ESENSINEWS.com – Pemerintah mengaku literasi digital, khususnya bagi kalangan masyarakat Papua, masih menjadi pekerjaan rumah yang masih jauh dari tuntas. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto mengatakan apabila pekerjaan rumah ini secepatnya selesai maka berbagai hoaks seputar Papua yang kerap muncul, khususnya di sosial media akan lebih mudah ditangani.
“Literasi digital itu memperkuat resistensi kita terhadap hoaks,” kata Henry saat berbicara dalam diskusi “Tegakkan Kedamaian dan Keadilan Papua Tanpa Hoaks” yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Nasrani (Pewarna) Indonesia di Jakarta. Henry berharap berbagai pihak tidak bertanggungjawab yang kerap menyebarkan hoaks seputar Papua agar berhenti beraksi.
“Kami juga ajak masyarakat agar semakin cerdas berinteraksi lewat media sosial. Hoaks, disinformasi, atau bahkan ujaran-ujaran kebencian seputar Papua rentan menyebabkan pembelahan di masyarakat, memunculkan kegaduhan, dan merusak demokrasi,” ujar Henry.
Dia mencontohkan informasi seputar jaringan internet yang sempat terputus di kawasan Jayapura, Sarmi, dan Keerom yang disebut-sebut karena disengaja pemerintah. “Ini murni faktor alam. Sistem kabel bawah laut yang menghubungkan internet di Papua putus,” ungkap Henry meluruskan.
Lebih lanjut Prof. Henri Subiakto menjelaskan tentang fenomena komunikasi di era digital di mana siapapun bisa jadi komunikator, pemroduksi pesan, wartawan, pengamat, komentator, bahkan provokator.
“Hoax sepertinya sudah menjadi bagian dari hidup kita. Di Indonesia pengguna internet mencapai 202 juta, sehingga siapapun bisa jadi komunikator, pemroduksi pesan, wartawan, pengamat, komentator, bahkan provokator. Media sosial Indonesia penuh carut-marut di mana perdebatan terjadi di medsos dan ditonton banyak orang”, jelasnya.
Senada dengan Henry, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden Theo Litaay menekankan soal literasi digital dan penanganan ekosistem digital secara terpadu sangat penting mencegah hoax.
“Hoax terjadi karena literasi digital masyarakat rendah, kemampuan memilah informasi, dan budaya cek fakta rendah. Ekosistem dunia digital belum ditangani secara terpadu”, Kata Theo. Untuk itu, Theo mendorong agar antar pemangku kepentingan di Papua semakin bersinergi dan cepat tanggap merespon setiap informasi-informasi yang cenderung hoaks.
Sementara itu, Majelis Rakyat Papua (MRP) menegaskan tidak akan sudi dikacaukan oleh berita-berita bohong yang justru akan merugikan Papua. “Siapapun bisa menyebarkan berita bohong tentang Papua karena kepentingan masing-masing. Tapi, kami warga Papua tidak mau dikacaukan oleh berita-berita bohong”, kata Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga MRP Dorince Mehue.
Editor : Ricardo
