“Agar semua juru bicara istana segera di reposisi”, demikian kesimpulan dan sekaligus saran dari gabungan Organisasi Relawan Jokwi-Amin dalam berita tentang surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang dimuat di berbagai media massa online pekan ini.
Surat terbuka disampaikan sejumlah organisasi Relawan Jokowi-Amin mengandung makna mendalam. Setidaknya ada tiga pesan tersirat pada isi surat terbuka tersebut. Pertama, para juru bicara istana belum bekerja sungguh dan maksimal. Sebab, pemerintahan Jokowi acapkali mendapat “serangan” yang sama sekali tak berdasar. Salah satu diantaranya, isu rencana dan masuknya tenaga kerja dari Tiongkok ke Indonesia.
Isu ini masih terus bergulir dan “digoreng” sedemikian rupa oleh aktor politik tertentu yang dimuat di berbagai media massa nasional. Hati-hati, kalau isu ini belum terkelola dengan baik oleh para juru bicara, sangat berpotensi memanipulasi persepsi publik merugikan posisi pemerintah di tengah masyarakat.
Padahal, ada empat orang juru bicara sesuai bidang, yaitu politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, empat juru bicara ini seharunya lebih awal dan terus menjelaskan kemanfaatan politik, sosial, hukum dan terutama keuntungan ekonomi masuknya tenaga kerja dari Tingkok ke Indonesia.
Jadi, masyarakat sudah mempunyai pengetahuan holistik dan sikap mendukung terhadap kebijakan dan program pemerintah, antara lain terkait masuknya tenaga kerja dari Tiongkok. Misalnya, juru bicara harus piawai menjelaskan secara rinci keutungan ekonomi bagi Indoensia jangka pendek, menengah dan panjang, sebagai konsekuensi masuknya modal, teknologi dan tenaga kerja dari Tiongkok.
Pada uraian tersebut ditambahkan bahwa Tiongkok juga menjalin kerja sama dengan negara-negara Arab sebagai pencerahan ruang publik yang boleh jadi sudah “dicemari” pesan hoax dari aktor politik tidak bertangungjawab selama ini.
Kedua, agar para juru bicara istana melakukan koreksi diri di tengah sorotan produktivitas belum memadai, tetapi mereka memperoleh gaji, fasilitas dan tunjangan dengan total sangat luar biasa sebagai pejabat di istana, dari APBN, sebagai uang rakyat. Belum lagi jika ada diantara mereka sekaligus komisaris di BUMN.
Oleh karena itu, mereka perlu “mengukur” diri tentang kompetensi sebagai juru bicara. Jika memang meragukan sendiri kompetensinya, tidak ada salahnya mengundurkan diri saja sebelum direposisi sebagaimana usul dari gabungan relawan Jokowi-Amin, atau sebelum “direshuffle” oleh Presiden.
Ketiga, gabungan relawan Jokowi-Amin telah melakukan salah satu tugas dan tanggung jawab sebagai mata dan telinga bagi Presiden Joko Widodo. Berdasarkan pengamatan mereka sebagai peran “mata” dan “telinga”, relawan Jokowi-Amin melihat dan mendengar langsung kenyataan di ruang publik bahwa pemerintah sering kali menjadi sasaran isu-isu miring tanpa disertai fakta, data, bukti dan argumentasi yang kuat. Namun, para juru bicara cenderung melempem.
Oleh : Emrus Sihombing
(Direktur Eksekutif
Lembaga EmrusCorner)
