Terlebih, di Indonesia bukan negara monarki, melainkan republik yang kepala negaranya adalah presiden bukan perdana menteri.
“Hal itu tentu tidak baik, karena berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besar Luhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat,” tegas Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/4).
Selain itu, kata Jamiluddin, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet. Karena, para menteri yang tupoksinya dimasuki Luhut, tentu sulit menerimanya.
“Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal. Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nahoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid,” saran Jamiluddin.
