ESENSINEWS.com, JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo menyatakan, bahwa dirinya tidak memiliki bisnis perikanan dan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya adalah untuk kepentingan nasional serta untuk memberi manfaat seluas-luasnya bagi nelayan Indonesia.
“Prinsip seorang menteri adalah konstitusi, saya kerja untuk NKRI. Saya tidak punya bisnis lobster, bisnis perikanan,” kata Edhy Prabowo dalam siaran persnya seperti dikutip dari Antara, Jumat (31/7/2020).
Menurut dia, setiap kebijakan yang dilahirkan oleh KKP di bawah kepemimpinannya semata-mata untuk kepentingan negara, serta memaksimalkan peluang sektor kelautan dan perikanan di tengah lesunya ekonomi.
Edhy mengajak berbagai pihak terkait untuk bersama membangun sektor kelautan dan perikanan. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan salah satu amanah Presiden Joko Widodo yang diberikan ke KKP terkait ekspor benih lobster.
Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, salah satu komoditas yang didorong ialah budidaya udang vaname karena mudah dan memiliki produktivitas tinggi.
Selain itu, Edhy mengenalkan konsep milenial shrimp farming yang saat ini sedang dikembangkan di Situbondo dan Jepara. Melalui konsep ini, ia mengutarakan harapannya agar para mahasiswa atau generasi milenial bisa turut andil budidaya udang.
KKP, menurut dia, siap menyediakan fasilitas permodalan melalui dana Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
Selain udang, Edhy mengaku juga ingin mendorong budidaya lobster, kepiting dan rajungan melalui Permen KP Nomor 12 tahun 2020.
Khusus untuk kepiting, dua balai KKP yang terletak di Jepara dan Takalar telah berhasil melakukan pemijahan untuk pengembangbiakan. Satu ekor kepiting bisa menghasilkan sekitar 50 ribu telur.
“Dan yang bisa jadi 25 persen, intinya campur tangan manusia sampai pada pemijahan (kepiting),” jelas dia.
Soal adanya politikus Partai Gerindra yang dipilih sebagai eksportir benih lobster, Edhy menyatakan dirinya tak mengatur siapa saja yang mendapat jatah alokasi ekspor benih lobster yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dia menegaskan, seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
Dia mengungkapkan, bahwa siapapun yang ingin mendaftar ekspor benih lobster diserahkan kepada tim. Tim lintas direktorat tersebut yang nanti akan memutuskan sesuai regulasi yang berlaku apakah suatu perusahaan sudah memenuhi syarat atau belum.
“Ada cerita-ceritanya saya yang menentukan salah satu perusahaan. Tidak benar itu. Sudah ada timnya. Tim budi daya, tim perikanan tangkap, karantinanya, termasuk saya libatkan irjen. Semuanya terlibat, ikut turun tangan,” tegas dia.
Ia menegaskan, alasan utamanya mengeluarkan izin tersebut ingin menghidupkan kembali puluhan ribu nelayan penangkap benih yang kehilangan pekerjaan dan mendorong majunya budi daya lobster nasional tanpa mengabaikan keberlanjutan.
“Saya tidak peduli di-bully, yang penting saya berbuat yang terbaik untuk masyarakat saya. Saya enggak takut dikuliti, karena yang saya perjuangkan bagaimana masyarakat kita bisa makan, dan itu sesuai perintah Presiden,” ujar Edhy.
Seluruh pemberian izin ekspor di KKP yang diberikan pada sejumlah pengusaha sudah sesuai prosedur. Kalaupun ada kader Gerindra yang mendapatkan izin ekspor, itu karena dianggap sudah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.
”Ada (eksportir benih lobster) yang dituduh dekat dengan saya, orang (Partai) Gerindra, dan sebagainya. Saya enggak tahu,” ujar Edhy.
Edhy yang juga berasal dari Partai Gerindra menampik informasi terkait kedekatannya dengan calon eksportir benih lobster. Menurut dia, izin ekspor benih lobster sudah diberikan ke 26 perusahaan dan akan bertambah menjadi 31 perusahaan.
“Kalau ada tiga orang yang secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah enggak? Apakah karena saya sekarang menteri, teman-teman saya enggak bisa berusaha?” ungkap Edhy.
Sumber : Antaranews
