ESENSINEW.com – Sejumlah hal terkait masalah praktek “jual-beli” jabatan kepala sekolah disoroti Anggota DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Julius James Tuuk.
Jems Tuik menyebut masalah dalam dunia pendidikan Sulut yang dapat menjadi penghambat dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini menyampaikan pandanganya tersebut di depan Wagub Steven Kandouw, disela rapat paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara, di Ruang Rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (26/07/2022).
“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menetapkan poin dari 8 prioritas pembangunan yaitu adalah SDM. Kita tidak akan pernah mungkin dapat SDM yang bagus kalau sistem pendidikan kita yang bobrok”, tandas dia.
Bukan hanya itu, Jems pun mengingatkan apa yang disampaikan Wakil Gubernur di tiga paripurna yang lalu, bahwa ada beberapa kepala sekolah yang ingin menjadi kepala sekolah dengan cara membayar.
“Oleh sebab itu, menurut pendapat saya ini bagian dari gunung es, prestasi pendidikan akan sangat berhubungan dengan siapa pemimpinnya, siapa kepala sekolahnya”, ungkap James.
Ia pun dengan lantang meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepala-kepala sekolah yang menurutnya tidak memberikan hasil kerja yang baik.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah daerah supaya dapat membersihkan kepala-kepala sekolah yang tidak menunjukan prestasi kerja yang bagus, yang menghasilkan produk SDM bagi anak-anak kita yang kurang bagus, saya usulkan ini untuk dicuci kembali”, tegas anggota komisi II DPRD Sulut ini.
Contoh kasus yang diungkap Jems yakni dugaan jual beli jabatan Kepala Sekolah di salah satu SMK di Bolaang Mongondow, Pasalnya, pada tahun 2020 ada kasus asusila yang pernah terjadi di sekolah tersebut dan seolah-olah kasus tersebut seperti dipelihara, sehingga Kepsek di sekolah tersebut tidak bisa ditindak tegas.
“Bagaimana tidak akan terjadi pelecehan-pelecehan yang beriktunya, karena seolah-olah ada satu organisasi yang mengkoordinir ini untuk menjaga. Saya khawatir atau saya menduga, duduknya menjadi kepala sekolah dengan duit yang diberikan, sehingga beberapa kali saya melakukan reses ditempat itu, mereka bilang tidak mungkin kepala sekolah ini mau diganti, kenapa, gampang, karena tidak mungkin kok. Nah apakah ini ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan pak wagub di dalam tiga paripurna yang lalu, nah ini harus dijawab,” tandas legislator yang dikenal blak-blakan ini
Oleh karena itu, Jems meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Clay Dondokambey agar dapat mengambil alih permasalahan ini.
