Coba saja, jika uang Jiwasraya Rp 16,81 Triliun dan Asabri Rp 16 Triliun serta dana lainnya tidak dirampok oleh pejabat busuk negara ini. Negara Indonesia mempunyai dana ratusan triliun untuk biaya penanganan wabah virus Corona yang sedang melanda Indonesia akhir-akhir ini.
Mau bentuknya lockdown, kek…! Mau social distance, kek…! Mau pemeriksaan virus gratis, kek…! Mau bikin rumah sakit khusus, kek….! Mau apa lagi, silahkan ajukan ! Biaya-biaya tersebut bisa ditanggulangi oleh Indonesia.
Tidak seperti sekarang ini. Indonesia seperti tidak berdaya. Penanganannya tidak ada yang konkrit. Semua panik.
Ini sama perumpamaan melihat kejadian pada rumah tangga miskin. Orangtuanya tidak mau keluarganya diserang wabah penyakit tetapi tidak mampu melindungi dan mengobati yang terserang sakit. Apalagi melarang anaknya keluar rumah mencari nafkah.
Begitu juga terlihat langkah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19. Tindakan pemerintah sangat ambigu.
Satu sisi, pemerintah tidak akan melakukan lockdown sedangkan disisi lain menghimbau masyarakat mengurangi mobilitas, menjaga jarak (social distance), serta mengurangi kerumunan orang.
Bagaimana masyarakat bisa mengurangi mobilitasnya, sementara stock kebutuhan pokok di rumahnya cuma bisa buat bertahan satu dua hari. Bagaimana masyarakat bisa menghindari kerumunan orang, sementara dia mencari nafkah di pasar, bekerja di pabrik, dan masih menggunakan transportasi massal.
Bagaimana masyarakat bisa menjaga jarak, sementara dia bekerja ngojek, sopir, dan bertransaksi cara offline. Bagaimana masyarakat bisa mengerjakan pekerjaan kantor di rumahnya, sementara manajemen perusahaanya tidak ada jaminan.
Langkah dilakukan pemerintah itu tidak sesuai dengan kondisi realitas yang ada ditengah masyarakat. Boleh dikatakan, pemerintah seperti lepas tanggungjawab pada rakyatnya. Pemerintah ingin rakyatnya tidak terinfeksi Covid-19 tetapi tidak mau membiayai pencegahannya.
Beda dengan negara kaya. Beberapa negara, seperti Italia, Filipina dan Arab Saudi, telah menerapkan kebijakan lockdown. Hal itu dilakukan guna mengurangi penyebaran kasus virus corona atau Covid-19 di negara mereka.
Begitu juga negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah mulai melakukan tindakan menutup negaranya selama 14 hari.
_Lah, kenapa kita tidak melakukan lockdown juga ?_
Saya menjawabnya, karena kita tidak mempunyai duit untuk melakukan semua itu. Indonesia belum mampu membiayai lockdown yang berpenduduk nomor 4 terbanyak di dunia dan memiliki luas wilayah 1,905 juta km².
Kondisi keuangan Indonesia tidak pernah mengalami surplus. Setiap tahun Indonesia mengalami defisit anggaran. Diprediksi defisit Indonesia dalam APBN tahun 2020 akan lebih Rp 300 triliun.
Begitu juga pada kondisi rakyatnya. Penduduk Indonesia masih hidup pas-pasan. Kecuali segelintir orang hidup bergelimpangan harta.
Pendapatan per kapita bangsa Indonesia di bawah US$ 995. Itu artinya negara yang termasuk low income. Indonesia adalah negara urutan keempat di dunia yang tertimpang secara ekonomi. Faktanya cuma 10 persen orang yang justru menguasai 70 persen aset nasional. Sedangkan 90 persen orang lainnya memperebutkan 30 persen aset nasional yang ada dan tersisa.
Melihat 2 realitas itu, maka mustahil Indonesia melakukan lockdown yang membutuhkan biaya begitu banyak. Negara tidak siap, apalagi rakyatnya.
Memang belum ada rilis resmi tentang kebutuhan biaya jika Indonesia melakukan lockdown. Sebagai gambaran, negara China mengalokasikan anggaran sebesar 110,48 miliar yuan atau sekitar Rp 235 Triliun untuk perawatan, subsidi untuk staf medis dan peralatan medis.
Berdasarkan taksiran kasar saya, biaya dibutuhkan untuk Indonesia melakukan lockdown selama 14 hari di beberapa wilayah Indonesia hingga dinyatakan steril dari Covid-19 adalah sekitar Rp 200 Triliun.
