya slalu dibuat headlines asumsi.co.
Asumsi.co itu kepemilikan oleh Pangeran Siahaan yang mendapatkan pendanaan dari East Venture. So result survey GP selalu dapat headlines karena peran istri yang komisaris Asumsi.co. clear kan.
Ada yang menarik dari East Venture. Company ini merupakan perusahaan cangkang untuk money laundering. Jika ditelusuri lebih dalam ketemunya adalah penguasa. Bahkan ada genk Djarum juga sebagai pemodal Ganjar-Yunarto-Pangeran Siahaan. Circle selalu berputar.
Pola yang digunakan mereka selalu sama. Laundering lantas dikirim ke hongkong dan diolah serta dikirim kembali ke mereka. Jadi jika ada aliran dana ke Ganjar, Yunarto & Pangeran seolah itu adalah dana tiongkok. Padahal permainan bohir sendiri. Jd ingat kasus EKTP.
Yunarto tidak akan mau terima pesanan selain dari Ganjar Pranowo, apalagi dari PDIP. Yunarto juga merupakan asset dari Pejaten. Setiap kali dia buat laporan ke bareskrim tdk pernah sertakan NIK KTP, walau standar Polri harus ada nama lengkap NIK KTP.
Namun Yunarto setiap buat laporan hanya ada nama lengkap dan NIP (No Induk Pegawai Pejaten). Jumlah NIK di Indonesia adalah 16 digit. Di LAP Yunarto hanya 12 dan terdeteksi sebagai warga kelolaan BIN. Adakah peran BG di lembaga survey Yunarto?
Apakah Yunarto Wijaya juga dikendalikan oleh BIN dimana jikalau hasil survey optimal dan bagus akan positif buat BG? Untuk mendukung rencana duet GP-BG? Seperti itulah arah dari tukang Sure-Pay. Pejaten punya segalanya dan bisa melakukan segalanya.
Berbagai sumber
