JAKARTA – Usai Pemilu 2019, kelompok aktivis tergabung dalam Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (JARI 98) sedang mempersiapkan acara konsolidasi rekonsiliasi nasional dan buka puasa bersama Jokowi – Prabowo di bulan suci Ramadhan.
“Kami sedang mempersiapkan agenda penting setelah pelaksanaan Pemilu 2019 yang berlangsung damai dan aman ini, yaitu rekonsiliasi nasional. Rencana ingin mengundang buka puasa bersama bareng Jokowi – Prabowo. Harapannya, keduanya bisa bertemu, agar tensi politik bisa menurun kembali,” ujar Ketua Presidium JARI 98 Willy Prakarsa, hari ini.
Lebih lanjut, Willy mengimbau agar masyarakat Indonesia menerima apa pun hasil Pemilu 2019 yang akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya. Kata dia, tugas besar selanjutnya adalah merajut kembali keutuhan bangsa Indonesia yang telah terkoyak selama pemilu.
“Semua aktivis 98 dari kubu 01 dan 02 akan kita undang. Acara ini penting untuk mendinginkan dan menyejukkan suasana usai Pemilu 2019 kemarin. Jangan ada lagi 01 dan 02, itu sudah selesai. Saatnya kembali 03 persatuan Indonesia,” tutur Willy.
Willy mengharapkan acara itu nantinya bisa menciptakan suasana yang damai serta kembali menjalani kehidupan yang produktif. “Perlunya rekonsiliasi sosial dan politik. Masyarakat bisa kembali guyub rukun karena merupakan cerminan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai pemilu yang sudah membelah pilihan masyarakat terus berkelanjutan membelah umat dan bangsa Indonesia. Maka itu kita imbau perlu ada rekonsiliasi demi mengembalikan masyarakat yang guyub rukun pascapemilu,” ujarnya.
Sementara itu, rekonsiliasi politik, kata dia, diwujudkan dengan masing-masing kandidat yang maju dalam pilpres kemarin bisa menerima realitas yang ada.
“Bagi yang menang jangan jumawa, tapi juga yang kalah jangan marah harus legowo dan menerima realitas,” tambah dia lagi.
Lebih jauh, Willy berpesan kepada semua pihak untuk sama-sama menahan diri menunggu pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU, yang bakal digelar 22 Mei mendatang.
“Nantinya bisa menerima hasil sebagai keputusan konstitusional. Bila ada perbedaan, perselisihan dan apa yang dianggap kesalahan mungkin juga kecurangan, selesaikan secara konstitusional, yakni dibawa ke Bawaslu atau MK. Jangan melakukan gerakan inkonstitusional alias people power,” terang Willy.
“Jika ini bisa dilewati dan rakyat Indonesia bisa dewasa dalam berdemokrasi, maka kami yakin Insya Allah Indonesia akan menjadi kiblat buat dunia Internasional. Demokrasi di era kepemimpinan Jokowi maju pesat, sitkamtibmas terkendali aman dan kondusif,” tukasnya.