Diasumsikan dari 271 juta jiwa penduduk Indonesia akan dilockdown sebanyak 100 juta jiwa maka untuk anggaran biaya makanan dan minuman dibutuhkan sekitar Rp 50 Triliun. Dengan asumsi per orang Rp 500 ribu selama 14 hari .
Sedangkan asumsi anggaran biaya untuk sterilisasi atau penyemprotan cairan disinfektan di sejumlah titik area wilayah Indonesia guna membunuh virus corona adalah Rp 5 Triliun.
Asumsi anggaran biaya pengecekan atau tes virus Corona pada masyarakat Indonesia sebanyak 100 juta orang adalah sebesar Rp 75 Triliun. Anggaran pembangunan kawasan karantina dan biaya perawatan bagi masyarakat terjangkit suspek Covid-19 adalah Rp 50 Triliun.
Ditambah biaya-biaya lainnya atau biaya tidak terduga sekitar Rp 20 Triliun. Jadi taksiran total biaya dibutuhkan untuk penanganan wabah Corona kurang lebih sebesar Rp 200 Triliun
Angka Rp 200 Triliun adalah sebuah angka sangat fantastis buat ukuran bangsa Indonesia untuk bisa negaranya bebas dari wabah Corona. Disinilah titik pangkal persoalannya, kenapa Indonesia tidak bisa melakukan langkah lockdown seperrti negara-negara lainnya.
Apalagi kita berpikiran kikir, alangkah sayangnya duit sebanyak Rp 200 Triliun dibuang-buang hanya untuk mencegah wabah.
*Miskinkah Indonesia?*
Sebenarnya angka sebesar Rp 200 Triliun tersebut tidaklah sulit-sulit amat buat Indonesia untuk mendapatkannya. Apalagi Indonesia konon katanya adalah negeri kaya-raya.
Berdasarkan laporan KPK saja, setiap tahunnya bahwa uang APBN dirampok oleh koruptor sekitar Rp 200 Triliun lebih. Begitu juga, ribuan triliun rupiah potensi pemasukan uang buat negara tidak tergarap oleh pejabat yang tidak produktif alias pejabat benalu negara.
Kalau boleh saya nyeleneh. Ternyata dengan cukup 1 tahun saja pejabat stop korupsi, Indonesia sudah bisa nembiayai penanganan penyebaran virus Covid-19 tersebut. Satu tahun saja pejabat negara bekerja optimal menggarap potensi kekayaan alam Indonesia, maka negara Indonesia memiliki dana ribuan triliun yang bisa meredam kepanikan dan bisa berpikir jernih mengambil langkah terbaik.
Karena korupsi dan pejabat benalu lah sebagai biang bala negara Indonesia saat ini tidak berdaya melakukan pencegahan penyebaran wabah virus Corona. Indonesia tidak bisa malakukan lockdown seperrti negara-negara lain.
Sudah konsekuensi hidup di sebuah negara sarang koruptor, rakyat harus masing-masing menyelamatkan hidupnya. Rakyat kecil harus kuat menyambung hidupnya meski di luar sana ada hantu Corona yang setiap saat bisa mengancam nyawanya
Jangan harap negara hadir untuk memberi jaringan pengaman sosial atau sebuah tindakan negara melakukan jaminan kebutuhan pokok rakyat kecil jika mereka mengikuti himbauan pemerintah berdiam diri di rumah.
Bagi rakyat kecil, dapur tidak ngebul lebih berbahaya daripada hantu/virus Corona. Berdiam diri di rumah adalah petaka yang lebih mengerikan dari Corona.
Tidak ada pilihan lain, rakyat berpura-pura tidak tahu ada hantu Corona yang setiap saat bisa mencabut nyawanya ketika mereka melakukan aktivitas di luar rumah.
Ini adalah sebuah tragedi kemanusiaan di abad sekarang yang sangat mengerikan ditengah korupsi merajalela.
Mirisnya, pejabat di lingkungan istana disebut-sebut terduga kasus Jiwasraya dan Asabri dengan gagahnya ketawa-ketawa di istana. Pemerintah seperti membiarkan penghamburan uang negara dengan mengangkat kroni-kroninya untuk ikut menikmati lezatnya kue kekuasaan. Bahkan membiarkan ada pejabat menggelola lembaga negara seperti perusahaan milik nenek moyangnya.
Di pihak lain, ada sekelompok elit politik menjadikan wabah Corona sebagai komoditas politik untuk mencari panggung. Mereka tidak peduli kekompakan sesama anak bangsa bagaimana mencegah Corona. Tetapi mencari popularitas ditengah bencana.
Cukup sudah derita anak bangsa.
Oleh : Aznil Tan (Direktur Eksekutif Indonesian Future Development Study “INFUDS”)
