ESENSINEWS.com – Kematian Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Helmud Hontong dianggap sebagai “simbol perjuangan yang melipatgandakan semangat warga untuk menolak rencana pertambangan emas”.
Setelah dua hari BBC News Indonesia menerbitkan berita “Pertambangan emas Pulau Sangihe: Ancaman hilangnya burung endemik yang bangkit dari 100 tahun ‘kepunahan'”, Wakil Bupati Helmud Hontong meninggal dunia di atas pesawat.
Dua peristiwa itu menarik perhatian besar publik, khususnya warganet.
Di antara mereka ada yang menghubungkan kematian wakil bupati dengan sikapnya yang menolak pertambangan emas di lebih dari setengah pulau kecil dan terluar utara Indonesia yang berbatasan dengan Filipina itu.
Kepada BBC Indonesia, manager tambang perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) Bob Priyo Husodo, sebelumnya menyebut, terjadi politisasi atas beragam aksi protes yang menolak perusahaan.
“Yang protes itu masyarakat pendatang, jadi masyarakat desa kami undang, ada saksinya dari warga hingga aparatur desa. Kita clear, mereka mendukung,” katanya.
Sementara itu, soal luas lahan konsesi 42.000 hektare dalam kontrak karya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, menjelaskan “luasnya akan mengecil”.
Ditambah lagi, kematian Helmud disebut “janggal” karena keluar darah dari mulut dan hidungnya, sehingga beberapa warganet menyebut Helmud sebagai “Munir Jilid II”.
Munir adalah aktivis HAM yang meninggal dalam pesawat yang membawanya dari Jakarta ke Amsterdam, Belanda, pada September 2004.
Helmud kini disebut menjelma menjadi simbol perjuangan warga yang semangatnya berlipat ganda dalam menolak tambang.
Lalu, bagaimana benang merah peristiwa itu?
SUMBER GAMBAR,BURUNG INDONESIA
Senin, (07/06/2021), dua hari setelah peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BBC News Indonesia menayangkan liputan yang berjudul “Pertambangan emas Pulau Sangihe: Ancaman hilangnya burung endemik yang bangkit dari 100 tahun ‘kepunahan'”.
Liputan itu menyoroti rencana pertambangan emas di Pulau Sangihe yang berpotensi mengancam burung endemik yang sempat dianggap “punah” seabad lalu dan “menenggelamkan” pulau tersebut dalam kerusakan.
Burung itu adalah seriwang sangihe atau Manu’ niu, begitu masyarakat lokal menyebutnya, yang sempat dianggap “punah” selama seratus tahun.
Sampai sekitar 20 tahun lalu, ketika mereka terlihat kembali di Gunung Sahendaruman, di selatan Pulau Sangihe yang masuk dalam wilayah konsesi perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) sebesar 42.000 hektare.
“Kalau tambang masuk, burung mati dan punah, hutan rusak lalu terjadi longsor, masyarakat kehilangan kehidupan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kehidupan kami nanti,” kata Anius Dadoali, yang biasa dipanggil Bu Niu adalah warga lokal yang menemukan seriwang sangihe tahun 1998.
Koordinator Jatam Merah Johansyah mengatakan, izin wilayah tambang tersebut berpotensi “menenggelamkan” pulau tersebut.
“Di pulau kecil seperti Sangihe, semuanya terbatas, air tawar terbatas, ekologi terbatas. Kalau setengah pulau jadi wilayah tambang, tenggelam itu pulau dalam kerusakan,” kata Merah.
Merah mengatakan, telah terdapat 55 pulau dari sekitar 13.000 pulau kecil di Indonesia yang dieksploitasi oleh pertambangan dan “tenggelam” dalam kerusakan.
Berita itu mendapatkan respons publik di media sosial, seperti akun twitter @jatamnas, @andreasharsono, @GUSDURians, dan lainnya.
Lompati Twitter pesan, 1
Dua hari setelah berita tayang, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong meninggal dunia di atas pesawat saat perjalanan dari Bali menuju Manado, Sulawesi Utara.
Ajudan Helmud, Harmen Rivaldi Kontu, mengatakan sebelum meninggal, politisi Partai Golkar itu mengeluh pusing.
“Sekitar lima menit itu saya lihat Bapak langsung tersandar. Saya panggil dan kore-kore (colek) namun sudah tidak ada respons lagi. Saya langsung panggil pramugari, namun tetap Bapak tidak ada respons. Kemudian keluar darah lewat mulut. Tak lama kemudian darah keluar dari hidung,” kata Harmen ketika dimintai konfirmasi detikcom, Kamis (9/6).
