ESENSINEWS.com – Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menilai dalam penanganan Covid-19, banyak hal kejadian yang menunjukkan bahwa pengelolaan komunikasi pemerintah tidak berjalan dengan baik.
“Penyebaran berita hoax, pandangan antar nenteri yang berbeda, penjemputan paksa jenazah korban Covid-19 oleh keluarga, menolak rapit test, penolakan sebagaian anggota masyarakat pemakamanjenazah korban Covid-19, menuculnya konsep narasi tunggal (yang tidak akan dan pernah terjadi dalam fenomena komunikasi) sebagai antara lain contoh pengelolaan komunikasi pemerintah di pusat dan di daerah terkait Covid-19 tidak terkelola dengan baik,” ucap Direktur Emrus Corner ini dalam webinar by zoom Selasa (09/6/2020).
Dalam persoalan penanganan Covid-19 kata Emrua ada tiga hal utama yang harusnya mendapat prioritas yaitu penanganan dari aspek medis, penegakan hukum (UU, Kebijakan, Protokol dsb) dan Komunikasi Kesehatan.
Menurut dia, tiga hal ini harus dilakukan secara simultan. Komunikasi sangat berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku seluruh WNI yang mendukung terkait dengan upaya kita menghambat penyebaran dan mengatasi dampak Covid-19.
Dalam kesempatan ini dia menjelaskan salah satu penyebab pengelolaan komunikasi pemerintah tidak berjalan semestinya, karena para penanggungjawab/pejabat komunikasi sangant banyak bukan dari komunikolog.
“Seharusnya orang ditempatkan dengan prinsip “tempatkanlah orang tepat pada posisi yang tepat”. Jabatan pimpinan komunikasi mutlak harus orang komunikasi sehingga memilik kompetensi di bidangnya. Analoginya sederhana, komunikolog jangan ditempatkan menjadi menteri keuangan,” ucap dia.
Begitu pula Kepala Biro Hukum tandasnya, harus sarjana hukum. Ini kesempatan baik bagi negeri ini melakukan “revolusi” jabatan komunikasi dari komunikolog. Penanggungjawab komunikasi harus orang komunikasi.
“Komunikasi pemerintah harus menjadi pemimpin (kepala) komunikasi di ruang publik, tidak boleh menjadi pengikut (ekor) komunikasi di ruang publik. Dengan demikian, komunikasi pemerintah harus leading sector dalam issu kebangsaan, tidak boleh hanya seperti “pemadam kebakaran – jika ada issu miring atau hoax, baru tim komunikasi pemerintah melakukan sanggahan, itupun tidak efektif,” terangnya.
Dari aspek komunikasi jelas Emrus efektivitas pelaksanaan kehidupan normal baru, setidaknya dilakukan dengan tiga tahap. Pertama, melakukan survey kepada masayarakat tentang pengetahuan, sikap dan perilaku anggota masyarakat terhadap seluruh yang terkait dengan penanganan Covid 19.
“Hasil survey ini untuk memetakan kondisi objektif di tengah masyarakat. Kedua, melakukan uji petik di suatu wilawah pelaksanaan efektivitas pelaksanaan kehidupan normal baru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dan melakukan perbaikan. Ketiga, lakukan masa transisi. Masa transisi ini sangat penting karena terkait dengan perubahan perilaku,” ujar dia.
Sedangkan keempat paparnya, dilakukan penerapan new normal yang terus “dikawal” oleh tindakan-tindakan komunikasi lanjutan.
Selain Emrus Sihombing, dalam diskusi ini tampil pula sejumlah narasumber berkompeten antara lain, Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, Direktur Eijkman Institute Prof Amien Subandrio, Pakar Hukum Prif Gayus Lumbuun dan Ketua Komisi II DPR-RI Arwani Thomafi.
