Laporan “Unalienable Rights” yang dimaksud adalah laporan yang dirilis pada 26 Agustus lalu oleh Commission on Unalienable Rights atau Komisi Hak-Hak Yang Tidak Dapat Dicabut, yang dibentuk oleh Departemen Luar Negeri Amerika pada 8 Juli 2019.
Komisi yang terdiri dari akademisi, filsuf dan aktivis ini bertugas memberikan nasehat kepada pemerintah Ameriak tentang hak-hak asasi manusia yang didasarkan pada prinsip dasar bangsa dan prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Laporan yanh dikeluarkan komisi ini berisi konsensus bersama agar setiap kebijakan luar negeri menghormati hak asasi manusia, terutama mengingat luasnya keragaman agama, etnis dan budaya di dunia.
Keberagaman, Pancasila & Islam Moderat
Merujuk pada laporan itu, Yaqut Cholil Qoumas mengatakan ia berharap forum dialog dengan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo “akan menjadi bentuk diplomasi lain untuk mempromosikan keberagaman, Pancasila dan Islam yang rahmatan lil’alamin, atau Islam yang moderat, sebagai aset bangsa Indonesia.” Ia menggarisbawahi “Gerakan Pemuda Ansor memiliki keyakinan, Pancasila bisa menjadi inspirasi dunia untuk tata kehidupan dan peradaban yang lebih baik.”
Untuk itu dalam dialog bersama Pompeo pada 29 Oktober nanti, Gerakan Pemuda Ansor akan mengundang tokoh-tokoh lintas agama, antara lain Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama PBNU KH. Said Agil Siraj, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dan Kardinal Ignatius Suharyo.
Selain ke Indonesia, dalam lawatannya antara tanggal 25-30 Oktober ini, Pompeo juga akan berkunjung ke India, Sri Lanka dan Maladewa.
Pompeo akan memulai lawatannya ke India, kemudian dilanjutkan ke Sri Lanka, Maladewa, dan terakhir ke Indonesia.