Kematian Helmud mendapat perhatian publik secara luas, khususnya atas proses kematian yang disebut “janggal” dan sikap wakil bupati yang menolak rencana tambang dengan mengirimkan surat ke pemerintah pusat.
“Analisis emosi di Twitter yang paling besar adalah kesedihan akan meninggalnya Wabup dan emosi ketakutan dimana kematian Wabup disebut mengerikan,” kata Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit, aplikasi yang menganalisis media sosial.
“Jadi publik memandang ini sebagai hal sangat negatif tentang praktik pemberian izin kepada perusahaan untuk mengeksploitasi daerah itu,” katanya.
Beberapa akun Twitter menyebut, kematian Helmud memiliki kemiripan dengan aktivis HAM Munir Thalib yang tewas diracun arsenik di pesawat saat menuju Belanda, 17 tahun silam.
Munir adalah Pendiri Imparsial dan aktivis Kontras yang membela para korban pelanggaran HAM masa lalu.
“Publik bahkan menyebut Wabup Sangihe sebagai Munir Jilid II, bisa dilihat dari respons di Twitter dan juga ketika jenazah pulang mendapat sambutan luar biasa dari warga sana, seperti pahlawan karena sedikit sekali pejabat yang benar-benar berani bersuara dan membela warganya,” lanjut Ismail.
Ismail menambahkan, respons warganet bersifat organik dan tidak ada upaya penggerakan bot ataupun buzzer.
“Dan yang menarik, bukan hanya dari kalangan aktivis saja, tapi dukungan juga datang dari kalangan Kpopers dan anak muda yang ikut bersuara atas kasus ini,” kata Ismail.
SUMBER GAMBAR,DETIK.COM
Kepolisian bergerak melakukan investigasi untuk mengusut penyebab kematian Helmud dengan membentuk tim khusus dan melakukan autopsi.
Hasil autopsi sementara, tidak ditemukan racun di tubuh Helmud. Kematian diduga karena komplikasi penyakit yang menahun.
Namun untuk kesimpulan dari hasil autopis akan diumumkan sekitar dua pekan depan.
Sambil menunggu itu, Mabes Polri akan memeriksa orang-orang yang berinteraksi dengan Helmud, termasuk ajudan pribadinya untuk menelusuri jejak komunikasi dari Bali hingga di dalam pesawat.
Sementara itu Koordinator Jatam, Merah Johanysah, meminta polisi untuk tidak tergesa-gesa menyimpulkan penyebab kematian Helmud.
“Penyebabnya karena penyakit, dan tidak ditemukan racun itu kan kesimpulan sebelumnya yang diulang-ulang. Jadi tunggu nanti hasil labnya, jadi jangan tergesa-gesa,” kata Merah.
“Dan harus dilakukan investigasi yang lebih luas dari menginap dimana, siapa yang ditelepon, siapa di sekitarnya. Pertanyaan publik itu harus dijawab oleh penegak hukum secara jelas dan terang agar tidak ada kecurigaan.”
Walaupun pihak kepolisian telah memberikan penjelasan sementara mengenai penyebab kematian itu, gerakan penolakan tambang yang terdiri dari 25 organisasi kemasyarakatan, Save Sangihe Island (SSI), meminta pihak kepolisian untuk memberikan penjelasan yang jelas untuk meredam spekulasi yang berkembang.
“Kami merasa berduka dengan kepergian Bapak Hotong yang berjuang untuk Sangihe. Kami minta polisi untuk menjelaskan secara terang benderang sebab kematian Bapak Hontong ke masyarakat Sangihe dan Indonesia,” juru bicara kata SSI, Samsared Barahama.
Penggunaan kekerasan fisik untuk meredam para pejuang lingkungan pernah terjadi di masa lalu.
Koordinator Jatam, Merah Johansyah, mencontohkan kasus pembunuhan Salim Kancil yang menolak penambangan pasir di Lumajang Jawa Timur.
Kemudian, dugaan pembunuhan aktivis Walhi Sumatera Utara Golfried Siregar yang menangani kasus hukum perizinan pembukaan kawasan hutan Batang Toru di Tapanuli untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru dan kasus pembalakan liar di Kabupaten Karo, serta beberapa kasus lain.
