ESENSINEWS.com, Jakarta – Resesi ekonomi atau tidak di tengah pandemi Covid-19, tidak perlu diperdebatkan. Menurut Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, masyarakat saat ini sebenarnya sudah mengantisipasi resesi.
“Bukti nyata, terlihat dari lambannya serapan belanja pemerintah. Termasuk, lambatnya Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tertahannya konsumsi rumah tangga juga terlihat dari kebutuhan dasar rumah tangga yang penjualannya tidak naik signifikan. Salah satunya karena terbatasnya mobilitas masyarakat dan persepsi negatif terhadap kondisi kesehatan saat Covid-19,” ujar Eddy dalam zoom meeting ‘Solusi Resesi Ekonomi dan Antisipasi Krisis Keuangan: Update Ekonomi TW 3 2020’, Minggu, (4/10).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini menjelaskan, syarat terjadinya kegiatan ekonomi adalah saat masyarakat bergerak dan bebas melakukan berbagai kegiatan. Selain itu, persepsi masyarakat tentang kesehatan berdampak langsung pada pola konsumsinya.
Memang, ujar dia, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak ekonomi. Pemberian stimulus, subsidi, termasuk subsidi listrik. “Sudah ada subsidi gaji, bantuan langsung tunai, tapi nyatanya belum mampu mendongkrak ekonomi,” kata Eddy.
Menurut Eddy, bantuan masyarakat ini terkunci di bawah batal atau tabungan, karena kekhawatiran bahwa pandemi ini semakin merebak. Warga saat ini benar-benar hemat untuk mengamankan uangnya, termasuk uang bantuan.
“Sedangkan kaum kelas menengah atas menahan pengaluaran. Mereka tidak belanja hiburan, tidak belanja wisata, uang malah disimpan. Terbukti saldo simpanan di perbankan nasional naik cukup besar sejak awal tahun 2020, sebesar hampir Rp 315 triliun,” kata Eddy
Selain langkah dan kebijakan fiskal dalam rangka memulihkan perekonomian, kunci untuk mengatasi resesi ini ada di penemuan vaksin dan obat serta manajemen distribusinya. Namun sampai vaksin Covid-19 ditemukan, pemerintah dan masyarakat wajib mengendalikan kurva penyebaran Covid
“Penanganan penyebaran Covid 19 bukan semata-mata beban pemerintah. Masyarakatpun wajb merubah perilakunya dan taat pada protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, menjauhi kerumunan dan lain-lain. Dalam kondisi darurat kesehatan saat ini, maayarakat perlu “dipaksa” untuk merubah perilakunya melalui sanksi hukum”
Subsidi bantuan dan insentif masih diperlukan hingga 2021. “Makanya kami Komisi VII sudah meminta agar subsisi listrik dilanjutkan hingga 2021. Lalu kuota subsidi LPG 3 kilogram juga ditambah. Sebab beban ekonomi masyarakat masih tambah banyak,” kata Eddy.
Sementara itu, Ekonom Senior Indef, Aviliani mengatakan, subsidi gaji saat resesi sebaiknya tidak hanya menjangkau masyarakat bergaji Rp 5 juta ke bawah. Orang dengan pendapatan Rp 7,5 juta ke bawah sebaiknya juga di subsidi.
“Terutama di UMKM. Karena UMKM ini tak masuk golongan miskin. Namun sayangnya banyak yang tak tersentuh. Masalah data juga jadi problem, apalagi penyerapan PEN baru 40 persen,” kata Aviliani.
Aviliani menekankan perlunya peningkatan demand. Misalnya dengan pemberian bantuan langsung tunai yang terus dilanjutkan.
“Kita tak usah takut resesi sebab resesi bukanlah kimat. Hal yang kita perlukan adalah kerja sama perusahaan, masyarakat, pemerintah untuk membangun optimisme agar pertumbuh ekonomi yang positif bisa dilakukan,” pungkasnya.
