“Rizal Ramli tidak sekadar memiliki kemampuan membangkitkan ekonomi pesantren yang merupakan basis NU, tali juga membangkitkan ekonomi nasional,” kata Ketua Umum KKNU 1926 KH. Agus Solachul Aam Wahib atau Gus Aam.
Gus Aam menambahkan, Rizal Ramli cerdas dan berani, “Kepeduliannya pada nahdliyyin juga sudah terbukti. Ini pemimpin nasional yang dibutuhkan saat ini dan untuk masa depan,” ujar cucu pendiri NU, KH. Wahab Chasbullah itu.
Gus Aam mencontohkan pengalaman Rizal Ramli saat membantu Presiden Abdurrahman Wahid menyelamatkan ekonomi nasional dari keterpurukan dua dekade lalu.
“Saat itu ekonomi terpuruk imbas krisis moneter. Namun kondisi saat itu berhasil diatasi oleh beliau. Bahkan perekonomian yang minus 3 persen bisa diubah menjadi tumbuh hingga positif 7 persen,” ujarnya.
Sayangnya, perbaikan yang dilakukan pemerintahan Gus Dur berhenti di tengah jalan setelah Gus Dur dilengserkan oleh kelompok neoliberalis yang mendompleng konflik politik saat itu.
Dewan Pakar
PB KKNU 1926 juga memberikan kepercayaan kepada ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk memimpin Dewan Pakar KKNU menjaga roh dan spirit kekuatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
Surat Pembentukan dan Pengesahan Dewan Pakar PB KKNU 1926 tersebut diterbitkan tanggal 9 September 2021 dengan Masa Khidmat (msa bakti) 2021-2026 dan ditandatangani Ketua Umum KH. Agus Solachul Aam Wahib, Sekjen KH. Moh. Thamrin Ali, Rois Aam Syuriah KH. Suyuti Toha, dan Katib Aam KH. Abdullah Muhif.
Rizal Ramli baru menerima salinan keputusan tersebut hari Sabtu (4/12/2021).
Di dalam lampiran SK bernomor 010/A.I.01/09/2021 itu disebutkan bahwa Rizal Ramli yang di kalangan NU juga dikenal dengan nama Gus Romli menempati posisi Ketua merangkap Anggota Dewan Pakar KKNU 1926.
Selain Rizal Ramli, anggota Dewan Pakar KKNU 1926 lainnya adalah DR. Daniel Mohammad Rasyid, DR. Sirajuddin Syamsuddin, DR. Aminuddin Kisdi, DR. Ahmad Badhawi Saluy, dan DR. Achmad Farid Wadjdi.
Disebutkan di dalam surat itu bahwa pembentukan Dewan Pakar KKNU 1926 merupakan salah satu hal yang disepakati dalam dalam Musyawarah PB KKNU 1926 pada tanggal 28 Juni lalu.