Sepanjang tahun lalu, Jatam mencatat terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak.
“Tambang itu masuk dengan dua cara saja, yaitu dengan cara koruptif dan kekerasan dari yang lunak intimidasi hingga kekerasan fisik kriminalisasi atau pembunuhan,” katanya.
Menurut laporan tahunan Global Witness, terdapat setidaknya 212 pembela lingkungan yang menentang perampasan tanah dan perusakan lingkungan yang dibunuh pada tahun 2019.
Kematian Helmud kini dianggap sebagai “simbol perjuangan yang melipatgandakan kekuatan warga Sangihe dalam menolak tambang”.
“Kematian itu menjadi simbol perjuangan, ibarat oasis dan semangat baru bagi masyarakat terlepas apapun hasilnya. Masyarakat semakin kuat menolak pertambangan apalagi semakin terang dugaan-dugaan pelanggaran dalam terbitnya izin tambang ini,” kata Merah Johansyah.
Senada dengan itu, juru bicara SSI Samsared Barahama, mengatakan almarhum Helmud adalah “sosok pemimpin yang merakyat”.
“Ia dekat dengan masyarakat, dan sangat peduli ketika ada kondisi sosial masyarakat yang terganggu, jadi ketika dia melihat ada masalah-masalah sosial dia langsung bereaksi. Pak Wabup bersama-sama dengan rakyat menolak tambang dan ini merupakan sebuah langkah bijaksana dari seorang wabup walaupun dalam keterbatasnaya dia kirim surat” katanya.
Sehingga kematian Helmud, kata Samsared, menjadi pemicu dan semangat warga Sangihe untuk terus berjuang menolak tambang, salah satunya adalah dengan menggugat izin eksploitasi ke pengadilan.
“Masyarakat terdampak melalui kuasa hukum akan mengajukan gugatan class action terhadap IUP yang dikeluarkan Menteri ESDM ke PTUN Jakarta dalam waktu sesegera mungkin. Harapan kami IUP dibatalkan dan PT TMS tidak beroperasi di Pulau Sangihe,” kata Samsared.
Selain itu, SSI dan warga lingkar tambang juga diundang untuk bertemu dengan Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta untuk membahas dugaan pelanggaran IUP dan dampak kerusakan yang akan ditimbulkan jika pertambangan beroperasi.
Manager tambang perusahaan Tambang Mas Sangihe (TMS) Bob Priyo Husodo menyebut “telah terjadi politisasi atas beragam aksi protes yang menolak perusahaan”.
“Yang protes itu masyarakat pendatang, jadi masyarakat desa kami undang, ada saksinya dari warga hingga aparatur desa. Kita clear, mereka mendukung,” katanya.
Bob juga mengatakan, kini perusahaan tengah fokus pada membebasan lahan.
“Situasi di desa kami [lingkar tambang] aman sebenarnya, itu ada yang mempolitisir. Tapi sudah lah, prinsipnya kami akan fokus pada pembebasan lahan, kami mendekati satu per satu [warga] untuk pembebasan lahan. Semuanya positif, dukungan masyarakat mengalir,” kata Bob.
Sementara itu, terkait luas lahan konsesi 42.000 hektare dalam kontrak karya itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, menjelaskan “luasnya akan mengecil”.
“Misalnya dari luas wilayah 100 hektare kemudian diteliti dan tinggal misalnya 25 hektare, di situ kerjanya, jadi akan ada pertimbangan-pertimbangan teknis,” kata Ridwan.
Ia juga menyoroti adanya dugaan oknum dari pertambangan emas tanpa izin yang terganggu saat pemerintah berupaya memformalkan kegiatan pertambangan.
“Sudah ada 200 lubang tambang di Sangihe, apakah tidak patut kita menduga ketika pemerintah mau memformalkan kegiatan pertambangan, ada pihak lain yang terganggu kepentingannya.
“Lebih baik diusahakan menggunakan regulasi dan praktik pertambangan yang benar daripada kita membiarkan orang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin,” katanya.
Pemerintah pusat, kata Ridwan, berjanji akan melakukan pengawasan ketat agar pertambangan emas tak mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti pencemaran sumber air dan wilayah pesisir.
“Percayalah kami bukan orang perusak. Anda, mereka, dan saya itu hidup di Bumi yang sama, jadi cita-cita kita ingin agar Bumi ini sama-sama terjaga,” janji dia.
Sumber : BBC Indonesia
