Tanggal 6 Januari 2021 Joe Biden Bakal Terjungkal, Ini Analisisnya

ESENSINEWS.com - Minggu/03/01/2021
Tanggal 6 Januari 2021 Joe Biden Bakal Terjungkal, Ini Analisisnya
 - ()

Penulis : Jerry Massie (Peneliti Politik Amerika Serikat)

Saya nilai tanggal 6 Januari 2020 saat sertifikasi electoral college dimulai maka akan ada terjadi kejutan. Kendati mulai presidential election tanggal 3 November serta tanggal 8 Desember yang disebut ‘Safe Harbour’ dan klimaksnya sertifikasi setiap negara bagian pada tanggal 14 Desember yang memenangkan Joe Biden dengan jumlah Electoral Colloge (306-232).

Nah, akhir dari perdebatan tim hukum Trump dengan 50 tuntutan di negara bagian yang ditemukan ‘cheating’ (pencurian) and fraud (kejahatan) diantaranya; Pennyslavania, Arizona, Michigan, Georgia, Wisconsin dan Nevada.

Seperti diketahui selain Nevada, 5 states ini adalah basisnya Presiden Trump pada pilpres 2016 lalu. Atau Trump berhasil memenangkan state ini.

Dibalik pernyataan pimpinan senat Mitch Mc Connell (Kentucky) yamg menerima kemenangan Biden, Josh Hawley seorang senator dari Missouri berdiri tegak dan dirinya menyatakan menantang sertifikasi pada 6 Januari. Ia pun didukung oleh 11 senator GOPi mulai dari lawan Trump saat pencalonannya waktu lalu Senator berpengalaman dari Texas Ted Cruz, dan diikuti senator Ron Johnson, R-Wis.; James Lankford, R-Okla.; Steve Daines, R-Mont.; John Kennedy, R-La.; Marsha Blackburn, R-Tenn., Mike Braun, R-Ind.; Cynthia Lummis, R-Wyo.; Roger Marshall, R-Kansas; Bill Hagerty, R-Tenn., dan Tommy Tuberville, R-Ala.

Selain itu, ada 140 anggota DPR yang telah menyatakan kesiapannya ikut bergabung dengan Tom Brooks wakil House of Representative dari Alabama.

Akan ada debat selama 2 jam. Dan juga akan ada audit selama 10 hari yang akan dilakukan dan ini sesuai konstitusi AS Amandemen ke-XII. Da kesempatan ini, Wakil Presiden Mike Pence akan menjadi pimpinan Ketua Senat atau bertindak sebagai presiden mengantikan Donald Trump.

Kasus Trunp Pernah Terjadi pad 1887 di Era Presiden Rutherford Hayes

Memang hal pernah terjadi pada 1887 dimana ada 4 negara bagian yang menjadi sengketa dan akhirnya dimenangkan Presiden Rutherford B Hayes.

Kala itu, Komisi Pemilihan atau badan sementara dibuat pada tanggal 29 Januari tahun 1877, oleh Kongres Amerika Serikat untuk menyelesaikan sengketa Amerika Serikat pemilihan presiden 1876 . Samuel J. Tilden dari Demokrat dan Republikan Rutherford B.

Pada waktu itu, Hayes adalah pesaing utama dalam pemilihan tersebut. Tilden memenangkan 184 suara elektoral , satu suara kurang dari 185 yang dibutuhkan untuk menang, dibandingkan dengan 165 Hayes, dengan 20 suara elektoral dari empat negara bagian yang belum terselesaikan.

Akhirnya pada tahun 1877, Komisi Pemilihan yang bertugas menyelesaikan sengketa pemilihan presiden AS tahun 1876.

Peristiwa Presiden Hayes saya amati sama persis dengan Trump tapi bedanya era Hayes 4 negara bagian, saat ini 6 negara bagian yang disengketakan.

Saat itu Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Demokrat dan Senat yang dikendalikan Republik setuju untuk membentuk Komisi Pemilihan bipartisan untuk menyelesaikan pemilihan. Itu terdiri dari lima belas anggota: masing-masing lima dari DPR dan Senat, ditambah lima hakim Mahkamah Agung. Delapan anggota Partai Republik; tujuh adalah Demokrat.

