ESENSINEWS com – Peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya menyampaikan wacana tentang penundaan pemilihan umum (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode justru yang sangat dinantikan masyarakat.
Sebab, menurut Siti, polemik wacana kontroversial itu memang harus diakhiri supaya tidak terus meruncing dan dikhawatirkan memicu benturan di tengah masyarakat.
“Pernyataan lugas dan tegas itu yang sangat ditunggu publik agar polemik tunda pemilu dan atau tiga periode tidak terus-menerus muncul jadi wacana,” ujar Siti seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (6/4/2022).
Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam sidang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Selasa (5/4/2022). Jokowi meminta para menterinya supaya tidak lagi menyuarakan tentang gagasan kontroversial itu.
Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, enggak,” kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).
Selain perintah untuk menghentikan wacana itu, Jokowi memerintahkan supaya para menterinya tidak menimbulkan polemik di tengan masyarakat dan fokus bekerja dalam menangani sejumlah permasalahan yang kini tengah terjadi.
Semakin tajamPolemik terkait perpanjangan masa jabatan presiden kembali menghangat setelah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyatakan akan menyampaikan deklrasi mendukung Jokowi menjabat tiga periode selepas Idul Fitri mendatang.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apdesi, Surtawijaya, dalam kegiatan Silaturahmi Nasional yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, pada 29 Maret 2022.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu terus memicu perdebatan di tengah masyarakat sejak 2019. Gagasan itu dilontarkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
