Kedalaman krisis ekonomi semakin terlihat jelas, jauh sebelum virus corona gempuran ekonomi dirasakan pada sektor perdagangan. Tahun 2018 merupakan tahun dinobatkannya defisit neraca perdagangan terbesar sepanjang sejarah. Kala itu neraca dagang jebol US$8,5 miliar, terjadi penurunan tajam dari sisi ekspor.
Belum selesai dengan defisit perdagangan, indikator lain menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang loyo, hanya flat di kisaran 5%, jauh dibawah janji rata-rata si empunya RPJMN yakni 7%. Inflasi rendah, tapi di apresiasi sebagai sebuah keberhasilan. Padahal semua tahu, inflasi yang rendah merupakan pertanda buruk kalau asalnya dari pelemahan sisi permintaan. Analisis ini mendapat banyak bantahan dari sudut ekonom pro-istana.
Tahun 2018 semua fokus pada hiruk pikuk persiapan kampanye Pilpres, sulit menyadarkan para politisi bahwa ada guncangan besar yang akan terjadi pada tahun 2020. Kepala yang saling beradu di meja debat dipenuhi kebebalan nyata. Bahkan persoalan resesi ekonomi tak mendapatkan tempat di meja debat. Ada dan tidak adanya virus corona, resesi pasti terjadi tahun 2020.
Pertanyaan debat presiden selalu membosankan dan tidak menyentuh akar masalah. Kalau tak terpaksa buat komentar di media menanggapi debat membosankan itu, saya akan segera matikan TV karena hanya buang-buang waktu.
Kejutan-kejutan mulai berdatangan. Yang terbaru organisasi perdagangan dunia, WTO (World Trade Organization) mengungkapkan bahwa kondisi perekonomian global akibat adanya virus corona akan menciptakan situasi yang sama seperti tahun 1930, saat terjadi The Great Depression. Indikatornya dalam kurun waktu 2020 bisa terjadi penurunan volume perdagangan hingga 32 %.
Perang dagang AS-China yang belum selesai, ditambah nestapa virus corona memicu terjadinya chaos di sektor perdagangan. Pabrik-pabrik yang tutup di China, terpaksa mengurangi pasokan bahan baku di hampir seluruh dunia. Permintaan sawit, karet limbung. Daripada ambil risiko pabrik-pabrik yang memproduksi otomotif, tekstil, dan pakaian jadi mengurangi dengan drastis kapasitas produksinya. HIS Markit Indonesia PMI (Purchasing Manager Index) anjlok ke 45,3 per Maret 2020. Ini pertanda, industri tanah air sedang ogah naikkan pembelian bahan baku, apalagi mau ekspansi.
Sebelumnya terjadi perdebatan di banyak kanal media, bantahan nyaring terdengar seperti “Ekonomi Indonesia kuat, kita tidak akan terpuruk seperti 2008”. Atau ada yang bicara bahwa ekonomi Indonesia secara fundamental lebih kuat dibandingkan tahun 1998, tanggapan yang absurd. Ekonom yang satu dengan gagah membandingkan kekuatan cadangan devisa, fiskal dan indikator lainnya yang jelas tak sama dibanding 1998.
Sayangnya perdebatan di Indonesia sedikit terlambat. Frame yang sempit hanya membuat kondisi 2020 dibandingkan dengan tahun 1998 atau 2008. Seakan kita hanya pernah menghadapi dua krisis besar itu. Pandangan luput bahwa WTO mungkin benar, kita bersiap kembali bernostalgia seperti tahun 1930. Tak ada yang membayangkan sebelumnya, The Great Depression di depan mata. Krisis terbesar sepanjang generasi.
Secara sederhana The Great Depression digambarkan sebagai tahun di mana pasar modal hancur berantakan, tingkat pengangguran di AS naik 25%, harga komoditas pertanian turun hingga 60%. Sepanjang 1929-1932 produksi industri manufaktur terjun bebas -46% di AS dan -41% di Jerman. Sementara yang terjadi adalah deflasi hingga -30%, penurunan harga barang-barang secara umum.
Krisis tidak selalu berujung pada inflasi, tapi juga deflasi karena faktor penyebabnya adalah kelesuan daya beli sehingga permintaan tak beranjak naik. Seperti di Indonesia, jangan bangga inflasi rendah, apalagi tercatat beberapa bulan sebelum 2020 ada deflasi.
