Beda Presiden beda pula cara memilih para menterinya. Pada era Presiden Soeharto misalnya, dia memilih para menteri yang profesional dalam bidangnya masing-masing.
Kita ingat cerita Emil Salim yang dipilih Soeharto menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Saat itu, kata Emil, dirinya diajak Presiden Soeharto berjalan-jalan ke pantai utara Jakarta untuk melihat tumpukan sampah yang terdapat di lokasi itu. Sebelum dipilih menjadi menteri, Soeharto meminta Pak Emil untuk mengurus sampah tersebut.
Banyak lagi cerita lain tentang bagaimana Presiden Soeharto memiliki cara dalam memilih para menterinya. Dan, kita melihat bahwa menteri Soeharto hingga saat ini masih memiliki reputasi yang menggmbirakan. Mereka juga terlihat sangat profesional dalam bidangnya masing-masing.
Presiden Abdurrahman Wahid lain lagi. Salah satu menteri Gus Dur, Dr Rizal Ramli mengatakan bahwa Gus Dur memilih menteri yang harus berprestasi. Jika tidak berprestasi maka dia tidak ragu-ragu menggantinya dengan menteri yang baru.
Nah, beda dengan cara Presiden Joko Widodo memilih para menteri. Presiden Jokowi memilih menteri berdasarkan politik balas budi, dan bukan berbasis pada profesionalitas dan integritas. Karena itu, kita melihat baru saja menjabat, menteri Jokowi sudah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Soeharto pilih menteri-menteri profesional. Gus Dur pilih menteri, kalo tidak berprestasi maka dia tidak ragu-ragu ganti. Jokowi pilih berdasarkan utang budi politik, bukan basis profesional dan integritas. Mau ganti ndak punya nyali walau KKN dan tidak ada prestasi,” ujar Rizal Ramli melalui akun Twitternya, @RamliRizal, yang dipantau di Jakarta, Selasa (22/2).
Karena itu, banyak pihak mempertanyakan kapasitas kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dalam berkerja untuk rakyat. Pasalnya, banyak dari antara kebijakan yang dihasilkan tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak namun hanya menguntungkan segelintir orang saja.
“Sudah terbukti banyak menteri kabinet yang tidak bisa kerja dan membuat kebijakan amburadul yang merugikan rakyat. Tidak heran saat ini banyak menteri yang ngawur dan ngomong gede saja. Mereka harus dicopot,” kata pengamat politik Rusmin Effendy seperti dikutip Harian Terbit, Senin (21/2/2022).
Sebelumnya ekonom senior Dr Rizal Ramli menyatakan bahwa menteri-menteri Kabiner Indonesia Maju hanya bisa omong yang besar saja. Kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan kaum pengusaha dan pengusaha namun jauh dari kepentingan masyarakat kecil dan berkekurangan.
Mantan Menko Perekonomian tersebut mengatakan, banyak dari menteri Jokowi saat ini semakin ngawur, yang dalam istilah tokoh nasional Dr Rizal Ramli, menteri-menteri itu ngomong asal mangap dan gede gaya doang.
Dia mencontohkan Menteri Perdagangan M Luthfi yang mempersalahkan kelangkaan kedelai di dalam negeri saat ini terjadi akibat dikonsumsi oleh lima miliar babi di China.
“Menteri Perdagangan asal mangap. Ngeles kok ngasal,” tandas Rizal Ramli di akun twitter-nya, @RamliRizal.
Mantan Kepala Bulog itu juga menyebut bahwa menteri di kabinet Jokowi hanya menang gaya, sementara mengurus kelangkaan minyak goreng yang ternyata ditimbun juga tak mampu.
Sementara itu sejarawan dan jurnalis senior Arief Gunawan mengatakan bahwa rezim hari ini hanya pandai menutup realitas persoalan yang terjadi dan dialami oleh rakyat. Mereka menutupnya dengan menggunakan para BuzzeRp, yang hanya menciptakan kebohongan di atas kebohongan.
“Saat ini semakin banyak menteri ngawur, yang dalam istilah tokoh nasional Dr Rizal Ramli, menteri-menteri itu ngomong asal mangap dan gede gaya doing,” ujar Arief.
Arief mengatakan, sikap asal mangap dan menang gaya para menteri itu, semakin memperlihatkan kesan yang kuat bahwa kabinet dikelola oleh para avonturir amatir, tidak memiliki keberpihakan kepada rakyat dan hanya menunjukkan kuatnya dominasi kepentingan oligarki di kabinet.
“Kalau diilustrasikan pemerintahan hari ini sebenarnya sudah seperti orang lumpuh yang duduk di kursi roda. Sehingga lumrah kalau menteri-menterinya asal mangap dan menang gaya belaka, sekedar untuk mempertahankan privilege,” pungkas Arief. ***
