ESENSINEWS.com – Peneliti INDEF, Enny Sri Hartati saat tampil sebagai narasumber dalam diskusi webinar HUT Esensinews.com ke-3 dengan Political and Public Policy Studies (P3S) menjelaskan, situasi extra ordinary (seperti kata Presiden Jokowi) penanganan pemerintah belum luar biasa, masih as usual. Padahal pemerintah punya peran besar dengan berbagai diskresi yang dimiliki.
“Yang perlu diperhatikan adalah Pemerintah tidak boleh intervensi independensi bank Indonesia, misalnya terkait beberapa kebijakan cetak uang yang justru melanggar UU. Menurut saya, di triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap negatif bahkan lebih buruk,” kata mantan Direktur INDEF ini.
Dia berharap pemerintah seharusnya lebih fokus untuk membantu meningkatkan ekonomi sektor konsumsi rumah tangga yang memiliki persentase 56-an % daripada di bidang investasi yang hanya 35%. Yang menjadi kunci adalah back up daya beli masyarakat.
“Tetapi, sorry to say, pemerintah kelihatan belum ada keseriusan untuk berubah. Program yang ada lebih banyak retorika, tata kelola dalam manajemen krisis tidak ada. Kita sedang menghadapi persoalan yang serius. Justru di tengah situasi ini, kita dihadirkan oleh Omnibus Law, yang menurut saya adalah 100% oligarki;” tandas dia.
Tanggapan Rizal Ramli: memang tidak ada manajemen kasus yang memadai. Padahal itu the core of public discussion.
