Esensinews.com – Univeritas Brawijaya bersama Forum Pencinta Gus Dur sukses menggelar seminar membedah konsep Ekonomi Gus Dur Kamis (31/12019) pekan lalu. Tampil sebagai narasumber Prof Edi Sriswasono bersama Rizal Ramli.
Seminar yang diprakarsai Kelompok Study Ekonomi Islam merumuskan berapa kesimpulan penting diantaranya:
- Kedua narasumber menyimpulkan bahwa pemikiran dan arah kebijakan ekonomi Gus Dur sebagai presiden benar benar mencerminkan satu tekad dan upaya menjadikan Indonesia tidak hanya berdaulat secara politik tapi juga berdaulat secata ekonomi
- Gus Dur sekuat tenaga Menyetop Impor pangan dan menggenjot ekspor, karena kebijakan impor apalagi mengimport pangan adalah menunjukkan jiwa irlander dan membuat ekonomi bangsa ini tidak berdaulat, karena bergantung dg luar, seperti rejim sekarang ini masih impor garam padahal mampu dipruduksi rakyat sendiri . Demikian prof Edy menegaskan.
- Gus Dur berusaha berdaulat dengan cara melakukan moratorium utang bahkan dapat membayar utang 4 milyar USD. Tapi sekarang utang gila gilaan, padahal utang besar besaran adalah sebagai pintu awal datangnya penjajah gaya baru.
- Gus Dur berhasil membuka lepangan kerja sebanyak 5 juta hanya 21 bulan, bandingkan dengan era jokowi yang hanya 400 ribu pertahun itupun harus dibagi dengan tenaga asing, ( data menunjukkan kebijakan impor era Jokowi atas komoditi baja dan lain lain telah menyebabkan PHK hampir 1 juta tenaga kerja).
- Gus Dur keberpihakannya ke rakyat sangat kuat, maka wajar dapat berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 5% bandingkan jokowi hanya 1% karena jokowi dinilai keberpihakannya pada rakyat hanya sebatas retorika tidak wujud dalam kebijakan.
Kesimpulan jika bangsa ini ingin benar benar berdaulat dan dapat merdeka secara ekonomi, maka sokusinya konsep pemikiran dan kebijakan Gus Dur perlu dilanjutkan, disayangkan rejim ini tak menjalankan dan bahkan bertolak belakang, maka wajar kita sekarang ini menghadapi persoalan kedaulatan ekonomi sangt serius.
Oleh sebab itu rakyat harus cerdas terutama warga NU di pilpres ini dapat memilah dan memilih pasangan yang mana ada komitmen kuat mewujudkan kedaulatan ekonomi.
Malang,
31 januari 2019
