ESENSINEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah aktivis mahasiswa, pemuda, dan masyarakat tergabung dalam Aliansi Medan Perantau (AMP), Aliansi Langkat Bersatu (ALB) serta Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Langkat (GEMPALA) menggeruduk Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/3/2021).
Kedatangan mereka guna mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan pengaduan soal mengguritanya dugaan korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
“KPK tunggu apalagi, segera periksa dan tangkap Bupati Langkat Terbit Rencana PA dalam berbagai dugaan kasus korupsi terkhusus sejumlah bukti pengaduan yang sudah kami setorkan ke KPK”, ujar salah satu orator.
Dalam aksinya kali ini, terlihat massa mengenakan pakaian adat khas Sumatera Utara serta membawa keranda mayat bertuliskan KPK Segera Usut Dugaan Korupsi Bupati Langkat.
KPK diminta segera turun ke Kabupaten Langkat, guna memeriksa sang Bupati karena diduga kuat marak praktik korupsi disana. Adapun sejumlah bukti sudah diserahkan ke KPK.
“Hari ini kami datang kembali ke KPK untuk menyerahkan kembali tambahan barang bukti dugaan korupsi di Kabupaten Langkat khususnya yang kami duga melibatkan Bupati Langkat,” ungkap orator Aliansi Langkat Bersatu.
Selang beberapa saat unjuk rasa berjalan, perwakilan KPK menemui massa, serta menjelaskan bahwasannya semua pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK akan didalami untuk selanjutnya ditindaklajuti termasuk pengaduan dari masyarakat Langkat, Sumatera Utara.
Sementara itu Kokoh Aprianta Bangun selaku juru bicara massa aksi menegaskan, mereka tidak hanya menggelar aksi unjuk rasa hari ini, namun ada sejumlah bukti tambahan yang diserahkan ke KPK yang menunjukan bawa dugaan korupsi di Kabupaten Langkat semakin menggurita.
“Kami ke KPK bukti tambahan, makin ngeri pokoknya dugaan korupsi di Langkat ini, makanya kami minta KPK segera cek dan turun langsung ke Kabupaten Langkat, supaya melihat langsung bagaimana banyaknya pembangunan infrastruktur yang rusak parah dan tak jelas peruntukannya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa keranda mayat yang mereka bawa adalah simbol makin mengguritanya dugaan korupsi di Kabupaten Langkat.
Dari pantauan awak media massa aksi membawa sejumlah tuntutan yakni:
1. Meminta KPK mengusut tuntas dugaan Fee Proyek Pembangunan yang ada di Kabupaten Langkat yang menimbulkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah.
2.Mendesak KPK segera menindaklanjuti Dugaan tindak pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 yang dilakukan oleh Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang merugikan negara kurang lebih 7 Miliar rupiah
3.Meminta kepada KPK, untuk mengusut tuntas Dugaan Fee Lelang Jabatan yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang viral di masyarakat Langkat dengan istilah “ISI TOKEN”
4.Meminta KPK mengusut Dugaan Fee Dana BOS terhadap Kepala Sekolah SD dan SMP se Kab. Langkat yang dilakukan Bupati Langkat Terbit Rencana PA dengan bukti rekaman Pengakuan Kepala Sekolah yang sudah kami laporkan Ke KPK
5.Meminta kepada KPK RI dibawah kepemimpinan Komjen Firly Bahuri untuk menunjukan Integritas kinerja dengan mengusut Dugaan Korupsi di Kabupaten Langkat
6.Meminta KPK untuk memeriksa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) terkait dugaan main mata dengan Bupati Langkat sehingga tidak kunjung memproses laporan pengaduan GEMPALA
