Oleh : Drs. M.Hatta Taliwang, M.I.Kom, mantan anggota DPR/ MPR RI.
I. Sistem Pikpres Langsung ala UUD 2002.
1.Pilpres langsung karena peran partai dominan, sementara partai mata duitan ya mau saja calonkan presiden yang tak jelas kualitasnya, karena fulus dari sponsor (para cukong) minimal Rp1 triliun kata Bambang Soesatyo untuk kuasai sebuah partai.
2.Dengan sistem pilpres langsung meskipun kita punya calon bagus, kalau para oligarki tidak sreg bisa saja di kerjain diproses pencalonan atau diberbagai titik proses pemilihan.
Bisa dibully, dijegal disaat sebelum Pilpres atau saat pilpres berlangsung. Bisa di jegal disaat penghitungan suara di KPU.
3.Dengan sistem one man one vote dalam pilpres langsung, menyamakan suara 1 orang gila dengan suara 1 guru besar, waras tidak?
4. Biaya pilpres langsung sampai puluhan trilun utk KPU dan triliunan dari kantong capres atau kantong cukong menghasilkan orang yang belum tentu sesuai harapan rakyat.
Belum tentu juga sesuai harapan cukong.
5. Biaya sosial, psikologis juga mahal. Suasana kampanye merusak hubungan sosial psikologis masyarakat karena banyak hoaks hingga fitnah, hubungan antar warga kurang harmonis dan saling prasangka dan lainnya. Rakyat terbelah berkepanjangan merusak kerukunan nasional dan sosial menghancurkan sila ke-3 Pancasila.
6. Isu-isu sensitif soal suku, ras,antar golongan, agama sampai tetek bengek soal cara beribadah diumbar sebagai instrumen kampanye hingga mengancam persatuan.
7. Daftar Pemilih lama dimana sudah banyak pemilih yang lalu (2014) yang telah meninggal, masih dihitung dan digunakan sementara pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 2018 tidak dianggap, maka apapun argumennya tetap cacat hukum, cacat akal sehat dan cacat moral.
8.Memasukkan orang gila atau cacat mental berat sebagai pemilih adalah indikasi bahwa dengan cara apapun KPU berupaya menghimpun suara demi kepentingan tersembunyi, termasuk masalah data pemilih misterius itu. Ini sesuatu yang sangat tidak logis.
9.Sistem pilpres langsung ini sangat mudah diintervensi dengan berbagai instrumen yang potensial dikendalikan penguasa apalagi jika berkonspirasi dg pemilik modal (membentuk oligarki) untuk menggolkan oknum yang mereka inginkan. Instrumen seperti : lembaga survei, akademisi mata duitan, intelijen resmi atau partikelir, aparat keamanan, birokrat, parpol, aparat hukum, LSM, Ormas, media massa mainstream, KPU, buzzer dan sebaginya dengan uang , janji jabatan, permainan pajak, permainan hukum bisa dilibatkan dalam konspirasi.
Aparat keamanan, hukum dan birokrat yang mestinya netral tanpa sadar atau dengan sadar sering terbawa arus oleh godaan godaan di atas.
10.Belum terhitung bagaimana teknologi IT yang canggih yang bisa dipermainkan ditambah produksi KTP misterius, formulir misterius dan lain lain sangat tidak kondusif untuk membangun rasa saling percaya dalam sistem pilpres langsung ini.
11. Dengan sikap KPU yang penuh keanehan (misalnya mendadak mengubah cara debat) dan berbagai indikasi lainnya yang menunjukkan dugaan mengakomodir kepentingan salah satu peserta pilpres, maka bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa KPU bisa netral dan sungguh sungguh akan menghasilkan Pilpres yang bisa dipercaya? Situasi ini sungguh akan menimbulkan bencana politik dikemudian hari.
12. Argumennya bahwa Pilpres langsung menghasilkan demokrasi yang bagus bisa dipertanyakan.
Kalau kita percaya angka ini. Hasil Pilpres :
*Pilpres 2014.*
Jokowi 37,30%.
Prabowo 32,88%
Golput dll 29,81%
*Pilpres 2019*
Jokowi 42,80%
Prabowo 34,32%
Golput dll 22,86%
Barangkali pakai rumus menang secara demokratis harusnya 50+1.
Nyatanya Jokowi menang 2 x masing-masing 37, 30% dan 42, 80%. Dua kali menang suaranya dibawa 50% Pemilih.
