Oleh Setya Dharma Pelawi, Aktifis Prodem.
Pemilihan Umum akan digelar 14 Februari 2024. Hingar bingarnya sudah terasa saat ini. Kian hari situasi politik terasa makin memanas. Kondisi ini tidak lepas dari upaya sekelompok orang untuk melanggengkan kendali atas pemerintah yang berkuasa. Mereka berharap momentum politik Tahun 2024 tidak merubah peta kekuasaan yang kini berhasil mereka kendalikan.
Mereka sedang mempersiapkan dua strategi. Pertama mencari pengganti Jokowi yang mampu memenangkan pemilu dan memegang komitmen untuk melanjutkan pengelolaan pemerintahan sesuai skenario mereka. Karena strategi itu tidak berlangsung mulus maka mereka menyusun stretegi alternatif untuk memperpanjang masa jabatan Jokowi. Jokowi dipandang loyal dalam menjaga kebijakan pemerintah untuk melindungi kepentingan bisnis mereka.
Sekelompok orang yang kerap disebut sebagai oligarki ini mendesain opini publik sedemikian rupa terkait dengan calon pengganti Jokowi. Lembaga lembaga survey dibayar untuk memframing bahwa Ganjar, Prabowo dan Anies merupakan figur figur yang paling pantas menggantikan Jokowi di mata masyarakat.
Mengapa Ganjar? Ini hal yang menarik. Pengalaman menunjukkan bahwa calon yang didukung PDI Perjuangan memiliki peluang kemenangan besar di pilpres. Hal ini sudah dibuktikan dengan kemenangan Jokowi dalam dua pilpres sebelumnya. Maka Ganjar Pranowo menjadi pilihan yang tepat untuk direkayasa agar dapat meraih tiket pilpres melalui PDI Perjuangan. Masalahnya Ganjar harus bersaing dengan Puan Maharani sebagai trah ideologis maupun biologis Soekarno. Maka tak heran jika hasil hasil survey yang dirilis mengangkat nama Ganjar dan menenggelamkan sosok Puan Maharani. Para oligarki sedang mendikte Megawati agar mencalonkan Ganjar Pranowo dengan merujuk pada hasil hasil survey yang mereka bayar.
Ada kekhawatiran dari para oligarki terhadap calon presiden dan wakil presiden yang pro kepada rakyat kecil, jika kekuatan ini bersatu maka akan terjadi perubahan di Indonesia yang akan membawa kesejahteraan terhadap rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945. Kalua kita melihat sosok Puan Maharani, kemampuannya sudah tidak diragukan lagi dengan pengamalan yang mumpuni baik sebagai Menteri Koordinator maupun Ketua DPR RI.
Puan Maharani, mewarisi gaya kepemimpinan Bung Karno, Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas yang sangat peduli terhadap wong cilik dan dapat terima oleh seluruh elemen masyarakat. Taufik Kiemas sangat dekat dengan para aktivis lintas generasi, ekonom, insan pers, praktisi hukum dan professional lainnya. Kemudian dirangkulnya untuk menjadi pengurus PDIP, berkat tangan dinginnya beliau mampu membangun kekuatan baru dalam membesarkan PDIP. Dari sini sudah kelihatan Taufik Kiemas telah mendidik Puan Maharani untuk menjadi pemimpin Bangsa dan Negara Indonesia, dan 2024 adalah jalanya untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ke – 8.
Kemampuan Partai Politik PDIP tidak bisa diragukan dimana kader – kader akan patuh dan tunduk pada perintah Ketua Umum DPP PDIP – Megawati Soekarnoputri untuk memenang Puan Maharani menjadi Presiden Republik Indonesia ke 8 pada tanggal 14 Februari 2024. Kader – kader PDIP bekerja dengan semangat gotong royong dan Ikhlas tanpa pamrih akan mampu mengalahkan hasil dari lembaga survey, hingga saat ini kader – kader PDIP tidak pernah yakin dan percaya dengan semua hasil survey. Kita tentu masih ingat kemampuan PDIP untuk memenangkan Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI 2012, di mana hasil survey pada saat itu kekuatan Fauzi Bowo – semua lembaga survey menunjukkan hasil surveynya Fauzi Bowo selalu unggul. Satu contoh tentang Kejanggalan hasil survey; Ganjar Pranowo itu sama sekali tidak dikenal di luar Jawa, kenapa hasil survey nya ada diurutan ke-2 sesudah Anies
Kita tentu teringat pada sang Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta yang telah memerdekakan bangsa Indonesia – tentu saat ini rakyat sangat mendambakan pada kekuatan Bung Karno – Bung Hatta. Karena kondisi saat ini bangsa Indonesia dalam pengendalian kaum oligarki, hanya kekuatan dengan rakyatlah yang bisa mengalahkan kaum oligarki. Sosok Puan Maharani adalah sosok yang dapat mewakili Bung Karno yang memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.
Lalu kita pasti bertanya siapakah sosok yang dapat mewakili kekuatan Bung Hatta dalam jiwa dan idealisme untuk bangsa dan negara Indonesia, adalah seorang aktivis dan ekonom Dr. Rizal Ramli. Rizal Ramli bukalah orang asing dalam keluarga Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas, mereka telah bersabahat sejak lama dan tentu sudah saling mengenal secara pribadi. Walaupun Rizal Ramli selalu kritis terhadap pemerintahan tetapi Taufik Kiemas selalu membangun komunikasi dengan Rizal Ramli untuk meminta masukan dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.
Harapan rakyat kecil hari ini sangat merindukan sosok Bung Karno dan Bung Hatta, rakyat sudah jenuh dengan pemimpin yang selalu melakukan pola – pola pencitraan. Kerinduan rakyat inilah yang harus kita bangun dengan mendukung pasangan Puan Maharani dan Rizal Ramli sebagai Presiden dan Wakil Presiden, untuk itulah menjelang HUT ke – 50 Tahun PDIP, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri harus menyatakan sikap politik untuk mengakhiri pemimpin yang dari hasil rekayasa pencitraan – kini saatnya menunjuk pemimpin yang memiliki karekter seperti Bung Karno dan Bung Hatta untuk menghadapi tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin komplek ke depan.
Pasangan Puan Maharani dan Rizal Ramli memang tidak dipromosikan oleh lembaga lembaga survey. Meskipun demikian, hasil pemilu tidak selalu berbanding lurus dengan hasil hasil survey yang dibayar. Karena lembaga lembaga tersebut memang sedang mengarahkan partai partai politik untuk mencalonkan figur figur yang mereka promosikan . Jika partai mengikuti sugesti lembaga survey maka tugas selanjutnya ada pada penyelenggara pemilu. Para oligarki akan mendesain sedemikian rupa agar hasil akhir penghitungan suara sesuai dengan prediksi hasil survey yang sudah dipublikasikan.
Pemilu 2024 harus menjadi titik balik bagi kewibawaan partai politik . Dalam beberapa pemilu terakhir lembaga survey seolah olah menjadi institusi politik yang menentukan siapa yang bisa menjadi presiden. Partai politik yang berdarah darah dalam pengorganisasian dan perjuangan elektoral harus “bertekuk lutut” terhadap hipnotis lembaga survey. Inilah saatnya partai politik mengembalikan marwah politiknya untuk menentukan kepemimpinan nasional. Mulailah dengan menetapkan pasangan calon sesuai dengan pertimbangan kepentingan politik partai tanpa intervensi lembaga survey. Politik elektoral adalah panggungnya partai politik , bukan panggung sandiwaranya lembaga survey.