Komisi akhirnya memilih menurut garis partai untuk memberikan semua dua puluh suara yang disengketakan kepada Hayes, dengan demikian memastikan kemenangan elektoralnya dengan selisih 185– 184. Kongres, mengadakan rapat dalam sesi gabungan pada 2 Maret 1877, menegaskan keputusan itu, secara resmi menyatakan Hayes sebagai pemenang dengan satu suara.

Biden Bakal Terjungkal

Nah, Joe Biden bisa terpental dengan sejumlah gugaan yang di anulir hakim federal dan juga Mahkamah Agung.

Memang konspirasi masif, sistematis dan terstruktur dibangun partai Demokrat untuk mencuri pemilihan presiden Amerika Serikat.

Saya menilai baik big technology (Twitter dan Faebook) terlibat dalam permainan ini dengan mendukung Joe Biden serta ratusa media mainstream. Mulai ABC (Australa), BBC, Reuters, (Inggris) Politico, CNN, New York Times, CBS, Bloomberg, AP, Washington Post (AS) Guardian, Telegraph, Independent (Inggris).

Sedangkan media yang mendukung Trump barangkali hanya New York Post dan Newsmax serta Fox.

Penipuan Pemilu Tapi Dianggap Media “Klaim tak Berdasar”

Media ini menutupi fakta yang sebenarnya apalagi kasus suap dan pencucian uang Hunter Biden. Media besar ini kerap menyebut dan menggambarkan laporan kuasa hukum Trump sebagai “klaim tak berdasar” atau “tidak terbukti.”

Padahal ada banyak contoh kecurangan suara yang terjadi selama Pemilu 2020, dan bukti serius.

Nevada: Negara Bagian Perak mempercepat tindakan universal melalui surat suara melalui badan legislatif sebagai tanggapan atas pandemi Covid-19. RUU tersebut, yang dikenal sebagai AB 4, tidak memiliki pengamanan untuk menjamin identitas pemilih dan dilaksanakan tanpa membersihkan daftar pemilih dari pemilih yang sudah meninggal, mereka yang telah pindah, atau yang menjadi tidak memenuhi syarat untuk memilih.
pengacara Jesse Binnall bersaksi di depan Komite Keamanan Dalam Negeri Senat pada 16 Desember tentang apa yang terjadi.

Dia memiliki bukti hampir 90.000 suara curang atau tidak pantas yang diberikan, termasuk contoh di mana:

Lebih dari 42.000 orang memilih beberapa kali.

Setidaknya 1.500 orang yang terdaftar sebagai “mati” memilih.

Lebih dari 19.000 non-penduduk memilih.

Lebih dari 8.000 orang memberikan suara mail-in dari alamat yang tidak ada.

Lebih dari 15.000 suara diberikan dari alamat komersial atau kosong.

Hampir 4.000 non-warga negara memberikan suara.

Biden memenangkan Nevada dengan 33.596 suara, tuduhan ini serius.

Arizona: Partai Republik Arizona menuduh lebih dari 100.000 surat suara mungkin telah diberikan secara tidak benar di Negara Bagian Grand Canyon, termasuk sekitar 28.000 duplikat surat suara di Maricopa County saja.

Ketua partai arizona GOP Dr. Kelli Ward juga berbicara dalam salah satu laporan videonya tentang topik outlet “berita palsu”, yang cenderung menyalahartikan tuduhan penipuan pemilih.

Sekali lagi, hanya 10.457 suara yang memisahkan Biden dan Presiden Donald Trump di Arizona, selisih 0,3%.
Wisconsin: Tim hukum Presiden Trump berupaya agar sekitar 221.000 surat suara didiskualifikasi yang diberikan di dua kabupaten paling Demokrat di negara bagian itu – Dane dan Milwaukee.
Yang menjadi masalah adalah amplop surat suara absensi yang tidak lengkap di mana panitera mengisi informasi yang hilang, serta yang dikeluarkan tanpa permintaan yang tepat, dan yang lain yang menjadi subjek pengambilan surat suara.

Dalam putusan sempit 4-3, Mahkamah Agung Wisconsin menolak tantangan tersebut, mengklaim kampanye itu “tidak berhak atas bantuan yang dicarinya.”

Kampanye tersebut mengajukan petisi untuk surat perintah certiorari ke Mahkamah Agung AS pada hari Selasa.
hanya 20.682 suara yang memisahkan Trump dan Biden di Negara Bagian Badger, 0,61%.

