ESENSINEWS.com – Saat ini Indonesia terus berjuang melawan Covid-19. Jumlah korban pun terus berjatuhan. Hari ini Jumat (28/8/2020) penambahan akibat pandemo corona mencapai 3000 orang. Bahkan Presiden dan kapala-kepala daerah masih belum menemukan “jurus” jitu menghalau penyebaran virus ini.
Dosen Tetap Pascasarjana Universitas Pelita Harapan dan Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner mengatakan pemerintah pusat dan daerah telah bekerja keras mengatasi Covid-19.
Namun kata dia belum ada tanda-tanda jumlah penderita positif Covid-19 akan landai (menurun). Malahan sebaliknya.
“Penyebaran itu dapat kita tekan signifikan bila mana dilakukan “kampanye” komunikasi kesehatan secara nasional. Sebab, penularan Covid-19 dari manusia ke manusia lain. Artinya, Covid-19 menggempur kita, maka harus dihadapi dengan strategi menyebar (menjaga jarak fisik) satu dengan yang lain, tetap menggunanan APD dan mentaati semua protokol kesehatan,” kata Komunikolog ini kepada esensinews.com Jumat (28/8/2020).
Dia berpendapat bahwa persoalan utama terletak pada apakah kesadaran, sikap dan perilaku setiap individu sebagai anggota masyarakat telah terbangun dengan baik untuk “berperang” melawan Covid-19 di seluruh tanah air?
Tapi kenyataannya kata dia, di tempat umum, pasar-pasar dan lain sebagainya masih acapkali ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sangat wajar jumlah penderita Covid-19 bertambah dari hari ke hari.
Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku seluruh rakyat Indonesia yang sesuai dengan protokol kesehatan menghadipi Covid-19, mutlak dilakukan “kampanye” komunikasi kesehatan secara masif, berkesinambungan, kreatif, inovatif, antisipatif dan terus dimonitor efek yang ditimbulkan di tengah masyarakat dari waktu ke waktu.
Untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan tugas tersebut maka penanggungjawab dan pelaksana sejatinya diserahkan pada ahlinya, yaitu para komunikolog-komunikolog yang tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Untuk efektivitas pelaksanaannya, Presiden perlu menunjuk seorang komunikolog yang tidak asing di ruang publik sebagai penanggungjawab nasional. Tentu, juga menyediakan dana memadai yang setara dengan penanganan bidang lainnya.
