Oleh : Gede Sandra (Pengamat Ekonomi)
Belakangan ini ada sebuah tulisan ringan tentang utang negara yang kembali viral di media sosial Whatsapp. Sebenarnya ini tulisan lama, dibuat awal tahun 2019 menjelang Pilpres, sempat viral saat itu juga. Penulisnya seorang pebisnis sukses di bidang media, sempat menjabat duta besar, kini menjadi komisaris BUMN. Ini adalah linknya: https://projustisianews.id/analisis-peter-f-gontha-beban-hutang-negara-e…
Dari judulnya saja sudah heboh. Disebutkan, bahwa beban utang negara (Saat itu, awal 2019) adalah hanya Rp 16 triliun, bukan Rp 5.000 triliun. Kemudian, di dalam tulisan terdapat angka-angka:
“Total utang jatuh tempo dari 2014 (Era SBY) hingga 2018 (Era Jokowi) yang dibayar pemerintah mencapai Rp1.628 T. Utang yang dibayar ini merupakan pinjaman dan surat berharga negara (SBN).
Pada tahun 2014 Pemerintahan Jokowi membayar utang jatuh tempo Rp237 T. Tahun 2015 sebesar Rp226,26 T. Tahun 2016 sejumlah Rp322,55 T. Tahun 2017 sebesar Rp350,22 T. Bahkan tahun 2018 di tengah isu miring, Jokowi membayar utang senilai Rp492,29 T.
Jokowi berutang Rp 1.644 T, tetapi mampu membayar utang Rp 1.628 T. Artinya, utang Jokowi sejatinya cuma Rp 16 T dalam 4 tahun kepemimpinannya. “
Pertanyaannya, apakah angka-angka tersebut sudah benar? Mari kita periksa.
Hingga Desember 2014, total utang pemerintah pusat tercatat Rp 2.604,93 triliun. Kementerian Keuangan mencatat posisi total utang pemerintah pusat hingga akhir Juni atau semester I-2019 sebesar Rp4.570 triliun.
Utang tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp785 triliun dan penerbitan surat utang negara sebesar Rp3.784 triliun. Artinya bila ditinjau berdasarkan posisi utang pemerintah pusat, selama Pemerintahan Jokowi periode pertama, terjadi selisih pertambahan utang sebesar Rp 1.966 triliun (angka Rp 1,644 triliun karena hanya sampai akhir Desember 2018, saya menghitungnya hingga mid 2019).
Ini bila menghitung dari selisih posisi utang pemerintah pusat. Sekarang kita akan menghitung berapa utang baru yang sebenarnya dicetak oleh pemerintah.
Ini diistilahkan sebagai pembiayaan (penarikan) utang di APBN dengan jalan penerbitan surat berharga negara/ bond (SBN). Bila merujuk pada data Kementerian Keuangan, tercatat penerbitan SBN bruto tahun 2015 adalah Rp 452 triliun. Tahun 2016 Rp 654,4 triliun. Tahun 2017 Rp 708 triliun. Target tahun 2018 Rp 846,4 triliun. Dan target tahun 2019 Rp 825 triliun. Jadi total penerbitan surat utang selama periode pertama Jokowi adalah Rp 3.504 triliun. Ini adalah angka sebenarnya dari pertambahan utang baru.
Lalu kenapa angkanya jauh berbeda? Antara selisih posisi utang (sebesar Rp1.966 triliun) dan realisasi penerbitan utang (Rp 3.504 triiliun). Seperti namanya, posisi, adalah titik akhir. Posisi adalah hasil akhir dari pertambahan dan pengurangan utang pada periode tersebut, yang ditambahkan dengan akumulasi utang periode sebelumnya. Jadi karena sudah merupakan selisih pertambahan dan pengurangan utang, seharusnya angka posisi utang tidak bisa kembali diselisihkan. Karena hasilnya jelas akan menjadi lancung.
Kemudian, angka pembayaran utang dalam bentuk pokok dan bunganya pada era Jokowi tahun 2015 (tahun 2014 tidak dihitung karena sebagian besar pembayaran dilakukan oleh pemerintahan SBY) adalah Rp 382 triliun.
Tahun 2016 sebesar Rp 505,4 triliun. Tahun 2017 Rp 510 triliun. Tahun 2018 Rp 654 triliun. Maka total pembayaran bunga dan pokok utang Pemerintahan Jokowi hingga awal 2019 (akhir 2018) adalah sebesar Rp 2.051 triliun.
Akhirnya, bila saya coba menggunakan rumus sang Penulis, mengurangkan angka realisasi penerbitan utang (SBN) dengan realisasi pembayaran utang (pokok dan bunga), maka “sejatinya” (juga meminjam istilah Penulis) utang yang pemerintahan Jokowi adalah
= Rp 3.504 triliun – Rp 2.051 triliun = Rp 1.453 triliun. Jadi bukan Rp 16 triliun, ya. mohon maaf sebelumnya kepada penulis, bukan bermaksud menyinggung.
Bagaimanapun penulis juga adalah orang yang sebenarnya sangat saya hormati kiprahnya di dunia media dan musik Jazz.