Seseorang hampir tidak dapat mengatakan ini adalah klaim yang “tidak berdasar”, dan alasan murni membuat banyak orang curiga.
Biden mengungguli Obama di 80% kabupaten Wisconsin tetapi sangat mengungguli hanya dalam lima kabupaten untuk memenangkan negara bagian.

Michigan: Meskipun kampanye Trump telah mempermasalahkan sistem pemungutan suara dan perangkat lunak yang digunakan di seluruh negara bagian, tuduhan penipuan yang meluas tetap tidak terbukti.

Tim hukum Trump telah memberikan bukti tambahan atas penipuan dan penyimpangan pemilih di hadapan Komite Pengawas Senat negara bagian Michigan pada 1 Desember.

Dalam satu contoh, seorang relawan “Guard the Vote” bersaksi bahwa dia melewati 30.000 dari 172.000 surat suara yang tidak hadir di Detroit – sekitar 17%. Sebanyak 229 adalah pemilih mati dan 2.660 alamat tidak sah terdaftar.

Akhirnya, pengamat jajak pendapat Republik ditolak akses untuk pemantauan surat suara yang tepat karena dugaan kekhawatiran Covid-19.

Pennsylvania: Tidak ada hal tentang Keystone State yang masuk akal.
seperti Detroit, pejabat pemilu Philadelphia menolak akses yang memadai bagi pemantau pemilu dari Partai Republik ke ruang hitung, sehingga mereka harus meminta perintah pengadilan.

“Staf kampanye Trump berbaris ke PA Convention Center dengan perintah pengadilan yang memberi mereka hak untuk berdiri 6 kaki jauhnya dari penyortir, alih-alih 20 kaki yang diberikan sebelumnya,” lapor reporter CBS3 Philly Alecia Reid.

Baru-baru ini, sekelompok 17 anggota parlemen negara bagian Republik merilis pernyataan blockbuster Senin, menuduh 202.377 suara lebih banyak diberikan daripada pemilih yang memberikan suara. Perwakilan Negara Bagian Frank Ryan, yang memiliki latar belakang sebagai akuntan publik bersertifikat, memimpin penyelidikan dan mengeluarkan pernyataan.

“Angka-angka ini tidak bertambah, dan dugaan sertifikasi hasil pemilihan presiden Pennsylvania benar-benar prematur, belum dikonfirmasi, dan salah,” kata pernyataan itu.
georgia: Bom terbesar adalah video yang tampaknya menggambarkan media berita dan pemantau jajak pendapat dibawa keluar dari ruang hitung di pusat tabulasi Atlanta.

Setelah semua kecuali beberapa pekerja pergi, koper yang tampaknya seperti surat suara dikeluarkan dari bawah meja dan dijalankan melalui mesin.
Georgia gagal menggunakan verifikasi tanda tangan dan tindakan lain untuk mengesahkan surat suara yang masuk. tingkat penolakan – tidak mengizinkan surat suara yang tidak memenuhi syarat – anjlok pada tahun 2020 dari pemilihan 2018.

Penyimpangan lainnya:

Selain klaim penipuan secara langsung, pejabat negara bagian dan lokal di setidaknya empat negara bagian – Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, dan Georgia – menggunakan pandemi untuk membuat perubahan pada menit-menit terakhir pada undang-undang pemungutan suara negara bagian mereka.

Amerika Serikat. konstitusi hanya mengatur setiap negara bagian dapat mengatur waktu, tempat, dan cara pemilihan umumHal ini mendorong Jaksa Agung Texas Ken Paxton untuk mengajukan gugatan terhadap empat negara bagian dengan Mahkamah Agung Amerika Serikat karena diduga mengeksploitasi “pandemi COVID-19 untuk membenarkan pengabaian undang-undang pemilu federal dan negara bagian dan secara tidak sah memberlakukan perubahan pada menit-menit terakhir, sehingga merusak hasil.

Dari Pemilihan Umum 2020. “dalam sebuah pernyataan dia berkata, “Kepercayaan pada integritas proses pemilihan kita adalah sakral dan mengikat warga negara kita dan Amerika Serikat dalam persatuan ini bersama-sama. Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin menghancurkan kepercayaan itu dan membahayakan keamanan dan integritas pemilu 2020,”

Meskipun ada 18 negara bagian lainnya yang menandatangani petisi Texas, Mahkamah Agung menolak kasus tersebut, dengan alasan kurangnya pendirian. Hanya Hakim Clarence Thomas dan Samuel Alito yang tidak setuju.