Artinya mengacu ke rumus menang secara demokratis tidak tercapai sehingga kami menyebutnya ini hasil *legal tapi tidak legitimatif*
Apa bedanya dengan Pilpres sistem Perwakilan dan Musyawarah di MPR RI dianggap kurang demokratis namun hasilnya bisa terpilih Presiden yang lebih berkualitas karena ada faktor utusan golongan yang bisa jadi “penyaring capres”?
13. Setelah Presiden terpilih berdasarkan pengalaman :
13.1 Tahun pertama sibuk konsolidasi kekuasaan. Partai partai yg dianggap bukan pendukung rezim, diobrak abrik atau dijinakkan dengan segala cara. Mulai terjadi persekongkolan atau bangun oligarki. Ujungnya kepentingan rakyat diselewengkan.
13.2. Tahun kedua, mulai raba raba program apa yg mau dikerjakan yang bisa membuat rakyat segera melihat hasil nyata. Program abstrak misalnya revolusi mental, nation and character building dan sebagianya disingkirkan meskipun dipidatokan dalam kampanye. Seakan sinetron kejar tayang yang bisa membuat rakyat kagum. Dipilih program praktis misalnya kartu sehat dan yang paling mudah itu infrastruktur, sekalipun dengan seruduk gunakan pinjaman dengan bunga besar atau gunakan dana yang tidak semestinya untuk infrastruktur seperti dana haji, dana pensiun dan lain-lain. Itu sekedar contoh bagaimana bekerjanya sebuah sistem tanpa tuntunan GBHN.
13.3. Tahun ketiga, mulai bangun pencitraan, banyak selfie dan berbagai acara yg sifatnya konsolidasi untuk terpilih periode kedua
13.4.Tahun keempat, mulai sibuk bertempur, karena lawan tanding sudah mulai muncul. Praktis setahun petahana sibuk kampanye tersembunyi atau terang terangan. Beberapa program seperti raskin,bansos dll diolah menjadi modal politik petahana.
Dengan kata lain sistem pilpres langsung ini menghasilkan Presiden yang praktis hanya bekerja untuk bisa dipilih kembali untuk periode berikutnya, tak mampu bekerja untuk program jangka jauh yang sifatnya membangun fondasi kuat agar negara bisa kokoh. Membangun dengan gali lobang tutup lobang menjadikan banyak negara baru merdeka saja mampu melewati Indonesia yang erseok seok oleh tumpukan utang. Membangun yang mudah dan tampak oleh rakyat seperti infrastruktur misalnya, dengan utang besar, hanya mewariskan beban yang berat untuk pemerintah berikutnya. Inilah proses menuju kebangkrutan kalau sistem ini dilanjutkan.
14. Penilaian atas prestasi presiden lima tahun pertama, tidak lagi di depan MPR RI, artinya diserahkan langsung ke rakyat pemilih. Sementara rakyat pemilih banyak yang awam dan seringkali terbawa arus tipuan timses dan lembaga survei dan lainnya sehingga intinya evaluasi itu tak ada. Rakyat tak merasa menilai prestasi Presiden 5 tahun lalu.
Tiba tiba yang bersangkutan bisa jadi Capres lagi tanpa evaluasi kritis rakyat.
Sistem begini tidak atau kurang bertanggung jawab.
15. Sengketa pilpres dengan membawa bertruk truk bukti penyimpangan, belum tentu diperiksa cermat oleh hakim MK, apalagi kalau hakimnya diketahui aparat hukum lainnya punya “catatan gelap” dalam karirnya dan dijanjikan jabatan tinggi atau setara setelah pensiun oleh salah satu capres yang menang atau dimenangkan.
16. Negara sebesar ini penduduknya, dan seluas ini, dengan berbagai latar belakang suku, agama dll melakukan pilpres langsung merupakan experimen demokrasi luar biasa. Sistem ini mudah terjadi kecurangan dan hampir pasti hanya suku yang besar jumlahnya yang bisa jadi Presiden.
17. Betapa pun tuduhan terhadap demokrasi ala UUD45 Asli dianggap tidak demokratis, namun faktanya hampir semua parpol, semua ormas dan lain-lain melakukan pemilihan dengan demokrasi perwakilan, musyawarah mufakat( voting hanya untuk keperluan teknis setelah calon hasil musyawarah disepakati), dengan dijiwai hikmah kebijaksanaan. Tak ada parpol atau ormas yang mengundang semua pemegang kartu anggota parpol/ ormasnya datang ke bilik suara untuk memilih Ketua Umumnya. Lho kultur yang hidup dalam masyarakat kita perwakilan, musyawarah mufakat, dlm hikmah kebijaksanaan kok ujug ujug pilpres nya sistem one man one vote dimana suara 1 orang gila sama dengan suara 1 guru besar. Akal sehat itu dimana?
