Jakarta – Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr Setia Untung Arimuladi mengingatkan setiap kejaksaan di semua tingkatan, seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) harus menjadi role model sebagai institusi berintegritas yang meraih Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal itu ditegaskan Setia Untung Arimuladi yang adalah mantan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) itu ketika menggelar Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung (Perja) Strategi Kepemimpinan Menuju WBK/WBBM bersama Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat) saat ini Tony Tribagus Spontana.
“Para Kajati dan Kajari mesti menjadi role model untuk membangun public trust , dan membangun semangat kebersamaan menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kejaksaan,” tutur Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi.
Setia Untung Arimuladi yang juga mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) berharap, para Kajati dan Kajari di seluruh Indonesia untuk mempergunakan setiap momentum guna membangun kepercayaan publik dalam strategi kepemimpinan, sesuai karakteristik di wilayah hukum masing-masing.
Acara Pembukaan Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 13/A/JA/11/2017 Sekaligus Uji Coba Command Center Badiklat Kejaksaan melalui video conference kepada para Kajati dan Kajari Se-Indonesia, dilaksanakan di Komplek Badiklat Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta, Kamis (9/7/2020).
“Tentunya dalam meraih predikat WBK/WBBM tersebut dibutuhkan seorang pemimpin sebagai leader role model. Tidak ada waktu lagi untuk kita mundur. Momentum ini harus kita lakukan sebagai suatu kegiatan yang memang sudah saatnya kita lakukan perubahan yang lebih baik, demi kejayaan institusi Kejaksaan RI,” ujar Setia Untung Arimuladi.
Saat ini, lanjut mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau (Kajati Riau) ini, setiap jajaran Unit Kerja Kejaksaan dari Sabang sampai Merauke tengah melaksanakan kegiatan pembangunan zona integritas untuk meraih WBK. Dan bagi mereka yang telah mendapat predikat WBK ingin meraih predikat WBBM.
Tentunya strategi kepemimpinan merupakan pedoman dan tolak ukur kinerja bagi para Kepala Kejati dan Kejari.
“Jadi kami ulangi lagi, strategi kepemimpinan adalah tolak ukur bagi para Kajati dan Kajari. Mengapa seperti itu, kita butuh pemimpin-pemimpin yang menguasai berbagai lini sebagaimana tugas pokok dan fungsinya,” jelas Setia Untung Arimuladi yang juga mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum).
Setia Untung Arimuladi menambahkan, kemampuan memimpin itu bisa diukur dengan memberi contoh yang baik.
“Jadilah role model untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan bagaimana mengubah cara orang berpikir, berperilaku, dan bekerja,” ujarnya.
Wakil Jaksa Agung, Setia Untung Arimuladi juga mengingatkan, pemimpin harus bisa mendidik, melatih, berkomunikasi, dan menjadi mentor untuk mengembangkan organisasi Kejaksaan agar lebih maju.
“Dan pesan saya, bekerja yang paripurna adalah bagaimana cara kita mendidik bawahan untuk mampu berkarya dengan ikhlas,” tandas Setia Untung Arimuladi.
Sementara, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia (Kabandiklat), Tony Tribagus Spontana menyampaikan, Sosialisasi Peraturan Jaksa Agung nomor 13 tahun 2017 tentang Strategi Kepemimpinan yang dialamatkan kepada para Kepala Kejati dan Kejari se-Indonesia, yang dilakukan secara virtual dengan nara sumber Wakil Jaksa Agung, Dr Setia Untung Arimuladi dan Kepala Badiklat, adalah untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan. Melalui koordinasi, konsolidasi dan optimalisasi, serta strategi dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Adhyaksa tersebut.
“Kita harapkan, strategi kepimpinan tersosialisasi, termasuk bagaimana para Kajati dan Kajari bisa mengeksplorasi semaksimal mungkin. Termasuk juga, tentang bagaimana mereka mengkonsolidasikan kekuatan dalam kearifan lokal untuk menunjang kinerja aparat kejaksaan dengan uji coba command center di Badiklat,” tutur Tony Tribagus Spontana.
Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta (Kajati Yogyakarta) ini melanjutkan, sosialisasi strategi kepemimpinan ini juga untuk membangun jaringan yang tadinya belum meraih Wilayah Bebas Korupsi (WBK) menjadi WBK.
“Kemudian, bagi yang sudah meraih WBK untuk menuju WBBM, dengan beberapa inovasi daerah,” tutup Tony Tribagus Spontana.
