ESENSINEWS.com, Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD
Usai menjadi narasumber dalam acara diskusi panel “Pengamalan Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Ancaman Radikalisme” di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dikutip dari beritasatu, Senin (17/2/2020).
“Dulu sebelum saya meninggalkan BPIP 8 (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) itu sudah ada keputusan kita menciptakan penataran. Jadi itu sudah dimulai. Tadi saya tanya Sestama BPIP itu sudah ada beberapa yang ditatar. Cuman karena baru awal-awal jadi tidak merata. Pada akhirnya nanti akan banyak penatar ideologi Pancasila,” kata Mahfud MD.
Mahfud menjelaskan, pengelola atau pelaksana penataran itu adalah BPIP. Hal itu karena lembaga tersebut memang dibentuk untuk memperkuat ideologi Pancasila.
“Sudah disepakati materinya tidak seperti P4 yang monoton seperti dulu dan itu-itu saja. Jadi kita sudah menyiapkan. Jalannya akan lebih cepat karena sekarang ketuanya sudah definitif,” ungkapnya.
Mahfud menyebutkan, saat ini sedang disiapkan tenaga-tenaga penatar. Tenaga-tenaga itu akan menyebar di seluruh tanah air. Mereka yang akan memberikan materi-materi penataran P4 seperti terjadi pada zaman Orde Baru.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), Tjahjo Kumolo, yang juga hadir sebagai narasumber, mendukung penghidupan kembali penataran P4.
Tjahjo meminta Menko Polhukam agar memberikan arahan sekaligus instruksi supaya kegiatan penataran P4 juga diwajibkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Alasannya, penyebaran paham radikalisme di lingkungan ASN sudah cukup parah. Tanpa penguatan ideologi Pancasila, paham radikalisme akan terus berkembang dan semakin ganas.
“Tidak hanya pegawai biasa tapi sampai level atas juga banyak. Dalam seleksi jabatan eselon 1 dan 2 baru-baru ini, ada 12 yang tidak lolos. Karena setelah dicek ada jejak radikalisme. Kita tegas untuk jabatan eselon 1-2 harus bebas dari paham radikal,” tegas Tjahjo.
