ESENSINEWS.com– Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi instruksi terkait new normal (tatanan kehidupan baru) ditengah-tengah Pandemi Covid-19 di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Kebijakan new normal akan di berlakukan pada 1 Juni 2020 dengan dukungan TNI/Polri untuk mendisiplinkan warga dalam skema kehidupan baru/transisi.
Penerapan new normal dalam posisi jumlah terpapar Covid-19 yang terus meningkat tentu harus ditinjau ulang, hal ini sangat tidak tepat dalam kondisi jumlah terkonfimasi 25.216 sembuh 6.492 dan meninggal 1.520 orang.
Pendiri Yayasan Cerdas Merah Putih, Ir. Mika Panjaitan mengatakan, kebijakan new normal sebaiknya diberlakukan pada saat penyebaran virus corona sudah melandai (terpapar pada titik nol, jumlah pasien sembuh meningkat dan penyebaran virus menurun).
“Pemerintah harus hati-hati dalam menerapkan new normal, karena posisi saat ini terpapar Covid-19 dari hari ke hari masih menunjukkan grafik yang meningkat. Turun saja belum apalagi landai.
“Saya tidak bisa membayangkan/memprediksi kalau kebijakan new normal tidak dievaluasi bisa menimbulkan malapetaka baru. Bahkan bisa muncul korban covid-19 gelombang jilid II jika tidak tepat pelaksanaanya,” ujar Mika Panjaitan, selaku Direktur Utama Quantum Institute (Quin di Jakarta, Sabtu (30/5/2020).
Menurut Mika, definisi new normal adalah kehidupan tatanan baru dalam posisi penyebaran Covid-19 melandai meski demikian bukan berarti virus tersebut hilang sama sekali seperti virus-virus sebelumnya semisal kolera.
“Baik secara ilmiah, grafik dan data terupdate peningkatan jumlah terpapar Covid-19 terus bergerak naik,” tuturnya.
Bahkan saat ini, tambah Mika, ada fenomena baru ciri-ciri terpapar covid-19 bukan lagi demam tinggi, batuk dan badan terasa lemas tetapi orang yang tanpa gejala bisa terkena.
“Saya berharap, adakan rapid tes secara masif hal ini guna menunjukan jumlah perbandingan jumlah terpapar dan tidak. Amerika (34 ribu orang per 1 juta) diikuti Singapura dan Vietnam sudah berjalan.
Di Indonesia masih sedikit yang melakukan rapid test Covid-19 karena kesadaran masyarakatnya rendah,” tegasnya.
Lebih lanjut Mika mengatakan, kebijakan new normal sebaiknya dikaji ulang atau ditunda karena resikonya sangat besar dan aturan PSBB kalau bisa diperpanjang untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Resiko new normal sangat berimplikasi terhadap masalah baru pada jumlah korban yang bisa saja lebih besar,” imbuhnya.
Menurut Mika, dalam menangani Covid-19 diperlukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah supaya menghindari kebijakan ganda.
Dan yang tidak kalah penting adalah, transparansi data jumlah korban Covid-19 dan mapping pada zona hijau, merah dan kuning karena ini menyangkut anggaran yang tidak sedikit mencapai 850 Trilliun dari APBN. “Validasi data di Kemensos harus ditata ulang karena tidak akurat,” tegasnya.
Seperti diketahui, Indonesia sebagai negara yang terendah kelima di antara negara-negara dengan populasi penduduk 50 juta lebih.
Indonesia sebagai negara dengan populasi terpadat keempat di dunia, hanya lebih baik dari Ethiopia (16 orang per 1 juta penduduk), Myanmar (23 orang per 1 juta penduduk).
Apabila dibandingkan dengan negara tetangga, jumlah test virus corona di Indonesia terpaut sangat jauh.
Sejauh ini, Malaysia telah melakukan 1.717 tes per satu juta orang, Singapura 11.110 tes per satu juta orang, Brunei Darussalam 20.218 tes per satu juta orang dan Thailand 359 tes per satu juta orang. Secara keseluruhan, Indonesia menempati peringkat terendah ke-12 negara dengan jumlah tes di dunia.
Papua Nugini: 8, Mozambik: 12, Mauritania: 14, Ethiopia: 16, Zimbabwe: 21, Haiti: 22, Myanmar: 23, Nigeria: 24, Bangladesh: 26, Zambia: 34, Libya: 45, Indonesia: 48, Bolivia: 51, Nepal: 57, Guatemala: 63.
