ESENSINEWS.com, Surabaya – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam elemen Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS) menggelar konferensi pers dengan tujuan menolak aktivitas Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya dan Provinsi Jawa Timur.
Konferensi pers ini digelar pada hari Rabu, (23/9/2020), di Angkringan Merah Putih Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur.
Saat diwawancarai oleh awak media, Sahala Kordinator Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS) mengatakan bahwa mahasiswa Surabaya menolak segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Jawa Timur yang majemuk dan sedang fokus menghadapi dampak pandemi Covid 19.
“Kita tegas menolak dan menentang segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur, karena akan berpotensi memunculkan kegaduhan dan saat ini masyarakat juga sedang fokus menghadapi dampak pandemi covid 19, jadi untuk apa ada gerakan – gerakan politik lagi,” ujar Sahala, Rabu, (23/9/2020), di Angkringan Merah Putih Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur.
Ditambahkan Sahala, narasi dan diksi yang digunakan oleh para tokoh KAMI juga cenderung memprovokasi dan ia nilai berupaya mengoyak dan merongrong persatuan bangsa Indonesia.
“Kami melihat dan berpandangan bahwa narasi dan diksi yang dibangun oleh para tokoh KAMI juga provokatif dan dapat merongrong serta mengoyak rasa persatuan bangsa,” ungkapnya.
Selanjutnya terkait dengan pernyataan deklarator KAMI Gatot Nurmantyo baru – baru ini dalam sebuah wawancara dimana ia mengungkapkan alasan pergantian dirinya dari pucuk pimpinan TNI di tahun 2017 karena ia menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar Film G30S/PKI, Mahasiswa Arek Suroboyo juga mengecam keras pernyataan mantan Panglima TNI tersebut. Mereka menganggap bahwa pernyataan tersebut sangat provokatif dan terkesan sengaja dihembuskan untuk menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Bagi kami Mahasiswa Arek Suroboyo, pernyataan Pak Gatot menjelang 30 September itu sarat dengan muatan provokatif. Padahal jejak digital masih mencatat tepat pada hari pergantian Panglima TNI tahun 2017 tersebut, Pak Gatot bilang bahwa pergantian pucuk pimpinan TNI itu sesuatu yang wajar, karena beliau juga sudah menjabat selama dua tahun lebih. Dan kita tahu bersama, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin sampai saat ini menolak dengan tegas paham Komunis di Indonesia,” tegas Sahala.
Lebih lanjut, Sahala menduga bahwa pernyataan Gatot Nurmantyo tersebut telah melanggar kode etik prajurit yang seharusnya tidak perlu mempertentangkan keputusan atasan, dalam hal ini Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dari institusi TNI.
“Beliau (Pak Gatot), seharusnya tidak perlu mempertentangkan keputusan Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi, karena ada kode etik prajurit yang melekat pada diri Pak Gatot,” pungkasnya.
Dalam Konferensi Pers ini, MAHASISWA AREK SUROBOYO juga menyampaikan sejumlah seruan yakni:
1. Menolak segala bentuk aktivitas dan gerakan politik Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di kota Surabaya dan di Provinsi Jawa Timur, karena berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Jawa Timur yang majemuk dan sedang fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19.
2. Menentang keras narasi, diksi, dan provokasi yang dibangun oleh para tokoh KAMI karena kami nilai telah merongrong persatuan bangsa Indonesia.
3. Mengecam keras pernyataan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sebuah wawancara baru-baru ini yang menyatakan bahwa pergantian posisi pucuk pimpinan TNI tahun 2017 lalu terjadi lantaran ia bersikukuh menginstruksikan seluruh jajaran TNI untuk memutar film G30S/PKI. Padahal jejak digital masih mencatat pernyataan Gatot pada hari pergantian Panglima TNI tahun 2017, dimana ia mengatakan bahwa pergantian Panglima adalah hal yang wajar karena ia sudah menjabat selama dua tahun lebih.
4. Pernyataan Gatot Nurmantyo yang disampaikan menjelang tanggal 30 September ini menurut kami adalah perkataan provokatif yang dengan sengaja disampaikan untuk menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Menurut kami, pernyataan ini telah melanggar kode etik prajurit yang seharusnya tidak mempertanyakan dan mempergunjingkan keputusan atasan, dalam hal ini Presiden sebagai Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dari TNI.
5. Mendesak aparat Kepolisian agar tidak memberikan izin terhadap setiap aktivitas KAMI di Kota Surabaya dan di Provinsi Jawa Timur.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat Surabaya dan Jawa Timur untuk tetap mengedepankan persatuan, menjaga kondusifitas, serta menolak gerakan – gerakan politik yang memecah belah persatuan dan kebhinekaan.
7. Meminta pemerintah dan semua elemen masyarakat agar dapat bersatu-padu serta membangun kepercayaan dan gotong-royong untuk menghadapi dampak dari pandemi Covid-19.
