ESENSINEWS.com, JAKARTA – Pemerintahan Republik Indonesia sepertinya harus benar-benar dibenahi. Sebab, beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan semangat reformasi.
Begini Pandangan Rizal Ramli Salah satu kebijakan yang disoroti para tokoh senior adalah perubahan postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020, tunjangan guru dipangkas hingga Rp 3,3 triliun.
Hal ini kontras dengan sikap pemerintah yang menggelontorkan Rp 5,6 triliun untuk kartu Prakerja. Makin kontroversial lantaran proyek tersebut bermuara ke perusahaan aplikator Ruangguru milik salah satu Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Syah Belvara. Hal ini dinilai tak ubahnya praktik oligarki yang harus dibasmi.
“Sudah waktunya amanah reformasi, yang sudah dibajak oligarki dan melenceng jauh kita tegakkan kembali,” tegas ekonom senior Rizal Ramli di akun Twitternya, Minggu (19/4/2020).
Pernyataan RR, sapaan Rizal Ramli itu merespons tulisan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang mengkritik kebijakan pemerintah ini. Menurut politisi PKS ini, DPR RI sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai sudah melenceng.
“Bang Rizal Ramli, banyak yang sudah dikritisi secara konstruktif oleh anggota DPR dari Fraksi PKS. Ada juga yang didengar oleh pemerintah, seperti kritik dan masukan lain dari Fikri F, agar UAN ditiadakan karena Covid-19. Penting protes soal pemangkasan tunjangan guru ini, direspons positif juga,” tegasnya.
