Oleh : Jerry Massie_Direktur Political and Public Policy Studies (P3S)
Menguak sejarah dinasti politik dalam tatanan pemerintahan berawal dari warisan takhta kerajaan pertama diberikan oleh Aswawarman kepada putranya yang bernama Mulawarman.
Inilah bukti tertulis paling awal catatan sejarah tentang dinasti politik di Indonesia pada masa silam
Hal ini pula terekam dalam Yupa atau prasasti yang dipahat pada tugu batu tentang Kerajaan Kutai di Kalimantan pada abad ke-5 Masehi.
Sejauh ini, politik dinasti masih saja digandrungi bahkan bukan rahasia lagi telah menjadi komoditas dan komsumsi politik kita.
Berbeda halnya dengan Amerika Serikat, dimana politik dinasti di negara yang berjuluk ‘Uncle Sam’ ini kurang laris dipasaran. Mengapa demikian? sederhana saja, yang mana mereka menerapkan sistem presidensial, berbeda dengan di Spanyol, Jepang atau Arab Saudi yang menerapkan sistem monarki. Selain itu mereka merdeka dari tangan kolonial Inggris pada 14 Juli 1776. Dan kita merdekan tahun 1945 berbeda 2 abad lebih.
Di AS, praktek politik dinasti sempat juga dilakukan. Tapi bukan politik dinasti instan, semuanya ada tahapan serta ikut jenjangnya. Bukan seperti pribahasa beken “Tak ada rotan akar pun jadi”.
Dalam sejarah adapula yang melakukan gaya politik dinasti. Sebut saja keluarga besar Presiden George Bush dan Presiden ke-35 Jhon Kennedy dari Partai Demokrat yang digantikan Lyndon Jhonson usai Jhon tewas tertembak di Dallas Texas pada November 1963 silam.
Menurut pendapat saya di negara maju seperti Prancis, Canada, Inggris atau Amerika Serikat, aspek credibility, capability or expert sangat diutamakan dan paling utama adalah honestly (kejujuran).
Berbeda dengan dinasti di Indonesia, yakni mereka yang maju pilkada masih seumur jagung tapi paksakan tak melihat passio-nya apa?
Saya telah berkeliling di 43 states dan riset di 40 cities di Amerika, jarang saya dengar anak Gubernur atau Walikota dimana mereka ngotot mencalonkan anaknya. Contoh, Jhon Kasich Gubernur Ohio anaknya jadi walikota di Cleveland atau Columbus dan lainnya. Gubernur Andre Cuomo atau Chris Christie dari negara bagian New Jersey keluarga semua terjun politik ataupun Gubernur Texas Greg Abbot atau pendahulunya Rick Perry.
Zaman dahulu memang ada Presiden ke-2 AS dari partai Federalis yang beralih ke Demokrat-Republik Jhon Adams dan anaknya presiden ke-6 Jhon Quincy Adams Tapi personal detailnya, organizational experiance serta educational experiance cukup mumpuni.
Sejatinya, negara ini bisa saya sebut anti money and bribery politics (politik uang dan suap). Tapi, begitulah kondisi negara maju. Disana pemilih rational voters (pemilih rasional) cukup dominan ketimbang pemilih tradisional. Secara probabilitas aspek dinasti ada tapi relatif kecil.
Jauh beda dengan di negara kita yang mana tujuan utamanya dan skala prioritas politiknya adalah corruption, nepotism and collusion (korupsi, nepotisme dan kolusi).
Kalau George Bush Governer of Texas dan anaknya sebelum jd presiden adalah Governer of Florida atau (Sunsine State). Tapi mereka berkualitas mulai karir politik dan organisasi bukan abal-abal.
Di Indonesia kendati mereka punya keahlian, namun main tancap gas.
Kita perlu banyak belajar ke mendiang Gus Dur. Mana ada anaknya dipaksakan jadi Bupati atau Gubernur ataupun The Founding Father dan Wapres Pertama RI, Muhammad Hatta. Jika di AS untuk jadi anggota partai hanya join and say ‘i’m republican or democrat. Tak perlu berbelit-belit.
Di negara-negara maju lebih mengedepankan aspek freedom of speech and freedom of choice, bukannya pemaksaan.
Memang ada dinasti dalam agama, kerajaan dan birokrasi. Kalau sistem pemerintahan Indonesia berbentuk kerajaan tak masalah lantaran rajanya turun temurun. Seperti Demak, Singasari, Sriwijaya, Nah Indonesia kolonialiasasi dari Spanyol hingga Belanda. Indonesia sebetulnya Monarki Absolut bukan demokrasi. Kalau Israel Teokrasi.
Sejak Orba diruntuhkan maka harapan para tokoh reformis sistem demokrasi berdiri kokoh tanpa ada manipulasi, manifesto, money politics bahkan sampai politik dinasti. Tapi pada akhirnya ini lebih parah dari orde sebelumnya. Praktek oligarki dan perselingkuhan dan mastrubasi politik kerap dipertontonkan.
Untuk sistem kerajaan sendiri, itu tak masalah. Oleh karenanya, politik dinasti dilegalkan tapi kita menganut sistem demokrasi. Akan rancu jika menerapkan aturan ini. Barangkali hal ini bisa, tapi ada rambu-rambunya. Apabila Orang tua pejabat jangan sekali-kali mengintervensi ini bisa ke arah abuse of power.
Sementara pada Pilkada 2015 sampai 2018 untuk politik dinasti ada 202 individu Di mana 117 menang, sedangkan 85 lainnya kalah.
Namun pertanyaan sampai kapan ini berakhir kita tunggu saja.
