ESENSINEWS.com, JAKARTA – Kaburnya buronan Djoko Tjandra terjadi kericuhan akibat dialektika kepentingan di antara petinggi negeri hanya akan menguntungkan sang buronan itu sendiri. Termasuk di kalangan parlemen yang sedang berkonflik di internalnya sendiri terkait skandal kaburnya Djoko.
Hal itu disampaikan Pakar ilmu komunikasi dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing kepada esensinews.com Jumat (24/7/2020).
Emrus berharap kasus ini tidak menimbulkan konflik di antara kita sendiri. Di antara kita sendiri seolah-olah saling menyalahkan. Sebab yang bertepuk tangan atas kejadian seperti ini adalah Djoko Tjandra sendiri kalau begitu.
Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana termasuk berdampak ke DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum.
Emrus mengatakan yang sedang terjadi adalah sebenarnya dialektika politik yang merupakan hal biasa dalam suatu lembaga politik. Dan pelakunya berbuat demikian sesuai kepentingan politik individu, organisasi politiknya, atau lembaga lainnya.
“Tidak menerbitkan surat itu, atau menerbitkannya, merupakan pesan komunikasi politik. Sebagai pesan, mereka pasti menyampaikan sesuai posisi politik mereka. Kita melihat mereka berada dalam sebuah dorongan kepentingan politiknya,” urai Emrus.
Bagi Emrus, berbagai pihak di DPR sebaiknya adu fakta dan bukti, bukan sekadar beradu diksi alias pilihan kata. Karena takkan ada akhirnya jika terus beradu kata, yang cenderung hanya pada nuansa politik berbasis kepentingan. Hal ini pun berpeluang memanipulasi persepsi masyarakat.
“Kalau mereka negarawan, sekalipun punya kepentingan politik, kemukakan data dan bukti valid. Misalnya fotokopi dan surat perjalanan, apakah asli atau tidak, validasi. Mereka bisa saja proaktif mencari tahu. Pemimpin yang baik turun ke bawah. Toh mereka dikelilingi oleh staf atau tenaga ahli,” ucap dia.
Yang jelas, dalam perspektif rasa adil bagi masyarakat, Emrus menilai kini publik menunggu bagaimana kejelasan soal kaburnya Djoko Tjandra. Polri sudah menunjukkan sikap tegas dan berani dengan mencopot tiga jenderal.
Sementara Emrus menegaskan DPR memang harus mengawal proses hukum ini supaya berjalan adil dan terbuka.
“Pastikan ini open to public, sidang terbuka. Karena perilaku kaburnya ini memang masuk ke kategori tidak menghargai nilai-nilai hukum di Indonesia,” tandasnya.
Dan kembali, yang paling utama menurut Emrus, bahwa para petinggi DPR itu mengendurkan urat marah dan justru bersama-sama menjadi negarawan yang memenuhi rasa keadilan publik.
“Saya kembali katakan, mari satukan langkah derap langkah kita, jangan ada di antara kita berbeda sehingga menguntungkan Djoko Tjandra,” ujar Emrus.
