Dia juga meminta Nadiem berbesar hati dan empati terhadap para guru honorer dan siswa yang tak tersentuh infrastruktur digital selama pembelajaran jarak jauh (PJJ). Sebab, Nadiem menganggarkan Rp 6,5 miliar untuk merenovasi ruang kerja Mendikbudristek, sementara masih banyak sekolah yang kesulitan air bersih untuk toilet, serta tidak memadainya akses internet dan perangkat digital.
Menurut Satriwan, ada beberapa kebijakan Nadiem yang perlu diprioritaskan ketimbang merenovasi ruang kerja. Misalnya, Program Organisasi Penggerak (POP) yang sudah dua tahun tidak prospek, mengatasi ketimpangan digital antardaerah yang mempengaruhi layanan pendidikan bagi siswa PJJ.
Untuk itu dia meminta Nadiem agar tidak sering membuat kebijakan yang menuai kontroversi dan polemik di masyarakat. “Tentu kebijakan pendidikan Kemdikbudristek yang esensial lebih kita butuhkan ketimbang yang sensasional dan artifisial,” ujarnya.
Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, mengatakan renovasi dilakukan untuk keseluruhan lantai dua Gedung A Kemendikbudristek.
Renovasi, menurutnya merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 yang mengamanatkan penggabungan unsur riset dan teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Anang menuturkan, penggabungan tersebut menyebabkan adanya perubahan struktur organisasi dan penambahan pimpinan tinggi madya atau pejabat eselon I staf ahli menteri sebanyak lima orang.
Renovasi dilakukan untuk menyiapkan ruangan bagi para pejabat baru Kemendikbudristek beserta tim kerjanya, sekretariat tata usaha pimpinan, ruang kerja staf khusus menteri, serta ruangan Menteri Nadiem Makarim.