18. Sistem pilpres langsung ini karena mahal maka praktis ke depannya hanya akan bisa diikuti orang orang kaya. Dan orang orang kaya atau yang dibacking orang kaya ke depan itu siapa? Bukankah hanya kelompok tertentu (orang Tionghoa) yang sangat kaya? Silahkan pikirkan untuk jangka panjang ke depan ini siapa siapa yang akan bisa jadi capres. Salah satu yang sudah berani muncul adalah konglomerat Hary Tanoesoedibjo. Dan saya kira akan segera bermunculan yang lain. Lalu orang orang hebat dari parpol lain, kecuali keluarga SBY yang kabarnya masih kaya, selebihnya mungkin akan lapuk pada saatnya.
19. Kalau mau jujur sistem pilpres langsung yang diduga masuk intervensi pemodal atau bandar, hanya dinikmati hasilnya oleh segelintir aktor yang terlibat dalam skenario. Para bandar sendiri mungkin merasa belum kembali modal hanya dengan 5 tahun. Inilah yang bisa menjelaskan mengapa petahana sering terpaksa ngotot ingin jabatan kedua kali bahkan sekarang belum apa apa sudah pengen ketiga kali. Dan ini sangat mempengaruhi tensi pilpres. Suhu tinggi dan rawan keributan.
II. Ssitem Pilpres Perwakilan Musyawarah di MPR ala UUD 45
1. Sudah ada Wakil Rakyat Terpilih, tinggal laksanakan musyawarah dan memilih Presiden.
2. Mata seluruh rakyat fokus ke gedung MPR Senayan. Kontrol rakyat lebih mudah jika ada penyimpangan.
3. Tidak mudah melakukan penyuapan karena :
3.1. Ada utusan Golongan misalnya Panglima TNI, Ketum Muhammadiyah yang jadi filter atau kontrol moral.
3.2. Ada CCTV disemua sudut ruangan gedung
3.3. Bila perlu semua HP dipantau oleh KPK. KPK punya alat canggih itu.
3.4. Isolasi anggota MPR seminggu sebelum Pilpres atau saat Sidang Umum sedang berlangsung.
3.5. Pasti ada tokoh bangsa yang dicalonkan. Pendukungnya pasti memantau semua gerak gerik anggota MPR dan mengwasi seluruh proses Pilpres.
3.6. Ormas, LSM, Mahasiswa dan lain-lain tertuju matanya ke Gedung MPR ikut mengawasi jalannya Pilpres.
3.7. Tidak semua anggota MPR bisa disuap. Pasti banyak juga yang punya nurani.
4. Dengan sistem Pilpres Perwakilan Musyawarah ala UUD 45 asli ini, dijamin tidak akan ada calon yang tidak berkualitas, karena Panglima TNI, Ketum NU, Ketum Muhammadiyah bahkan lainnya sebagai utusan golongan akan malu mengajukan capres dibawah standar kualitas mereka.
5. Hampir semua parpol dan ormas melakukan pemilihan Ketumnya lewat proses perwakilan/ musyawarah. Mengapa ketika memilih Presiden mesti Pilpres langsung?
Padahal mereka tak pernah mengundang semua pemegang kartu anggotanya datang mencoblos saat memilih Ketumnya?
6. Output sistem Perwakilan Musyawarah umumnya melahirkan Pemimpin berkualitas, kecuali yang musyawarah pakai duit ala preman.
Sebagai contoh, Muhammadiyah dan PKS, mereka membuktikan prestasi organisasinya membaik.
7. Dari pembiayaan negara dan pembiayaan pribadi capres boleh dibilang minim dibanding Pilpres Langsung.
8. Presiden Terpilih tidak punya hutang budi kepada Taipan atau Konglomerat, yang menjadi sebab Presiden tersandera, sehingga kebijakannya pro konglomerat dan lupa pada rakyat.
9. Tidak terjadi pembelahan yang mengarah pada perpecahan rakyat seperti dampak pilpres langsung.
Sehingga Persatuan tetap terjaga dan terpelihara. Aparat keamanan bisa konsenterasi ke hal hal yang lebih produktif bukan hanya mengawasi rakyat untuj ditangkap.