Pada tahun 1932 tingkat bunuh diri mencatat rekor baru di AS. Foto-foto di surat kabar mengabadikan momen orang loncat dari gedung-gedung bertingkat. Stres, panik melanda seluruh dunia. Suasana mencekam akibat Great Depression menjalar hingga ke Hindia Belanda. Tahun 1930 adalah masa yang cukup berat bagi para petani yang dipaksa kerja di perkebunan gula oleh penjajah kompeni. Harga gula dan komoditas perkebunan menurun tajam.
Pertarungan ideologi cukup menarik di tahun 1930-an, ketika resep ekonomi klasik ala Adam Smith dianggap gagal dan membiarkan pasar bergerak liar tanpa kendali, dunia berpaling ke alternatif-alternatif yang ada. Dari ring kapitalisme global, muncul sosok pembaharu seperti J.M. Keynes. Ekonom jangkung dan flamboyan yang menikahi balerina ini tampak menawarkan ide baru, Pemerintah harus ikut campur dan menstimulus ekonomi kalau tak mau kondisi depresi makin parah.
Sarannya didengarkan oleh banyak pemimpin dari dunia barat, tak terkecuali AS. Keynes hanya ingin kapitalisme tak bangkrut, hanya sedikit mengalami modifikasi. Kehebatan kapitalisme patut diacungi jempol, krisis dan kapitalisme ibarat saudara kandung. Krisis bukan memperpuruk dan menjatuhkan kapitalisme, justru muncul metode-metode baru untuk memperpanjang umur kapitalisme, seperti yang diusahakan Keynes.
Tahun 2020, Keynes sepertinya kurang laku dengan seruan mari bangun infrastruktur untuk menyerap tenaga kerja. Beberapa tahun belakangan, banyak proyek mercusuar infrastruktur dibangun, wangi, megah, mengkilat. Di foto surat kabar nasional, peresmian tol baru, bandara baru selalu wah. Fakta dibalik adukan semen dan proyek mercusuar membuat siapa pun bingung. Tingkat utilitas dari proyek infrastruktur sangat rendah. Misalnya kereta bandara Sudirman Baru ke Soekarno Hatta, sepi peminat.
Bandara Kertajati, sebuah musibah yang akhirnya berujung pada saling tuding antara Kepala Daerah dan Istana, “ini tanggung jawab siapa?”. Biasanya kalau ada proyek gagal, semua cuci tangan. Kemudian LRT Palembang dan Stadion Jakabaring yang terkapar-kapar paska Asian Games. Untung Wisma Atlet di Jakarta masih bisa dipakai untuk perawatan pasien corona, dulu muncul wacana mau dijadikan hotel saja paska perhelatan olahraga internasional selesai.
Kita melihat wajah Keynes yang compang camping waktu diterapkan ke Indonesia. Tingkat serapan tenaga kerja tak optimal dengan adanya proyek infrastruktur, pelaku usaha justru mengeluh banyak proyek tak dibagi rata ke swasta. Ribuan kontraktor yang gulung tikar, merupakan pemandangan ajaib ditengah upaya mendorong infrastruktur.
Krisis ekonomi juga memunculkan pertarungan antar ideologi sayap kiri dan sayap kanan yang sengit. Di pojok dunia yang lain, respons terhadap krisis jauh berbeda. Sejarah Spanyol tahun 1936 di penuhi oleh kisah perang saudara antara kekuatan Fasisme dan Anarko-Sindikalis. Jenderal Franco yang beraliran fasisme melawan aliansi yang dipimpin oleh anarko-sindikalis CNT. George Orwell dalam karya yang berjudul “Homage to Catalonia” dengan apik menggambarkan masuknya kombatan-kombatan internasional dalam rangka solidaritas terhadap anarko-sindikalis.
Pabrik-pabrik di wilayah kekuasaan Anarko-Sindikalis berhasil dikuasai dan dioperasikan berdasarkan prinsip-prinsip tolong menolong antara pekerja. Anarko-Sindikalis memang kalah pada akhirnya, Franco menang. Tapi Anarko-Sindikalis selalu dibahas pada saat terjadinya krisis hebat di banyak Negara.