Mantan Ketua DPR Newt Gingrich, seorang mahasiswa sejarah, membandingkan daftar panjang anomali dengan pemilihan lain hampir 200 tahun yang lalu.

Deretan Pengkhianat Trump

Saya pikir Trump masih akan mempertahankan kekuasaannya bahkan berbalik unggul dengan kemenangan 306 Electoral College.

Tapi menarik disimak mereka yang diangkat Trump buntutnya jadi ‘Pengkhianat’ yang kerap dia sebut “RINO” (Republican in Name Only) seperti Gubernur Georgia Brian Kemp, Senator South Dakota Jhon Tune, Brad Raffensperger (Menlu Georgia), Pat Toomey (Senator Pennyslavania) Ben Sasse (Senator Nebraska), Doug Ducey (Gubernur Arizona). Ads lagi bipartisan yakni mantan capres Mitt Romney (Utah)

Ditambah William Barr (Mantan Jaksa Agung), Christoper Krebs (Mantan Direktur CISA), Mark Esper (Mantan Menteri Pertahanan), Andrew Mc Cabe (Mantan Direktur FBI).

Yang saya heran para senator Republik yang menolak bahkan menghalangi langkah Ted Cruz dan koleganya.

Terjadi dualisme di DPR, dan terjadi perdebatan antara Pemimpin Minoritas Kevin McCarthy (R-Calif.) dan Ketua Konferensi GOP Liz Cheney (R-Wyo.), House Republikan No. 1 dan No. 3, masing-masing, berselisih tentang apakah akan terlibat dalam upaya. McCarthy menyatakan dukungan untuk upaya anggota parlemen, dengan alasan itu akan memacu perubahan.

Berbeda dengan Liz Cheney, yang mengedarkan surat setebal 21 halaman kepada rekan-rekannya dari Partai Republik, Minggu, memperingatkan mereka tentang “preseden yang sangat berbahaya” yang mereka buat dengan mencoba mengesampingkan hasil pemilu.

Sama halnya dengan Pemimpin Mayoritas Mitch McConnell (R-Ky.) secara pribadi mendesak anggota GOP-nya untuk tidak ikut serta dalam tantangan pemilihan, memperingatkan bulan lalu itu akan menjadi “suara yang buruk” bagi Partai Republik.

Kelompok ini saya kira tak mencintai Republik. Padahal politik Demokrat bak ular dan penuh dusta dan munafik. Mereka sempat 3 kali menggugat pada saat sertifikasi Electoral College. Kini, mereka berusaha menjegal langkah 12 senator Partai Republik.

Jadi kita tunggu hasilnya, jelas Trunp masih akan menjabat dua periode. Namun dibalik usaha GOP ada juga yang tak mau terlibat seperti 7 senator republik dan Mantan Ketua DPR Paul Ryan asal Wisconsin.


Warning: Undefined variable $post in /home/esensinews.com/public_html/wp-content/themes/kompasX/functions.php on line 101

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/esensinews.com/public_html/wp-content/themes/kompasX/functions.php on line 101

Tinggalkan Komentar

Kolom

Mungkin Anda melewatkan ini

APPERTI Diharapkan Bekerja Lebih Baik

APPERTI Diharapkan Bekerja Lebih Baik

Survei PRC : 5,2 Persen Cakada Mileneal Berasal dari Politik Dinasti

Survei PRC : 5,2 Persen Cakada Mileneal Berasal dari Politik Dinasti

Jajak Pendapat : Joe Biden Terburuk Tangani Krisis Perbatasan

Jajak Pendapat : Joe Biden Terburuk Tangani Krisis Perbatasan

Aku Kehabisan Kata RUU-HIP atau Juknis Bisnis Online

Aku Kehabisan Kata RUU-HIP atau Juknis Bisnis Online

Surat Terbuka Untuk Jokowi Tentang Rizal Ramli

Surat Terbuka Untuk Jokowi Tentang Rizal Ramli

Tag

Baca Informasi Berita Aktual Dari Sumber terpercaya