Oleh : Ahmad Daryoko
)Koordinator INVEST)
Kemauan WB,ADB,IMF dll dalam “Power Sector Restructuring Program ” (PSRP) yg kemudian dilanjutkan oleh Bank Of China untuk menjual/privatisasi PLN Jawa-Bali saat ini sebenarnya sudah tercapai. Saat ini di Jawa-Bali sudah berlaku mekanisme pasar bebas yang mereka inginkan. Sehingga dipertanyakan bila PLN tahun 2020 untung Rp 5,9 triliun. Dibalik angka itu sebenarnya PLN disubsidi Pemerintah ratusan triliun !
Berapa sesungguhnya subsidi Pemerintah itu untuk kelistrikan 2020?
Kemenkeu menyatakan subsidi listrik tahun 2020 Rp 200,8 triliun (Repelita Online 8 Nopember 2020). Sementara (sebagai pembanding) Melissa Brown dari IE2FA (Institute Economy for Energy Financial Analyzis) sesuai CNN Indonesia 20 Oktober 2020 menyatakan untuk 2020 PLN perlu subsidi minimal Rp 170,8 triliun begitu juga untuk 2021.
Dengan referensi diatas timbul pertanyaan benarkah PLN tahun 2020 justru untung Rp 5,9 triliun?
Artinya Rezim ini hanya mengandalkan bahasa-bahasa formal. Kalau sudah di umumkan oleh Lembaga Formal yang memiliki kompetensi di bidangnya (dlm hal ini PLN) semuanya sudah dianggap beres. Apalagi Lembaga Negara yang berwenang memeriksa keuangan seperti DPR RI, BPK, BPKP sdh meng amini tanpa mau periksa indikasi suara yang “lain” Disinilah dicurigai terjadinya praktek oligarki itu. Semua telah di bayar Rezim dari hutang LN untuk menjaga “performance” rezim sampai akhir periode, bahkan kalau perlu diperpanjang lagi, untuk menjaga Oligarki yang sudah terbentuk?
Coba pikir lagi, mungkinkah terjadi perbedaan angka keuangan mencolok antara statement Kemenkeu (yang secara kebetulan ada analisa pakar dengan nilai yang mendekati) dng PLN? Mungkinkah semua terkesan baik baik saja bila tanpa dukungan Oligarki?
Kesimpulan
Sesuai bahasan MK kelistrikan yang sudah diprivatisasi dan “unbundling” (pemecah mecahan pemilik) maka tarif listrik akan naik 5-6 x lipat. Sekarang tidak naik karena adanya subsidi yang sebenarnya sudah ratusan triliun (tetapi ditutup tutupi).
Indikasinya PLN di “korbankan” guna pembiayaan Oligarkhi yg dibebankan ke Aseng/Asing dengan operator lapangan spt Luhut, JK, Erick Tohir, Dahlan Iskan dll. Merekalah yang “pesta pora” subsidi ratusan triliun dari hutang LN dari China itu.
Bahkan menunjuk Dekom pun tanpa pertimbangan kompetensi sedikitpun. Sekedar imbalan sebagai timses, semua berorientasi ke oligarki!
Innalillahi wa Inna ilaihi roojiuunn !!
