Oleh : DR Jerry Massie PhD (Direktur Eksekutif Political and Public Policy Stuidies)
Ada 18 lembaga yang dibubarkan dan saya salut langkah itu. Tapi Presiden juga harus mempertimbangkan akan keberadaan BPIP dan KSP.
Saya lihat sudah ada 3 dapur di istana ada Setneg, Setkab dan KSP.
Nah, Kantor Sekretariat Presiden ini berdiri pada 2015 silam. Bagi saya sejauh ini KSP blum terlalu memuaskan dan maksimal. Setidaknya dihangi saja dengan 15 atau 20 anggota mulai dari ahlo ekonomi sampai ahli pertambangan, nah dewan pakar ini punya tupoksi memberikan ide dan solusi cara mengatasi persoalan bangsa. Nah ada ratusan bahkan lebih yang duduk di KSP tapi sejauh ini apakah maksimal. Atau lebur saja Setneg, Setkab dan KSP.
Untuk urusan surat-menyurat paling diserahkan ke Setneg atau Setkab.
Untuk BPIP sendiri sejauh ini hanya kegaduhan saja yang terdengar terkait RUU HIP. Sedangkan BPIP saya tak paham apa domainnya. Ini juga perlu dipertimbangkan untuk dibekukan.
Ada juga lembaga Cyber yang masih samar-samar sepak terjangnya. Jadi saran saya pak Jokowi harus mencermati lembaga mana yang punya peran besar dan mana yang ompong-melompong alias mandul.
Ini terkait dalam penghematan anggaran. Pemerintah sempat membekukan 23 lembaga dan ini saving budget (menghemat anggaran) sampai Rp.23,5 triliun. Sedangkan kalau 18 lembaga ini bisa menghemat puluhan triliun.
Dan tak perlu lagi membentuk badan aau lembaga non struktural, ini akan membebani biaya negara.
Jangan hari ini dirampingkan atu dbubarkan, besok dibentuk lagi. Inikan salah kaprah.
Untuk itu perlunya lembaga-lembaga perlu disurvei kalau perlu ada akreditasi atau terus diawasi. Kalau hanya merugikan negara tak perlu dipertahankan. Contoh di BUMN yang merampibgkan perusahaan plat merah ini dari 142 menjadi 107 perusahaan. Itu well done (bagus) sudah benar tapi persoalanya masih ada juga yang double job or double portion.
Bagi saya jangan ada jaatan ganda. Contoh ada yang di KSP, Kementerian bahkan di BUMN. Bagaimana saya juga puyemg regulasi dan Undang-undang apa yang digunakan.
Barangkali di dunia baru kita yang manajemennya seperti ini. Bahasa kasarnya manajemen amburadul atau manajemen sontoloyo.
Saat ini kita lagi mengadapi economic crisis atau krisis ekonomi, sisi penggunaan anggaran (budget’s utilazition) perlu ditekan. Jangan royal menggunakannya. Apalagi utang kita sudah tembus Rp6000 Triliun. Jangan hanya ada diotak ini hanya pinjaman atau utang. Bagaimana mengatur efisiensi anggaran khususnya moneter.
Memang awalnya, ada 127 lembaga non struktural pada 2017 lalu namun sempat dirampingkan. Jadi total 41 yang dirampingkan masih tersisa sekitar 88 lemaga. Perlu juga dikaji mana yang menguntungkan dan merugikan. Mana yang perlu dipertahankan atau dibubarkan.