Fasisme juga hadir di Jerman, di mana Adolf Hitler pada tahun 1930 diangkat menjadi Kanselir Jerman. Setelahnya terjadi persatuan axis antara Hitler Nazi, Benito Musolini di italia, dan Hirohito di Jepang. Kenapa disaat krisis bisa memunculkan fasisme? Jawabannya sebagian orang percaya bahwa ketika kondisi ekonomi memburuk, stabilitas politik terganggu, maka harus ada yang disalahkan dalam situasi tersebut. Politik Blaming the other ini diarahkan pada kaum Yahudi, dan Serikat Buruh di Jerman. Fasisme identik dengan rasisme dan anti-perburuhan.
Sementara dalam kasus Jepang, surat deklarasi perang Kaisar Hirohito menyoroti adanya intervensi kekuatan Barat di China sehingga menjadikan ancaman nyata bagi Jepang. Fasisme begitu membius dengan propaganda-propaganda yang dirancang agar masyarakat mendukung cara-cara untuk menghabisi kelompok tertentu.
Dalam konteks Indonesia ditengah krisis 2020, apakah benih fasisme sudah mulai muncul? Bagaimana dengan telegram dari polisi terkait penghinaan Presiden? Penangkapan orang-orang yang meluapkan kegeraman melihat lambatnya Pemerintah mengatasi virus corona misalnya, bisakah dianggap ada tanda-tanda mengarah kesana? Kenapa Pemerintah tidak fokus saja menangani penyebaran virus, dan tak perlu mempedulikan celotehan tukang ojol di sosial media. Buang-buang waktu bukan?
Yang menarik juga usulan kembali ke kondisi darurat sipil sebagai opsi, dengan menerapkan Perpu No.23 Tahun 1959, di mana Soekarno waktu itu pusing menghadapi pemberontakan PRRI/Permesta. Dalam darurat sipil, ada penggeledahan, ada penangkapan, ada pasal terkait penyadapan percakapan publik, poster-poster bisa disita. Kepanikan Pemerintah sehingga masuk dalam bahasan darurat sipil, bukan pertanda biasa. Ini adalah tanda-tanda mengarah pada otoritarianisme, pra syarat fasisme?
Situasi di China cukup menarik, di mana tahun 1934 Mao Tse Tung pemimpin revolusi komunis melakukan long march. Varian-varian pertempuran ideologi menemukan praksis-nya pada era The Great Depression. Bukan sekadar pertarungan di buku-buku yang ditulis oleh cendikiawan, tapi beberapa negara mulai mencoba aneka alternatif yang dikira cocok, dengan damai atau dengan senjata.
Wajah China berubah total setelah krisis ekonomi hebat. Para petani yang mengikuti long march mungkin tidak sadar apa yang terjadi di AS pada saat krisis, tapi fakta bahwa penurunan harga-harga komoditas yang tajam, pemerintah yang makin represif terhadap petani menjadi pra syarat pemberontakan sipil.
Lalu kemana dunia setelah krisis 2020? Jawaban atas pertanyaan ini semakin menarik dari hari ke hari. Pemerintah AS dibawah Trump mencampur antara kebijakan proteksi dagang yang menggila untuk blaming China, mensupport fasisme dalam baju white supremacist,tapi disisi lain membagikan basic income US$1,200 per orang. Di Inggris, proposal dari partai konservatif dalam bentuk menanggung 80% gaji dari pekerja adalah keunikan tersendiri agar ekonomi tetap berjalan.
Kalau di Indonesia, yang jelas korporasi tetap akan aman sentosa karena insentif perpajakan terus diberikan, sementara tak ada jaminan kalau perusahaan menikmati insentif maka tak boleh lakukan PHK. Ini berarti dalam kondisi krisis 2020, Indonesia bukan mengadopsi program-program Universal Basic Income, tapi sebaliknya justru makin menunjukkan rupa ideologi nya secara terang benderang. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan, bantuan untuk sektor informal belum cair.
Pontang panting Pemerintah cari data untuk kartu pra kerja, menunjukkan ketidaksiapan. Kapitalisme dan kebijakan Pro-Oligarki sedang memenangkan pertarungan ideologi di Republik ini, tanpa mau mendengar alternatif lain yang mungkin bisa diterapkan, agar krisis tak berubah menjadi kehancuran tatanan ekonomi dan memicu lahirnya fasisme.
Oleh : Bhima Yudhistra Adhinegara (Peneliti INDEF)
