ESENSINEWS.com – Politik identitas bahkan Isu-isu seputar PKI bahkan khilafah pun menjadi komoditas politik yang dimainkan oleh para elit.
“Film G30S-PKI sudah mengalami revisi bahkan oleh Jenderal Angkatan Darat sendiri. Menurutnya, versi orde baru yang dituangkan dalam film G30S/PKI itu ditinjau oleh Menteri Penerangan era Presiden Habibie jenderal Yunus Yosfiah, kemudian ditinjau ulang oleh Menteri Pendidikan era Habibie, setelahnya juga oleh Juwono Sudarsono,” kata Direktur International Amnesty Indonesia Usman Hamid dalam webinar yang di gelar Political and Public Policy Studies (P3S) Selasa (22/9/2020).
“Hal yang seperti ini saya kira berlangsung di era reformasi bukan karena ini ada PKI seperti yang digembar-gemborkan Pak Gatot dengan segala hormat dengan segala kerendahan hati saya, saya ingin mengatakan bahwa penjelasan itu tidak masuk akal,” ucap Usman.
Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gusdur), beber dia, ada usaha untuk melakukan semacam pembenahan terhadap kerusakan sendi kehidupan bangsa di masa lalu. Konsekuensinya, sempat pula dalam masa itu ada usulan mencabut TAP MPRS No 25 Tahun 1966 Tentang larangan Ajaran Marxisme komunisme dan leninisme.
Lanjut kata dia, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan permintaan maaf atas tragedi 65, mengupayakan rekonsiliasi Akar Rumput hingga merehabilitasi nama baik Soekarno dan orang-orang yang pernah diperlakukan sewenang-wenang dengan tuduhan PKI.
Kemudian, di era Presiden Megawati tutur Usman, muncul sebuah UU yang melarang orang-orang terlibat PKI ini tak dibolehkan terlibat dalam Pemilu tahun 2003. Namun, akhirnya UU itu dikoreksi oleh MK karena dianggap menyimpang dari UUD 1945.
“Di luar dari itu, Usman menyinggung sejumlah pernyataan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menyebut salah satu indikasi adanya kebangkitan Komunis adalah adanya oligarki,” tandasnya.
