ESENSINEWS.com – Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukam) menjamin rangkaian pelantikan anggota DPR dan presiden terpilih akan berjalan aman. Dia mengakui memang ada kelompok yang ingin menganggu, namun tidak akan menghalangi rangkaian kegiatan yang ada.
“Kalo ditanya aman apa tidak ya insyaallah terjaga. Karena itu proses yg sudah melalui jalan panjang. Rakyat semua sudah setuju mengakui. Kita harus konsisten, jangan mudah terpancing oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Kementerian Polhukam, Jakarta, seperti dikutip Beritasatu.com, Selasa (24/9/2019).
Ia meminta semua pihak untuk menyingkirkan berbagai upaya mengagalkan pelantikan. Alasanya proses demokrasi sudah dilalui bersama dan pemenangnya sudah diputuskan.
“Saya kira kita harus singkirkan pikiran kita untuk menghanggu, mengacau proses pelantikan yang kita anggap sebagai puncak proses demokrasi kita.
Biarkan proses demokrasi berjalan, kepemilihan secara fair sudah dilaksanakan bahkan sudah diputuskan oleh MK,” jelas Wiranto.
Dia mengingatkan tidak perlu lagi ada masalah yang menghambat proses pelantikan anggota DPR maupun presiden terpilih. Hal itu karena proses Pileg dan Pilpres, ujungnya sudah ada dan telah diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK). Kewajiban seluruh rakyat untuk menjaga proses yang ada sampai ujung, yakni pelantikan presiden tanggal 20 Oktober dan pelantikan DPR/DPD tanggal 1 Oktober.
“Sebenarnya ini tugas kita bersama karena itulah muruah demokrasi Indonesia. Kalau kita berhasil dan melaksanakan itu semua maka demokrasi di Indonesia akan dapat penilaian yang tinggi. Jangan kemudian justru, sekarang ada pihak-pihak tertentu yang diduga justru akan mengacaukan proses itu. Membuat onar, membangun opini-opini, mendelegitimasi pemerintah, yang ujung-ujungnya, diduga akan mengacaukan proses pelantikan DPR dan presiden,” ujar Wiranto.
Dia meminta masyarakat tidak terpancing dengan gerakan kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengacaukan. Masyarakat hendaknya tidak ikut dalam kegiatan inkonstitusional, apalagi dalam bentuk kekerasan.
“Saya mengimbau masyarakat jangan mudah terprovokasi, jangan mudah dipancing, jangan mudah dikompori untuk masuk pada kegiatan yg inkontisusional. Kegiatan yang justru menodai demokrasi kita. Biarkan proses demokrasi berjalan, pemilihan secara fair sudah dilaksanakan bahkan sudah diputuskan oleh MK,” tutup Wiranto.
