ESENSINEWS.com – Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud Md bicara soal radikalisme. Mahfud menyebut ada pondok pesantren di Indonesia yang melarang menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’.
Mahfud menyampaikan hal tersebut dalam focus group discussion (FGD) bertema ‘Scenario Planning: Indonesia’. Forum ini membahas radikalisme di luar dan dalam negeri.
Mahfud semula bicara maraknya penangkapan terhadap penganut Islam radikal di luar negeri. Penganut paham radikal itu, disebutnya, ingin masuk ke Indonesia dan menyuntikkan dana ke pondok pesantren yang ada di Tanah Air.
“Sekarang ini di luar negeri itu sudah banyak penganut Islam radikal yang ditangkap tapi mereka mau lari ke sini, bawa uang mau mendukung pesantren, mau mendirikan pondok pesantren mendirikan lembaga pendidikan yang sangat jauh berbeda, sehingga di beberapa tempat itu ada lembaga pendidikan yang dulunya tidak dikenal tiba-tiba muncul dengan pengikut murid yang banyak dan terutup,” kata Mahfud dalam FGD dengan tema ‘Scenario Planning:Indonesia’, di Hotel JS Luwansa, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jumat, 16 Agustus 2019.
Mahfud lalu menyebut wilayah mana yang sudah terpapar radikalisme, contohnya ada larangan menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’. Untuk itu, Mahfud menggelar forum scenario planning untuk pencegahan radikalisme di RI.
“Di Yogya saya tahu ada, di Magelang, nggak boleh menyanyikan lagu ‘Indonesia Raya’, mengibarkan Merah Putih, itu tiba-tiba besar sehingga kita sekarang membuat scenario planning untuk membaca peta. Hari ini kita berkumpul apa yang sebenarnya terjadi, di mana petanya, apa yang akan kita lakukan menghadapi itu semua,” tutur Mahfud.
Acara ini turut dihadiri beberapa tokoh nasional, seperti putri presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, Alissa Wahid; Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir; Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng yang juga adik kandung Gus Dur, KH Salahuddin Wahid; mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Komarudin Hidayat; dan Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani.
Mahfud menyebut scenario planning ini dibuat untuk menghadapi radikalisme. Menurut dia, radikalisme itu adalah satu gerakan mengganti sistem yang sudah mapan dan disepakati mengganti ideologi dengan cara-cara yang tidak demokratis.
Maka itu, lanjutnya, scenario planning ini dibuat dengan melibatkan banyak pihak, termasuk BIN. Nantinya hasil dari pemetaan akan disampaikan ke pemerintah untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.
“Namanya scenario, kita akan menganalisis, sesudah scenario ada strategi, ini scenariodulu bagaimana petanya, makanya ini ada BIN memaparkan scenario yang ada, lalu kita buat strateginya baru kita melangkah sendiri pada negara seharusnya begini, saya melakukan peran apa, bagian keamanan melakukan apa, bagian politik melakukan apa, hukum melakukan apa, itu nanti akan diketahui melalui scenario-scenario ini,” katanya.
“Kenapa ini kita lakukan, karena sebenarnya pengalaman politik kita kemarin sudah merobek-robek kita sebagai bangsa, seakan-akan kita musuh hanya karena perbedaan cara pandang. Tentang agama perbedaan pilihan politik lalu dianggap yang satu musuh yang harus disingkirkan. Nah itu sangat berbahaya dan pupuk untuk menyuburkan pandangan radikal seperti itu sekarang sudah banyak,” ujar Mahfud.
Sumber : Detik.com
