ESENSINEWS.com, Jakarta – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyelanggarakan Pertemuan Koordinasi Membangun Sinergi Penguatan Nilai-nilai Pancasila dalam Kebijakan Pembangunan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Senin (17/02/2020)
Acara ini dihadiri oleh peserta dari Kementrian/ Lembaga di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diantaranya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hingga Kejaksaan Agung.
Dalam kegiatannya dibagi dalam 2 sesi diskusi. Diskusi pertama diisi oleh Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, dan Kepala BPIP Yudian Wahyudi dengan moderator Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo.
Dalam Diskusi sesi 1 ini Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menyampaikan bahwa rasa keadilan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
“Keadilan harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat terwujud apabila nilai-nilai Pancasila bisa terkandung dan terimplementasikan dalam semua kebijakan publik,” tegas Sanitiar.
Hal lain diungkapkan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Dalam penjelasannya Yudian mengatakan bahwa ASN berkewajiban untuk melayani masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing. Selain itu, dirinya menambahkan pentingnya moralitas dan keadilan bagi masyarakat.
“ASN berkewajiban untuk melayani masyarakat dengan kapasitasnya masing-masing. Selain itu terkait keadialan sangat penting esensi keadilan itu sendiri dan moralitas.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly dalam diskusinya menekankan kepada pengembangan kepada usaha kecil dan menengah yang harus terus disupport karena bisa menambah lapangan kerja kedepannya.
“Usaha kecil dan menengah ini harus terus di support agar terus berkembang karena ini akan menambah lapangan pekerjaan yang saat ini pengangguran mencapai 7 juta jiwa,” jelasnya.
Selain itu, Yasonna juga menekankan akan nilai-nilai keadilan sosial yang juga harus terus diaplikasikan dalam setiap tindakan baik itu di pemerintahan maupun masyarakat.
Sesi kedua diisi oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua Dewan Pengarah Try Sutrisno, dan Anggota Dewan Pengarah Rikard Bagun dengan moderator Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Baby Siti Salamah.
Dalam diskusi sesi kedua ini dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Pengarah Try Sutrisno yang memberikan apresisasi kepada kementerian/lembaga yang telah kooperatif dalam sinergi penguatan nilai-nilai Pancasila Khususnya kepada Kemenko Polhukam yang sampai saat ini sudah dilakukan beberapa pertemuan terkait sinergi Penguatan Nilai-nilai Pancasila ini.
Diskusi pertama dibuka oleh Menko Polhukam Mahfud MD. menjelaskan terkait tantangan bangsa radikalisme yang saat ini menjadi musuh utama bangsa.
“Untuk mengatasi radikalisme di Indonesia ada dua jenis yaitu kontra radikalisme dan deradikalisasi,”jelasnya.
Hal senada dijelaskan juga oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo yang menjelaskan tantangan bangsa.
“Tantangan bangsa saat.ini adalah korupsi, narkoba, radikal dan bencana alam,” ujarnya
Selain itu, Tjahjo Kumolo juga menjelaskan sanksi bangi ASN yang melakukan tindak radikalisme akan di turukan jabatan hingga diberhentikan.
Dewan Pengarah BPIP Rikard Bagun menjelaskan tantangan lain bangsa adalah kemajuan teknologi yang pesat. Hal ini yang harus ditaklukan oleh masyatakat indonesia karena jika tidak maka dampak negatif era digital ini begitu besar dari mulai hoax, ujaran kebencian, hingga masuknya ideologi asing.
