ESENSINEWS.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang khususnya Kota Tangerang Selatan Banten kian memanas, pasalnya menurut salah satu organisasi relawan Jokowi, Kornas-Jokowi Koordinator Wilayah Tangerang Raya Agus Safar mengatakan, bahwa penolakan pengesahan Rancangan APBD 2020 Tangsel syarat bermuatan politis.
“Kami menduga penolakan dari salah satu partai tertentu di Tangerang Selatan syarat bermuatan politis. Jadi menurut kami alasan Fraksi Gerindra pasti ada sesuatunya, apalagi pengakuan Wakil Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, nggak tau apa alasan penolakan itu,” ujar Safar saat memberikan keterangannya kepada wartawan di Tangerang Selatan, Selasa (26/11/2019).
Selain itu menurut dia, penolakan pengesahan RAPBD tersebut dapat saja pihak partai politik di Tangsel mencurigai Pemkot Tangsel yang akan memanfaatkan APBD dalam program kerakyatan semasa kampanye Pilwako.
“Jadi saya kira ya bisa aja kan, mereka curiga yang notabenenya petahana akan manfaatkan APBD untuk program dimasyarakat. Jadi memang ini terlihat lagi adu taktik,” jelasnya.
Kendati demikian, Safar juga menambahkan, Pemkot Tangsel juga jangan sampai akal-akalan seperti tudingan Fraksi Partai Gerindra. “Ya jangan sampai juga itu terjadi akal-akalan, akibat ditundanya rakyat lagi yang jadi korban, ya kan?” pungkasnya.
Sebelumnya seperti diberitakan IBC, bahwa Fraksi Partai Gerindra melalui Ketua DPC nya, Li Claudia Chandra menyampaikan, bahwa pihaknya menunda karena ada indikasi akal-akalan.
“Kami fraksi Gerindra berpendapat pengesahan ini harus ditunda sampai kami selesai mempelajari Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara menyeluruh untuk dibahas lagi di badan anggaran. Kalau bukan anggaran akal-akalan untuk mempermainkan uang rakyat kenapa harus takut,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie yang juga akan maju sebagai Calon Wali Kota seperti diberitakan kabar6.com mengatakan, bahwa pihaknya tidak mengetahui alasan penolakan pengesahan Rancangan APBD 2020.
