ESENSINEWS.com – Di tengah pro dan kontra pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan DPR, Senin (6/10/2020), analis politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie mengatakan andai saja semua ada unsur goodness and needed (kebaikan dan kebutuhan) tak jadi masalah.
“Saya lihat ini bermasalah jadinya, kaum buruh akan menggelar demo,” kata Jerry Selasa (6/10/2020).
Ketika UU Cipta Kerja ditentang, bahkan buruh di Indonesia akan mogok kerja selama beberapa hari, kata Jerry, timbul pertanyaan mengenai di balik UU Cipta Kerja.
“Pertanyaan saya siapa penggagasnya (UU)? Apa keuntungan bagi kaum buruh mulai tunjangan dan salary (gaji). Apakah ini hanya kepentingan politis atau kepentingan publik?” kata dia.
Dari penolakan yang muncul, bahkan lama sebelum UU disahkan, menurut Jerry, menunjukkan betapa penting membuat grand strategy or grand design dalam merancang RUU dengan melibakan lembaga terkait dan masyarakat. “Jangan hanya legislatif dengan eksekutif. Perlu riset dan kajian lapangan kalau perlu bikin jajak pendapat khusus kaum buruh,” ujarnya.
Menurut dia, menerbitkan UU omnibus law, tapi tak ada keuntungan bagi publik atau hanya merugikan mestinya dihentikan saja. Jerry menyontohkan pengalaman sejumlah negara yang telah kapok menggunakan UU omnibus law. Salah satu negara yang masih menggunakan sistem omnibus law adalah Vietnam, tepatnya pada 2016.
Saat itu, Vietnam berkonsultasi dulu dengan World Bank sebelum mengeluarkan aturan dengan sistem omnibus law.”Nah kita tak pernah mengkaji kegagalan dan keuntungan,” kata Jerry.Menurut prediksi Jerry akan ada demonstrasi secara kontinyu akibat unsatisfied atau buruh tak puas dengan kebijakan ini. “Tapi inilah jika parlemen tanpa oposisi lagi. Jadi semua bebas bak jalan tol tanpa hambatan,” kata Jerry.”Coba bikin UU sama-sama bahagia, senang, dan puas bukan hanya menguntungkan satu kelompok saja,” kata dia.
Jerry mengutip ucapan Mohammad Hatta: di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.
“Kalau begitu Indonesia belum merdeka persamaan dan persaudaraan tidak ada. Sebab cita-cia demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial cita-cita keadilan sosial yang terbayang dimuka dijadikan pogram untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup sehari-hari,” kata dia.
