ESENSINEWS com – Sangat disesalkan adanya penolakan PDIP dan Partai Golkar terhadap ambang batas (Presdiential Threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup. Hal itu menunjukkan kedua parpol tersebut pro-oligarki dan bakal menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada demokrasi. Sebab demokrasi yang sangat mahal itu bertentangan dengan UUD45 dan hanya memperkuat persengkongkolan orang-orang serakah (Oligarki). Komplotan Oligarki ini tamak, mengesampingkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat serta menghancurkan demokrasi substansial.
Demikian pandangan Direktur Lembaga Studi Sosial dan Strategi (LS3) Umar Hamdani MA yang juga seorang kyai muda NU kultural. Pandangan yang sama disampaikan oleh pengamat politik yang juga mantan aktivis HMI ITB Muslim Arbi.
PDIP dan Golkar telah memihak oligarki dan kepentingan bercokol dengan penolakannya agar ambang batas (threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Nurul Arifin menolak threshold 0 persen itu dengan alasan yang tak masuk akal dan terkesan kamuflase belaka. Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Nurul Arifin berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold (PT) harus tetap ada dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu). Sedangkan PDIP pun bersikap serupa.
Para analis menilai, penolakan Golkar dan PDIP itu sangat picik, egois dan hanya mengutamakan kepentingan sempit oligarkis. Para analis curiga bahwa Golkar menolak presidential threshold atau ambang batas Pilpres, Pilkada dan Pileg 0 persen karena mudah diduga sumber dananya dari oligarki. ‘’Saya kira dugaan itu tidak meleset, sebab orientasi pro-Oligarki di kalangan elite PDIP dan Golkar itu nyata, sangat menusuk nurani rakyat dan merusak kepercayaan publik, yang pada gilirannya bisa timbulkan krisis multidimensi, mungkin malah turbulensi, chaos,’’ kata Umar alumnus pasca sarjana STF Driyarkara.
‘’PDIP dan Golkar harusnya mendengarkan aspirasi rakyat yang ingin ambang batas (threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup. Dengan penolakan itu, maka saya khawatir rakyat bakal tak percaya lagi pada lembaga-lembaga Negara dan demokrasi,’’ kata Muslim Arbi.
” Itu anggota DPR PDIP dan Golkar yang menolak ambang batas (threshold) jadi 0% untuk Capres, Cagub, & Cabup, kok tidak mengerti bahwa Threshold tidak ada di UUD45. Politisi PDIP dan Golkar itu ngerti ndak? Paham ndak itu jadi basis dari demokrasi kriminal dan sumber upeti illegal bagi partai. Kok PDIP dan Golkar hanya bisa jadi corong kepentingan oligarki yang tamak,” kata Umar dan Arbi.
Para analis itu melihat PDIP Dan Golkar dicurigai publik sebagai parpol yang berwatak pengecut, menolak berkompetisi secara fair dan menunjukkan keburukannya sebagai parpol yang lebih pro-Oligarki, mementingkan kuasa dan uang, ketimbang menyelamatkan bangsa dari kehancuran ekonomi, pandemi dan maraknya korupsi di tengah cengkeraman oligarki.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah berguna menghindari terjadinya money politik pada saat pemilu dan juga agar tokoh bangsa yang memiliki potensi dan kapablitas sebagai presiden bisa mencalonkan diri. Ketua KPK itu menegaskan ”Threshold untuk Pilpres, Pileg, Pilkada harus Nol persen”. “Kita ingin pilkada, pileg, pilpres, nol threshold-nya. Tidak boleh ada. Bukan hanya threshold yang nol persen, biaya politik juga harus nol rupiah,” tegas Firli.
